AS Kembali Veto Resolusi PBB yang Tuntut Gencatan Senjata di Gaza

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Amerika Serikat kembali memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Jalur Gaza. Rancangan resolusi, yang diajukan oleh 10 anggota DK yang dipilih yaitu Aljazair, Ekuador, Guyana, Malta, Mozambik, Korea Selatan, Sierra Leone, Slovenia, dan Swiss, mendapat 14 suara.

Selain menuntut gencatan senjata, resolusi itu menegaskan kembali tuntutan pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera, sambil mendesak DK PBB memenuhi tanggung jawabnya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Resolusi tersebut menyoroti pula krisis kemanusiaan yang memburuk serta menuntut agar penduduk sipil di Jalur Gaza dapat segera dibukakan akses ke layanan dasar dan bantuan kemanusiaan yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka.

Rancangan resolusi DK PBB juga menolak "segala upaya untuk membuat warga Palestina kelaparan" dan menyerukan fasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan secara penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan dalam skala besar ke dan di seluruh Jalur Gaza. Dengan mendesak semua pihak untuk mematuhi hukum humaniter internasional, khususnya mengenai perlindungan warga sipil dan infrastruktur sipil, resolusi tersebut juga menuntut penerapan Resolusi Dewan Keamanan 2735, yang mencakup ketentuan mengenai sandera, tahanan Palestina, dan penarikan pasukan Israel dari Gaza.

Resolusi tersebut juga meminta laporan dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengenai penerapannya dan penilaian kebutuhan komprehensif untuk Gaza dalam waktu 90 hari. Namun, veto AS menggagalkan diberlakukannya langkah-langkah tersebut.

Menurut Wakil Utusan AS untuk PBB Robert Wood, Washington tidak bisa mendukung gencatan senjata tanpa mensyaratkan pembebasan warga Israel yang disandera oleh kelompok pejuang Palestina, Hamas. Ia menegaskan bahwa perang harus diakhiri dengan pembebasan para sandera.

"Sederhananya, resolusi ini akan mengirimkan pesan yang berbahaya kepada Hamas: Tidak perlu kembali ke meja perundingan," ujar Wood, yang menuding bahwa Hamas menolak kesepakatan gencatan senjata.

AS sebelumnya telah memveto tiga rancangan resolusi DK PBB yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza. AS memveto resolusi pada Oktober 2023, Desember 2023, dan Februari 2024, serta menyatakan abstain dalam pemungutan suara pada rancangan resolusi lainnya.

Utusan Palestina untuk PBB, Majed Bamya, mengkritik keputusan veto AS pada Rabu (20/11/2024) terhadap resolusi gencatan senjata yang diusulkan untuk Jalur Gaza. Bamya menegaskan bahwa "tidak ada alasan yang dapat dibenarkan" untuk menghalangi resolusi yang bertujuan mengakhiri genosida Israel.

"Israel akan selalu mengeklaim bahwa syarat-syarat belum terpenuhi karena rencana mereka membutuhkan kelanjutan perang ini, untuk mencaplok tanah dan menghancurkan rakyat," kata Bamya di hadapan Dewan Keamanan PBB.

Bamya menggambarkan serangan Israel yang terus berlanjut sebagai upaya untuk "memusnahkan sebuah bangsa," serta menegaskan bahwa, "14 bulan telah berlalu, dan kita masih memperdebatkan apakah genosida harus dihentikan. Tidak ada pembenaran sama sekali untuk memveto resolusi yang mencoba menghentikan proses ini."

Bamya menekankan pentingnya gencatan senjata tanpa syarat, dengan menyatakan bahwa langkah ini diperlukan untuk "menyelamatkan nyawa, semua nyawa," sebagai langkah pertama penyelesaian konflik.

"Resolusi ini bukan pesan berbahaya. Veto inilah yang menjadi pesan berbahaya bagi Israel bahwa mereka dapat terus menjalankan rencananya, rencana yang Anda sendiri tolak," ujarnya.

Bamya berargumen bahwa veto AS, yang memblokir seruan untuk gencatan senjata tanpa syarat, secara efektif mendukung perang yang "membunuh, melukai, meneror, dan menghancurkan sebuah bangsa secara keseluruhan."

"Kapan cukup itu cukup?" tanyanya, seraya menyerukan komunitas internasional untuk mendukung "kehidupan, kebebasan, dan perdamaian," serta menolak pembunuhan warga sipil sebagai alat untuk tujuan politik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika