Deretan Kasus Pencabulan Nodai Pesantren, Apa yang Harus Dilakukan Menag Baru?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Momentum peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2024 diiringi dengan perpindahan jabatan menteri agama RI yang akan dilantik pada 21 Oktober 2024. Menteri agama yang baru akan menghadapi pekerjaan rumah yang tidak sedikit terlebih mengenai dunia pesantren. 

Belakangan ini, publik kerap disuguhi kasus pencabulan, kekerasan seksual hingga perundungan di pesantren. Ketua RMI NU DKI Jakarta KH. Rakhmad Zaelani Kiki, pun berharap menteri agama yang baru bisa berlaku tegas dan menyeluruh untuk menjaga martabat pesantren sebagai lembaga pendidikan agama dan benteng moral bangsa.

Kiai Kiki mengatakan, menag baru  harus berani memberikan sanksi yang tegas, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan tindakan amoral seperti pencabulan."Menteri Agama yang baru harus tegas dalam memberikan sanksi administratif dengan mencabut izin operasional bagi pesantren yang memiliki kasus pencabulan terhadap santri yang dilakukan oleh pemimpin atau pengasuh pesantren," tutur dia saat diwawancara Republika, Kamis (17/10/2024).

Kiai Kiki yang juga merupakan pembina pesantren ramah anak menambahkan, pesantren dengan pengasuh yang terlibat dalam tindakan amoral seperti pencabulan tidak layak lagi disebut pesantren.

"Inti dari pesantren adalah kiai yang merupakan pendiri atau pengasuh pesantren itu sendiri. Jika mereka yang seharusnya menjadi panutan moral justru melakukan tindakan tak bermoral seperti pencabulan, maka hancurlah pesantren tersebut," tegas dia. 

Dalam pandangannya, apabila pendiri atau pengasuh pesantren terbukti melakukan pencabulan terhadap santri, pesantren tersebut harus ditutup secara permanen. Hanya saja, dia memberi catatan apabila pelakunya hanya sebatas guru alias musyrif atau musyrifah, maka pesantren tersebut tidak perlu ditutup, melainkan pelaku harus diberikan sanksi tegas.

Dia juga menekankan pentingnya peran Kementerian Agama dalam memberikan pendampingan kepada korban. Menteri Agama, melalui bidang terkait kepesantrenan, diharapkan turut aktif dalam mendampingi santri yang menjadi korban pencabulan.

"Santri yang menjadi korban pencabulan harus dipulihkan baik kesehatan mentalnya maupun hak-haknya," ujar dia.

Pesantren dinilai merupakan pusat pembinaan moral dan benteng moral bagi generasi muda. Oleh karena itu, pesantren harus tetap menjaga kesucian nilai-nilai yang diajarkan. Jika pesantren tidak mampu menjaga integritas moralnya, terutama dari segi pemimpin atau pengasuhnya, maka hilanglah esensi dari pesantren itu sendiri. 

"Pesantren adalah tempat pembinaan moral, pusat moral. Kiai atau pendiri itu adalah intinya. Jika terjadi pencabulan yang dilakukan oleh pendiri atau pengasuh, maka sudah tidak ada lagi pesantren. Hancurlah pesantren itu," ujar dia.

Kiai Kiki menekankan bahwa tindakan tegas dari menteri agama yang baru sangat dibutuhkan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Dengan menutup pesantren yang pemimpinnya terlibat dalam tindakan amoral dan memberikan sanksi kepada pelaku pencabulan, pesantren lain dapat terjaga integritasnya sebagai lembaga pendidikan yang mendidik generasi muda dengan nilai-nilai moral dan agama yang kuat.

Dia juga berharap agar Kementerian Agama semakin memperketat pengawasan terhadap pesantren dan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kesejahteraan serta perlindungan santri. "Pengawasan harus lebih ketat, dan pendampingan kepada santri harus ditingkatkan," tambahnya.

Menurut Kiai Kiki, pentingnya pesantren sebagai tempat pendidikan agama yang seharusnya menjadi pusat pembentukan moral generasi muda. Dia berharap dengan adanya tindakan tegas dari pemerintah, pesantren bisa tetap menjalankan fungsinya sebagai benteng moral yang kokoh tanpa tercoreng oleh tindakan amoral yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika