Dewan Yahudi: Sanksi Australia ke Iran Sangat Munafik, Mengapa Diam ke Israel?

Australia jatuhkan sanksi keuangan ke lima warga Iran soal serangan rudal ke Israel

AP Photo/Abdel Kareem Hana
Warga menyaksikan kebakaran setelah serangan Israel menghantam area tenda di halaman rumah sakit Martir Al Aqsa di Deir al Balah, Jalur Gaza, Senin, 14 Oktober 2024.
Red: Teguh Firmansyah

REPUBLIKA.CO.ID, BRISBANE --  Dewan Yahudi Australia telah meminta pemerintah Australia untuk menggunakan semua tekanan yang memungkinkan untuk menghentikan Israel melakukan kejahatan genosida, termasuk melalui sanksi. Pernyataan itu disampaikan setelah pemerintah Australia mengumumkan sanksi baru terhadap Iran.

Baca Juga


Kelompok Yahudi progresif itu menyoroti bahwa lebih dari 400 ribu orang berada dalam risiko kelaparan yang parah di Gaza utara. Di sana tidak ada makanan yang masuk sejak 1 Oktober. Demikian menurut Program Pangan Dunia.

"Penerbitan sanksi baru oleh Penny Wong terhadap Iran hari ini sangat munafik", kata Max Kaiser," pejabat eksekutif Dewan Yahudi Australia.

"Kami masih menunggu pemerintah Australia untuk mengambil tindakan substansial apa pun terhadap pemerintah Israel." 

Sanksi keuangan

Pemerintah federal telah mengeluarkan sanksi keuangan dan larangan perjalanan terhadap lima warga negara Iran yang memiliki hubungan dengan program rudal negara itu.  

Sanksi tersebut menargetkan dua direktur dan seorang pejabat senior di Organisasi Industri Dirgantara Iran, dan dua direktur Grup Industri Shahid Bagheri.

Sanksi tersebut dijatuhkan bersamaan dengan tindakan serupa oleh Amerika Serikat dan Inggris.

Sanksi tersebut diumumkan pada Selasa pagi, dua pekan setelah Iran menembakkan 180 rudal balistik ke Israel, sebuah tindakan yang oleh Menteri Luar Negeri Penny Wong digambarkan sebagai eskalasi berbahaya meningkatkan risiko perang regional  lebih luas".

"Proksi Iran terus melancarkan serangan harian di seluruh wilayah, menggunakan rudal dan peralatan militer lain yang disediakan oleh Iran," kata Senator Wong pada hari Selasa.

"Pengiriman rudal balistik Iran ke Rusia bulan lalu untuk membantu perangnya melawan Ukraina semakin menunjukkan peran Iran yang tidak stabil."

Senator Wong mengatakan daftar baru tersebut menambah jumlah individu dan entitas yang terkait dengan Iran yang dikenai sanksi oleh Australia menjadi 200, dengan hampir setengahnya terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam, yang juga dikenai sanksi secara keseluruhan.

"Australia akan terus meminta pertanggungjawaban Iran atas tindakannya yang sembrono dan tidak stabil," katanya.

Pemimpin Oposisi Peter Dutton mengatakan pemerintah telah melakukan hal yang benar dengan memasukkan kelima individu tersebut.  Ia yakin ada argumen yang kuat agar Korps Garda Revolusi Islam didaftarkan sebagai organisasi teroris.

"Itu juga harus berlaku untuk garda Iran, itu pernyataan yang jelas," katanya kepada wartawan pada hari Selasa.

"Ketika orang-orang berbicara tentang penggunaan senjata nuklir, ketika orang-orang menyerang negara demokrasi seperti Israel, itu adalah masalah yang sangat penting dan harus ditangani."

Warga Australia diminta untuk tidak bepergian ke Israel

Sanksi tersebut diumumkan sehari setelah Departemen Luar Negeri dan Perdagangan memperbarui saran perjalanannya untuk Israel, memperingatkan warga Australia agar tidak pergi ke sana. Hal itu menyusul ancaman serangan rudal dan roket yang terus berlanjut.

Ini adalah pertama kalinya saran untuk seluruh Israel dinaikkan menjadi "jangan bepergian" — peringatan perjalanan tertinggi yang mungkin — sejak serangan teroris 7 Oktober dan perang berikutnya di Gaza.

Peringatan telah diberlakukan terhadap perjalanan ke Wilayah Palestina yang Diduduki, Lebanon, Iran, dan beberapa negara tetangga lainnya.

Pembaruan terbaru mendesak warga Australia di Israel dan Tepi Barat untuk pergi sementara penerbangan komersial tersedia dan penyeberangan perbatasan dibuka.

"Kami sekarang menyarankan untuk tidak bepergian ke Israel dan Wilayah Palestina yang Diduduki karena situasi keamanan yang tidak stabil, konflik bersenjata, kerusuhan sipil, dan terorisme," bunyi saran tersebut.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler