Demi Wujudkan Swasembada Pangan, Ini yang Harus Diperhatikan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengaku siap pasang badan dalam mewujudkan target swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Amran menyampaikan Kementerian Pertanian (Kementan) menjadi garda terdepan dalam merealisasikan program swasembada pangan. 

"Swasembada pangan, leading sector-nya adalah (Kementerian) Pertanian, tanggung jawabnya. Kami bertanggung jawab," ujar Amran usai rapat koordinasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir di kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Selasa (22/10/2024). 

Amran mengaku telah mendapat arahan khusus dari Presiden Prabowo terkait program tersebut. Amran menyampaikan siap menjalankan amanah untuk membantu Prabowo merealisasikan target swasembada pangan.  

"Mudah-mudahan bisa lebih cepat. Perintah Bapak Presiden adalah sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya. Pesan beliau, swasembada dan bebas korupsi," ucap Amran. 

Amran mengatakan telah menyiapkan dua langkah strategis untuk mewujudkan target swasembada pangan yakni intensifikasi pertanian dan ekstensifikasi pertanian. Sebagai informasi, intensifikasi pertanian adalah upaya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan mengolah lahan pertanian yang ada sebaik-baiknya, sedangkan ekstensifikasi pertanian merupakan upaya meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan pertanian ke wilayah yang sebelumnya belum dimanfaatkan, 

"Programnya ada dua, intensifikasi dan extensifikasi. Intensifikasi itu pompanisasi, jadi dari satu kali taman bisa menjadi tiga kali tanam," sambung Amran. 

Untuk program ekstensifikasi pertanian, Amran menargetkan untuk mencetak sawah tiga juta hektare. Amran menyampaikan program cetak sawah sudah akan dilakukan di Merauke, Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Aceh, hingga Jambi.

"Untuk merebut sswasembada, yang pertama adalah kita kejar PAT (perluasan areal tanam), pompanisasi, optimalisasi, dan cetak sawah," lanjut Amran. 

Selain itu, Amran menyampaikan Kementan juga intens berkolaborasi dengan pihak lain, salah satunya Kementerian BUMN. Amran mengatakan BUMN di bawah kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir memiliki peran dan kontribusi besar dalam mendukung program swasembada pangan. 

"Kolaborasi dengan BUMN sudah jelas. Aku butuh pupuk, di hulu ada Pupuk Indonesia, hilir ada Bulog sebagai offtaker. Kami di tengah. Ini kalau tidak menjadi satu kesatuan kolaborasi, ya kinerja kita bisa bermasalah. Makanya kita langsung pertemuan. Kolaborasi sejak dulu dan ini diperkuat," kata Amran. 

Peneliti pertanian dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Nusa Tenggara Timur, Dr Leta Rafael Levis mengatakan Indonesia bisa swasembada pangan dengan catatan pemerintahan Prabowo Subianto harus belajar dari sejarah masa keemasan pembangunan pertanian pada tahun 1980.

"Bisa swasembada pangan tapi dengan catatan pemerintahan Prabowo harus belajar sejarah keemasan pembangunan pertanian tahun 1980. Pada saat itu, hanya dalam waktu 4 tahun yakni tahun 1984 Indonesia mampu mencapai swasembada beras. Inilah era keemasan pembangunan pertanian di Indonesia," kata Leta Rafael Levis di Kupang, Selasa.

Menurut Leta Rafael, kunci sukses swasembada pangan di era Presiden Soeharto adalah menjadikan penyuluh sebagai garda terdepan atau ujung tombak pembangunan pertanian. Peranan dan kelembagaan penyuluhan benar-benar diperhatikan oleh pemerintah saat itu. Hasilnya pada tahun pada 1984 Indonesia berhasil mencapai swasembada beras.

"Luar biasa dalam waktu 4 tahun yakni tahun 1984 Indonesia mencapai swasembada beras. Inilah era keemasan pembangunan pertanian di Indonesia," kata Leta Rafael.

Karena sukses tersebut, pada tanggal 10 Oktober 1985 Presiden Soeharto diundang oleh FAO untuk memberikan kesaksian tentang best practices yang dilakukan oleh Indonesia pada sidang FAO di Roma. Kiat-kiat apa yang dilakukan oleh Indonesia sehingga dalam waktu 4 tahun bisa mencapai swasembada beras.

Bahkan saat itu Presiden Indonesia membawa bantuan beras untuk negara di Afrika sebanyak 100 ton.

"Jadi simpulnya adalah tekad Presiden Prabowo bisa terwujud asal tau sejarah pembangunan pertanian di Indonesia. Kalau pemerintah tidak belajar dari sejarah sukses pemerintah masa lalu, saya tidak yakin tekad tersebut berhasil," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika