Danantara 'Ambil' BUMN Sehat, Erick: Ya Nggak Apa-Apa, Garis Tangan Saya Restrukturisasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan komitmennya dalam menjalankan visi dan misi Presiden RI Prabowo Subianto mengenai lahirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Erick menegaskan dukungan penuh terhadap Danantara sebagai salah satu langkah untuk membuat Indonesia menjadi negara yang lebih mandiri.

“Sejak awal saya bilang kita sudah siapkan tempat untuk Danantara, dan RUU BUMN yang didorong waktu itu adalah superholding, dan transisinya memang sejalan dengan napas kita,” ujar Erick di sela konferensi pers bersama Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait di Kantor BUMN, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024) malam.

Erick justru mengaku berbangga karena selama ini dengan kepemimpinannya di Kementerian BUMN pada era Presiden Joko Widodo telah melakukan restrukturisasi secara konsisten terhadap badan-badan usaha negara. Sehingga BUMN-BUMN menjadi lebih sehat, dengan melewati berbagai aral dan rintangan, diantaranya terpaan pandemi Covid-19 pada medio 2020—2022.

“Sekarang sudah terlihat banyak sekali perusahaan BUMN yang sehat, dari 47, 40 sudah sehat, tujuh masih restrukturisasi. Artinya, kalau kita lihat track record-nya yang untungnya tadinya hanya Rp 13 triliun (laba bersih BUMN pada 2020), sekarang Rp 327 triliun (laba bersih BUMN pada 2023), dan ini the biggest ever, bahkan dividen-nya Rp 90 triliun, artinya BUMN sehat,” jelasnya.

Erick juga menyebut bahwa rasio utang berbasis bunga terhadap EBITDA turun dari angka 4,4 persen menjadi 2,4 persen. Dengan capaian itu, dia kembali menekankan bahwa BUMN sehat.

“Ketika banyak yang sehat, ini mau dikonsolidasikan ya enggak apa-apa. Memang garis tangan saya di restrukturisasi. Jadi yang tersisa nanti kita restrukturisasi. Jadi, kompleksitasnya, kajiannya, sedang dibahas,” ujar Erick.

Diketahui sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memang ingin membangun subholding BUMN yang embrionya adalah BPI Danantara. Prabowo menargetkan BPI Danantara untuk menjadi pengelola dana investasi negara atau sovereign wealth fund (SWF) terbesar keempat di dunia.

Berdasarkan informasi BPI Danantara, dana kelolaannya berjumlah 600 miliar dolar AS atau setara dengan Rp9.459 triliun (kurs saat ini Rp15.765 per dolar AS). Dana tersebut merupakan akumulasi dari tujuh BUMN terbesar di Indonesia, serta peleburan Indonesia Investment Authority (INA) ke dalam Danantara.

Ketujuh BUMN tersebut yakni Bank Mandiri yang memiliki aset sebanyak Rp2.174 triliun, BRI dengan aset sebanyak Rp1.965 triliun, PLN dengan jumlah aset Rp1.671 triliun, Pertamina yang memiliki aset Rp1.412 triliun, BNI yang beraset sebanyak Rp1.087 triliun, dan Telkom Indonesia dengan aset Rp318 triliun, serta Mind ID yang memiliki aset Rp259 triliun. Kemudian aset INA adalah sebesar Rp163 triliun.

Dengan besaran modal awal tersebut, Danantara ditargetkan bisa mencapai dana kelolaan sebesar 982 miliar dolar AS atau setara dengan Rp15.481 triliun. Angka itu untuk menjadikan Danantara sebagai SWF terbesar keempat di dunia. Entitas aset negara lainnya diinformasikan juga akan dimasukkan di bawah BP Danantara secara bertahap untuk menambah portofolio dalam waktu dekat. 

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa Presiden meminta peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) ditempuh melalui proses yang hati-hati.

Presiden Prabowo sempat menyinggung soal gagasan pemerintah dalam mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan negara melalui BPI Danantara saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Kamis.

"Tadi beliau menyampaikan soal keinginan kita untuk mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan kita dalam sebuah institusi bernama Daya Anagata Nusantara, yang disingkat dengan Danantara," kata Hasan Nasbi dalam keterangan pers di Sentul, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Dia menjelaskan bahwa dalam arahannya, Presiden meminta agar pembentukan BPI Danantara untuk mengkonsolidasikan kekayaan negara tersebut tidak boleh terburu-buru.

Menurut Presiden, katanya, Danantara yang menjadi embrio superholding perusahaan negara ini, harus melalui proses yang hati-hati dan pruden.

Atas arahan Presiden tersebut, peluncuran Danantara yang semula dijadwalkan pada Kamis, 7 November 2024 ini pun harus diundur, sampai Presiden Prabowo kembali dari perjalanan luar negeri selama dua pekan.

"Prosesnya harus ditempuh dulu, jadi enggak boleh buru-buru kata Bapak Presiden. Jadi ya kita harus tempuh dulu prosesnya dengan hati-hati, dengan pruden supaya nanti hasilnya baik," katanya.

Hasan menambahkan bahwa pembentukan Danantara ini akan menjadi seperti Temasek, perusahaan holding yang berfokus pada investasi global yang dimiliki oleh pemerintah Singapura.

Dalam kesempatan sebelumnya, Kepala BPI Danantara Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan, pembentukan Danantara tidak akan merevisi Undang-Undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), namun melalui revisi dua peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres).

Ikuti Whatsapp Channel Republika