Ini Biang Kerok Krisis Kemanusiaan di Gaza Utara kata Jubir PBB

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Sekitar 100.000 orang yang baru-baru ini mengungsi dari Gaza Utara kini berlindung di sekolah-sekolah, bangunan, atau tempat-tempat penampungan darurat di Kota Gaza, menurut seorang juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (1/11).

"Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) memperingatkan bahwa di provinsi Gaza Utara, hampir semua pasokan dan layanan kemanusiaan yang masuk telah terhenti," kata Stephane Dujarric saat konferensi pers.

"Keadaan ini disebabkan oleh pengepungan yang sedang berlangsung oleh pasukan keamanan Israel, keterbatasan pasokan, dan pengungsian para pekerja bantuan," ujarnya.

Sekitar 75.000 orang diperkirakan masih berada di provinsi Gaza Utara, lanjut Dujarric.

"Dengan tidak adanya listrik atau bahan bakar sejak 1 Oktober, hanya dua dari delapan sumur air di kamp pengungsi Jabalia yang masih berfungsi, dan itu pun hanya sebagian," katanya, menambahkan.

Israel terus melanjutkan gempuran brutal di Jalur Gaza setelah serangan yang dilakukan oleh kelompok Hamas pada 7 Oktober tahun lalu, meskipun Dewan Keamanan PBB sudah mengeluarkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera.

Gempuran itu telah mengakibatkan lebih dari 43.200 kematian di pihak Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta lebih dari 101.800 luka-luka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Delegasi Palang Merah Indonesia (PMI) menyatakan perjanjian kerja sama antara Bulan Sabit Merah Palestina (PRCS) dan Palang Merah Israel (MDA) terkait protokol bantuan kemanusiaan diimplementasikan semaksimal mungkin di Palestina.

"Harus diakui walaupun menghadapi kendala yang rumit, kami terus mendorong agar perjanjian kerja sama kemanusiaan terlaksana demi membantu masyarakat yang terdampak konflik, meskipun tantangan di lapangan begitu besar," kata Sekjen PMI Pusat AM Fachir melalui sambungan telepon dari Jakarta, Jumat.

Menurut Fachir, dalam situasi tersulit sekalipun kemanusiaan harus menjadi prioritas utama.

Sidang tahunan ke-34 Organisasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Dunia (RCRC Statutory Meetings 2024) di Jenewa, Swiss yang berlangsung dari 28-31 Oktober lalu, delegasi PMI mengusulkan langkah-langkah agar perjanjian kerja sama antara PRCS dan MDA bisa direalisasikan.

Fachir sebagai delegasi PMI di forum tahunan itu terus menyuarakan agar bantuan kemanusiaan khususnya untuk ke Palestina bisa lebih dipermudah. Untuk itu, PRCS dan MDA harus bekerja sama agar bantuan kemanusiaan bisa masuk ke Palestina tampa harus melewati protokoler yang begitu panjang.

Selain itu, saat menghadiri sidang tahunan tersebut, ternyata seluruh anggota Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah menaruh kepercayaan kepada PRCS dan MDA atas komitmen mereka terhadap nota kesepahaman yang telah dibuat dan memberikan dukungan terhadap implementasinya.

Diharapkan kedua lembaga kemanusiaan bisa terus berkomunikasi dan melakukan dialog. Bahkan, PMI juga mendesak mereka untuk terus mengupayakan tercapainya kondisi yang kondusif dan terimplementasi secara penuh kesepakatan kerjasama itu.

PMI pun mengusulkan PRCS dan MDA agar dapat melaksanakan pendekatan praktis untuk saling mendukung dalam menjalankan kegiatan di lapangan. Ia menambahkan PMI pun diminta menjadi pemersatu komunitas berbeda (bridge builder) atau menjadi jembatan untuk terus membantu mencari solusi agar perjanjian tersebut dapat terealisasi.

Dalam sidang tahunan itu, seluruh anggota menyuarakan keprihatinan atas eskalasi konflik di Timur Tengah dan duka cita mendalam atas jatuhnya korban tak berdosa, termasuk petugas dan relawan kemanusiaan.

Para pemimpin organisasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah pun mengesahkan resolusi yang menyerukan agar semua pihak menghormati Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan membuka akses bantuan kemanusiaan yang sangat diperlukan oleh korban. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika