Survei Indikator dengan SMRC di Pilkada Jateng Hasilnya 'Terbalik', Ini Reaksi Persepi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pakar Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Hamdi Muluk merespons perbedaan hasil survei Pilgub Jawa Tengah (Jateng) yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Indikator Politik Indonesia. Hasil survei kedua lembaga itu 'terbalik', padahal survei dilakukan di rentang waktu bersamaan.

Hamdi tak mempermasalahkan perbedaan hasil survei kedua lembaga itu. Sebab perbedaannya masih dalam batas margin of error dalam sebuah survei. "Sebenarnya kasus Jateng, perbedaan tipis 3 atau 4 persenan, masih dalam rentang batas kesalahan (margin of error). Jadi sebenarnya tidak bisa dipastikan siapa unggul," kata Hamdi kepada Republika, Senin (18/11/2024).

Secara ilmu statistik, Hamdi menjelaskan, adanya perbedaan masih dalam batas margin of error. Sehingga menjadi tidak terlalu penting siapa yang unggul dalam survei.

"Karena secara teori peluang, peluang keduanya plus minus naik turun tiga persenan ke atas ke bawah masih mungkin terjadi. Tapi saya paham orang awam susah menalar logika statistik ini. Tahu beda 3 persen (dianggap) unggul saja," ujar Hamdi.

Oleh karena itu, Hamdi menilai, perolehan Andika dan Lutfi di SMRC dengan Andika dan Lutfi di survei Indikator tidak perlu dibandingkan. Sebab masih bisa berubah sesuai dengan prinsip margin of error.

"Cara melihatnya masing-masing survei. Jadi di surveinya Indikator Andika-Hendardi sekian persen, Lutfi-Yasin sekian persen. Kalau bedanya cuma 3-4 persenan ini nggak bisa dibilang salah satu unggul. Karena perbedaan dalam rentang margin of error. Artiya kesimpulannya tidak bisa ditetapkan siapa sesungguhnya unggul," ujar Hamdi.

Diketahui, SMRC dan Indikator merilis hasil survei yang berbeda antara perolehan elektabilitas Andika Perkasa dan Ahmad Lutfi. Hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia Pilgub Jateng 2024 menunjukkan elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jateng Ahmad Luthfi-Taj Yasin berada di posisi puncak dengan 47,19 persen.

Sementara rivalnya pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi hanya kalah dengan selisih tipis dengan mendapatkan 43,46 persen. Survei Indikator ini digelar pada 7-13 November 2024.

Sedangkan SMRC merilis hasil survei terkait Pilkada Jateng pada 16 November 2024. Hasilnya, elektabilitas Andika-Hendi unggul tipis sebesar 50,4 persen dibanding Luthfi-Yasin 47 persen. Sementara, 2,6 persen tidak menjawab. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka secara acak pada 7-12 November 2024.

Guru besar ilmu politik Universitas Andalas (Unand) Prof Asrinaldi mendesak Persepi mengambil tindakan adil dan segera melakukan pemeriksaan mendalam. Persepi didesak membuka data kedua lembaga tersebut membuka data hasil survei mereka.

Kata Prof Asrinaldi, jika ditemukan fakta kebenaran bahwa memang hasilnya terlampau jauh, tentu hal ini harus menjadi perhatian Persepi. Secara ideal memang harus dilksanakan pemangggilan terhadap dua lembaga ini untuk membuka keseluruhan data dan menjelaskan mengapa terjadi perbedaan.

“Kalau memang ada fakta bahwa hasilnya berbeda jauh. Tentu ini akan menjadi perhatian Persepi. Idealnya tentu Harus ada pemeriksaan terhadap perbedaan ini,” kata Prof Asrinaldi.

Kejadian ini sebenarnya sebagaimana terjadi dengan Poltracking dan Lembaga Survei Indonesia (LSI). Jika Poltracking saja diberikan sanksi akibat perbedaan hasil survei, maka sudah sepantas dan sebaiknya hal sama juga dilakukan atas dasar perbedaan hasil survei di Jateng.

Perbedaan yang jauh itu terjadi di antara lembaga survei Indikator Politik Indonesia (IPI) dengan perolehan elektoral Andika Perkasa sebesar 43,46 persen, sementara lembaga milik Saiful Mujani berada pada angka 50,4 persen untuk Andika Perkasa. Sudah seharusnya Persepi melirik perbedaan data ini, mungkin karena pemilik SMRC merupakan bagian dari Dewan etik sehingga penanganan diabaikan.

Faktanya, jika merunut periode survei, SMRC dan IPI berada dalam kurun waktu yang sama, SMRC melakukan survei pada periode 7-12 November sementara IPI pada 7-13 November. Tetapi beda hasil survei antara kedua lembaga ini mencapai 9 persen untuk elektabilitas Andika Perkasa dan Hendar Prihadi.

Kendati demikian, Prof Asrinaldi tetap menyarankan agar Persepi juga membedah perbedaan data yang terjadi di Jateng. Jika pemeriksaan akan berlangsung, maka satu hal yang harus ditaati Saiful Mujani tidak boleh mengikuti atau bahkan cawe-cawe dalam pengambilan keputusan.

“Artinya, anggota dewan etik yang diperiksa tidak dilibatkan dalam pemeriksaan kalau memang ada indikasi ke arah itu,” tegas Asrinaldi.

Karena keikutsertaan Saiful Mujani hanya akan mempertebal indikasi konflik kepentingan. Membuat masyarakat semakin tidak percaya dengan kinerja Persepi sebagai pengawal lembaga survei.

Lebih parah lagi, kasus perbedaan survei di Jateng merupakan indikasi kuat adanya praktik tebang pilih Persepi terhadap anggota asosiasi. Bahwa Persepi memang sudah menargetkan Poltracking Indonesia sebagai anggota yang secara tidak langsung dipaksa mengundurkan diri.

Persaingan panas

Pj Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Nana Sudjana mengungkapkan, dalam Pilkada Jateng 2024, terdapat 24 kabupaten/kota yang memiliki dua pasangan calon (paslon). Menurutnya, potensi kerawanan menjadi tinggi ketika pilkada di suatu daerah hanya mempertemukan dua paslon.

"Kalau saya lihat data, yang dua paslon tinggi sekali (di Jateng), sampai 24 kabupaten/kota. Di sini masyarakat sudah jelas terbagi dua," kata Nana ketika memimpin Rapat Forkopimda Jateng, dikutip Sabtu (16/11/2024).

Dia menambahkan, semakin sedikit paslon, kerawanannya menjadi lebih tinggi. "Pilkada ini lebih rawan daripada pilpres karena yang berhadapan berada di satu provinsi, satu kabupaten. Saya minta kewaspadaan kita harus lebih tinggi. Semakin sedikit paslon, akan semakin rawan. Kecuali calon tunggal, lawannya kotak kosong," ucapnya.

Nana kemudian meminta Ketua KPU Jateng Handi Tri Ujiono agar penyelenggaraan kampanye terbuka, khususnya untuk Pilgub Jateng 2024 yang juga diikuti dua paslon, tak diselenggarakan di waktu dan tempat yang bersamaan. "Ketika kampanye terbuka masyarakat yang datang dari seluruh 35 kabupaten/kota. Lebih baik (misalnya), satu di Semarang, satu di Surakarta. Lebih baik begitu," kata Nana.

Menurut Nana, menjelang hari pencoblosan yang kurang dari dua pekan lagi, suasana di media sosial sudah cukup memanas. Kelompok pendukung para paslon terlibat perdebatan dan perselisihan cukup sengit di ruang maya.

"Di media sosial itu saling menyerangnya kentara banget. Tapi biarkan saja itu di media sosial. Yang penting di permukaan, artinya di masyarakat kita, tetap tidak terprovokasi. Saya minta hal ini betul-betul dipelihara," ucap Nana.

"Saya minta rekan-rekan Forkopimda harua betul-betul mengikuti perkembangan. Saya minta paslon, tim sukses, tokoh agama, tokoh masyarakat, dirangkul mereka supaya menjaga kondusivitas di wilayahnya," tambah Nana.

Dia mengungkapkan, sejauh ini secara umum situasi di Jateng terkait penyelenggaraan pilkada masih kondusif. "Saya mengucapkan terima kasih, situasi dan kondisi di Jawa Tengah sampai saat ini masih relatif kondusif," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika