Rekam Jejak Karier Militer Herindra Sebelum Ditunjuk Jadi Kepala BIN dan Opini Pengamat

REPUBLIKA.CO.ID, Sepuluh hari jelang lengserdari jabatan Presiden, Joko Widodo (Jokowi) menggunakan sisa 10 hari masa kerjanya untuk melepas jabatan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan menunjuk Letjen TNI (Purn.) M. Herindra, yang saat ini masih aktif menjabat Wakil Menteri Pertahanan, sebagai penggantinya. Dalam surat bernomor R-51/Pres/10/2024 tertanggal 10 Oktober 2024, Presiden menyebut pergantian itu untuk “penyegaran organisasi”, meskipun banyak yang meyakini pelepasan jabatan BG — sebutan populer Budi Gunawan — terkait dengan transisi pemerintahan Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto.

Kabar penunjukan Herindra sebagai calon Kepala BIN oleh Presiden Jokowi pertama terungkap ke publik oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, Selasa (15/10/2024), saat Rapat Paripurna DPR Masa Sidang I Tahun 2024-2025 yang menerima pencopotan BG sebagai Kepala BIN. Beberapa jam sebelum kabar itu diketahui publik, Herindra pada Senin malam, menghadap presiden terpilih Prabowo Subianto di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Keluar dari gerbang rumah Prabowo, Herindra, yang mengenakan dress code batik, tak banyak membocorkan isi pertemuan. “Mohon doa restunya saja, ya,” ujar Herindra yang langsung berjalan ke arah kendaraannya meninggalkan kediaman Prabowo.

Dua hari setelah menghadap Prabowo, Herindra pada Rabu, mengikuti uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon kepala BIN usulan Presiden. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara mengatur Kepala BIN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapatkan pertimbangan DPR RI.

Uji kepatutan dan kelayakan itu dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Usai menjalani proses uji selama sejam lebih, Puan mengumumkan DPR RI menerima pencalonan M. Herindra sebagai Kepala BIN. Tahapan berikutnya, Puan menjelaskan hasil uji kepatutan itu bakal dibahas dalam Rapat Paripurna, Kamis (17/10/2024), untuk disetujui.

Puan memperkirakan Herindra kemungkinan dilantik oleh Prabowo Subianto. Informasi yang sama juga disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Dia menyebut kemungkinan Herindra dilantik pada 21 Oktober, bersamaan dengan pelantikan menteri-menteri Prabowo.

Adapun, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden RI periode 2024–2029 pada 20 Oktober 2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Herindra mengabdikan dirinya sebagai prajurit TNI selama 30 tahun lebih, yang pada akhir masa baktinya dia pensiun sebagai purnawirawan bintang tiga. Namun, pensiun sebagai prajurit tak menghentikan jalan pengabdiannya karena dia lanjut dipercaya oleh Presiden Jokowi menjabat Wakil Menteri Pertahanan sejak 23 Desember 2020.

Karier militer Herindra dimulai selepas lulus dari Akademi Militer Magelang pada 1987. Herindra mengikuti jejak ayahnya yang juga prajurit TNI, Letkol Inf. (Purn.) Hudaya. Herindra saat itu berhasil meraih penghargaan lulusan terbaik Adhi Makayasa dan Tri Sakti Wiratama dari akademi. Herindra ada dalam satu angkatan yang sama dengan Jenderal TNI (Purn.) Andika Perkasa, dan Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian.

Lulus dari Lembah Tidar, Herindra terpilih masuk pasukan elite Kopassus. Dia mengisi berbagai jabatan komando dan non-komando di lingkungan Kopassus, termasuk menjadi Komandan Batalyon 812 Satuan 81 Kopassus saat dia berpangkat letnan kolonel.

Herindra kemudian mendapatkan penugasan di luar lingkungan Korps Baret Merah, yaitu di Kodam I/Bukit Barisan sebagai perwira senior intelijen. Dia kemudian menjabat sebagai Komandan Distrik Militer (Dandim) di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Selama menjabat sebagai Dandim, Herindra ikut andil memberantas pembalakan liar (illegal logging) dengan mengamankan 27 ton kayu ilegal pada 2005.

Dua tahun berselang, dia kembali ke Akademi Militer Magelang menempati posisi sebagai Wakil Komandan Resimen Taruna Akmil. Kemudian, Herindra dipercaya sebagai Asisten Intelijen (asintel) Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus pada 2008 dan Asintel Kepala Staf Kodam (Kasdam) Jaya pada 2009.

Herindra kemudian mengisi posisi strategis sebagai Direktur Penelitian dan Pengembangan Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, dan melanjutkan pendidikan magister di Universitas Nasional Malaysia. Selepas mendapatkan gelar master pada 2011, Herindra dipercaya sebagai Koordinator Staf Pribadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Koorspri KSAD), yang saat itu dijabat oleh Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo.

Karier Herindra terus menanjak selepas itu. Dia mengisi jabatan sebagai Komandam Korem 101/Antasari di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (2012—2013). Herindra, yang saat itu berpangkat kolonel, menerima brevet Bhayangkara Bahari Utama Kehormatan oleh Direktur Polisi Perairan Polda Kalimantan Selatan pada 21 Maret 2013.

Kemudian, Herindra kembali mengisi jabatan di lingkungan Korps Baret Merah sebagai Wakil Komandan Jenderal Kopasuss (2013–2015). Herindra, yang saat itu dilantik sebagai Wadanjen Kopassus pada 8 Juli 2013 sempat memegang jabatan ganda juga sebagai Danrem 101/Antasari sampai 24 Juli 2013.

Herindra kemudian mengisi posisi sebagai Kepala Staf Kodam III/Siliwangi (2015), dan tak berselang lama, dia mendapatkan promosi naik bintang dua menjadi Komandan Jenderal Kopassus (2015–2016).

Herindra kemudian kembali ke teritorial sebagai Pangdam III/Siliwangi (2016–2017), lalu Perwira Staf Ahli Panglima Bidang Hubungan Internasional (2017–2018), dan naik bintang tiga menjadi Inspektur Jenderal (Irjen) TNI pada 2018–2020, kemudian Kepala Staf Umum (Kasum) TNI pada 2020.

Sepanjang kariernya menjadi prajurit TNI, Herindra menempuh sejumlah pendidikan kemiliteran dan komando di Amerika Serikat, yaitu di Militery College of Vermont-Norwich University dan National Defense University. Herindra juga telah melewati sejumlah pendidikan khusus antara lain Suslapa I, Suslapa II, Seskoad, Susdanyon, Susdandim, Seskogab Malaysia, dan Lemhannas.

Sepanjang kariernya sebagai prajurit, Herindra mengoleksi berbagai tanda kehormatan, antara lain, Bintang Dharma, Bintang Jasa Pratama, Bintang Yudha Dharma Pratama, Bintang Kartika Eka Paksi Pratama, Bintang Jalasena Pratama, Bintang Swa Bhuwana Paksa Pratama, Bintang Bhayangkara Pratama, Bintang Yudha Dharma Naraya, Bintang Kartika Eka Paksi Naraya, Grand Cross of the Royal Order of Sahametrei (Kamboja), Satyalancana Kesetiaan 32 Tahun, Satyalancana Dharma Bantala, Satyalancana Dharma Nusa, Satyalancana Wira Nusa, Satyalancana Wira Dharma, Satyalancana Ksatria Yudha, Satyalancana Seroja, dan Bintang LVRI (2024). Pengalaman panjang tersebut menjadi modal penting ketika Herindra diberi tugas strategis sebagai Kepala BIN. 

Analis intelijen pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro, menilai penunjukan Letnan Jenderal (Purn) TNI Muhammad Herindra sebagai Kepala BIN merupakan langkah yang tepat karena memiliki pengalaman militer yang cukup.

"Herindra, dengan latar belakang yang panjang di Kopassus dan Kementerian Pertahanan, saya kira adalah sosok yang tepat untuk mengembangkan BIN ke depan," kata Ngasiman di Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Menurut Ngasiman, seorang kepala BIN harus memiliki kemampuan dalam membaca dan merespon perkembangan lingkungan baik secara global, regional dan nasional. Seorang kepala BIN, lanjut Ngasiman, juga harus membaca arah politik dunia dan mendeteksi adanya ancaman untuk negara.

Seluruh kriteria tersebut dinilai Ngasiman dimiliki oleh Herindra lantaran telah malang melintang di dunia militer, terlebih dia merupakan mantan anggota pasukan elit Komando Pasukan Khusus (Kopasus). Pria yang akrab disapa Simon menambahkan, Herindra memiliki kedekatan dengan Prabowo lantaran telah bersama-sama memimpin Kementerian Pertahanan.

Hal tersebut merupakan keuntungan bagi Herindra lantaran akan mudah berkoordinasi dengan Prabowo. “Karena akan terjadi proses komunikasi yang lebih efektif, cepat dan responsif dalam mengolah informasi intelijen oleh Kepala Negara,” kata Simon.

Proses koordinasi antara Herindra dan Prabowo harus terjalin dengan baik demi menyelesaikan beragam tantangan yang ada di depan mata BIN. Simon menilai saat ini, BIN sedang menghadapi tantangan internal dan eksternal.

Secara internal, Herindra dinilai harus memperkuat koordinasi di internal BIN demi terciptanya kinerja yang efektif dan berdampak kepada pemerintah. “Ini supaya terjadi keberimbangan dalam melakukan analisa-analisa intelijen di dalam tubuh BIN itu sendiri,” kata Simon.

Sementara dari sisi eksternal, lanjut Simon, BIN dihadapkan dengan tantangan terbesar arus teknologi informasi yang berpotensi pada terjadinya serangan siber terhadap negara.

"Dengan adanya intelijen siber diharapkan hal-hal seperti ini dapat dideteksi dan diantisipasi,” jelas Simon.

Ikuti Whatsapp Channel Republika