Megawati Tuding Ada Institusi Negara Paksa Rakyat Dukung Calon Tertentu di Pilkada, Siapa?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku mendengar banyaknya laporan terhadap institusi negara yang diduga tidak netral di pilkada serentak 2024. Megawati menuding ada institusi negara memaksa rakyat untuk mendukung salah satu pasangan calon tertentu dengan berbagai iming-iming seperti sembako gratis dan uang.

“Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis bahkan uang. Itu semua adalah bagian dari money politics,” kata Megawati melalui tayangan video dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta pada Rabu (20/11/2024).

Presiden kelima RI itu mengingatkan bangsa Indonesia menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan harga diri. Megawati menekankan rakyat berhak menentukan pilihannya secara merdeka, bebas, dan berdaulat. "Saya berharap seluruh rakyat Indonesia tidak terpengaruh dan takut terhadap berbagai intimidasi dan praktik-praktik curang Pilkada 2024," ujar Megawati.

Megawati mencontohkan rakyat Ghana yang punya keberanian untuk menolak berbagai bujuk rayu kekuasaan. Baru-baru ini memang beredar gambar soal warga Ghana menolak bantuan karena lebih ingin sistem yang lebih baik.

"Bahkan ketika ada yang mencoba menyuap rakyat dengan sembako gratis, mereka berani menolak dan mengatakan: ‘Yang kami perlukan adalah pendidikan, dan sistem kesehatan yang lebih baik, serta pekerjaan’, ujar mereka dengan penuh percaya diri," ujar Megawati.

Megawati lalu mengajak seluruh rakyat Indonesia mewujudkan pilkada dengan jujur, adil, dan demokratis. Megawati meminta rakyat memilih pemimpin yang peduli terhadap nasib rakyatnya.

“Ingat, mencoblos hanya lima menit, namun dampaknya selama lima tahun. Pilihlah calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan bijak. Pilih yang terbaik. Pilihlah yang mampu memberikan jaminan masa depan,” ucap Megawati.

Megawati juga mengingatkan, pilkada harus menjadi momentum untuk memilih pemimpin terbaik dengan rekam jejak prestasi yang baik. "Pergunakanlah hak pilih tersebut secara merdeka, bebas, dan berdaulat," kata Megawati dalam tayangan video itu.

Presiden kelima RI ini juga mengingatkan tidak boleh ada kekuatan manapun yang dapat menghalangi kebebasan rakyat untuk memilih. Megawati menyentil netralitas aparat.

“Kepada seluruh aparatur negara, penjabat kepala daerah, TNI/Polri, Aparatur Sipil Negara, camat, hingga kepala desa, saya serukan sebagai rakyat juga yang punya hak yang sama untuk bersikap netral dan tidak boleh berpihak,” ujar Megawati.

Selain itu, Megawati mengulas Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dikenakan sanksi pidana. “Itulah makna Keputusan MK nomor 136/PUU-XXII/2024 melalui Revisi pasal 188 UU Nomor 1 tahun 2018,” ujar Mega.

Ikuti Whatsapp Channel Republika