Ribuan Yahudi Ortodoks Diperintahkan Wajib Militer, Netanyahu Dituding Ajak Perang Saudara

REPUBLIKA.CO.ID, TELAVIV -- Menteri Keamanan Israel Israel Katz menyetujui penerbitan 7.000 surat perintah wajib militer bagi warga Israel ultra-Ortodoks, yang akan dimulai pada pekan depan. Perintah tersebut menuai kritik tajam dari partai ultra-Ortodoks United Torah Judaism (UTJ), yang merupakan mitra koalisi utama, demikian dilaporkan The Times of Israel pada Jumat (15/11/2024).

Keputusan yang pada awalnya dibuat oleh mantan Menteri Keamanan Yoav Gallant sebelum dipecat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dipertahankan oleh Katz meski ada suara agar surat tersebut dibatalkan. Militer penjajah Israel mengonfirmasi, seribu perintah pertama akan dikeluarkan pada Ahad, sementara sisanya akan didistribusikan dalam beberapa bulan mendatang.

Katz menyatakan, kementeriannya bertujuan untuk melakukan “dialog mendalam” dengan semua pemangku kepentingan untuk mendorong integrasi para rekrutan ultra-Ortodoks ke dalam militer dengan tetap menghormati praktik-praktik keagamaan mereka. Dia juga berjanji untuk menciptakan “lingkungan yang mendukung” untuk layanan mereka.

Komunitas ultra-Ortodoks telah lama menolak wajib militer, dan sebagai gantinya mengadvokasi pengecualian militer untuk siswa yeshiva. Pengecualian ini, yang berlaku selama beberapa dekade, diputuskan ilegal oleh Pengadilan Tinggi pada Juni lalu sehingga mendorong seruan dari UTJ dan partai-partai Shas untuk membuat undang-undang yang memformalkan pengaturan tersebut.

Kedua partai koalisi menuduh Gallant dan Jaksa Agung Gali Baharav-Miara menghalangi proses rancangan undang-undang tersebut. Setelah keputusan Katz, seorang pejabat senior UTJ mengkritik Likud Netanyahu, dan menuduh partai ultraradikal sayap kanan itu memutuskan untuk menyatakan perang terhadap kaum ultra-Ortodoks.

Pemimpin oposisi Yair Lapid memuji Katz, dengan menyatakan di X, “Saya mengatakan di Knesset bahwa jika Anda mengirimkan 7.000 perintah wajib militer kepada kaum ultra-Orthodoks, para prajurit dan cadangan akan tahu bahwa Anda ada di sana untuk mereka. Anda melakukannya tanpa menghindar.”

Militer Israel melaporkan adanya peningkatan jumlah pendaftar ultra-Ortodoks tahun ini, namun mengakui adanya tantangan dalam memenuhi target wajib militer. Meskipun militer mencari 10.000 tentara tambahan, termasuk 75% pasukan tempur, mereka hanya dapat menampung 3.000 anggota baru ultra-Ortodoks karena kebutuhan unik mereka. Saat ini, sekitar 1.800 tentara Haredi direkrut setiap tahunnya.  

Pada musim panas lalu, sebanyak 3.000 perintah wajib militer dikirimkan kepada pria Haredi berusia 18-26 tahun, namun kurang dari 10% yang merespons. Perdebatan yang sedang berlangsung mengenai wajib militer ultra-Ortodoks tetap menjadi salah satu masalah paling kontroversial dari entitas pendudukan, dengan oposisi yang berakar pada ketakutan akan sekularisasi dan ketidakcocokan yang dirasakan dengan kehidupan beragama.

Sementara itu, warga Israel yang menjalani wajib militer berpendapat bahwa pembebasan massal membebani mereka secara tidak adil, sebuah kekhawatiran yang diperkuat oleh perang yang sedang berlangsung, yang telah menewaskan sekitar 800 tentara Israel dan memanggil 300.000 tentara cadangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika