Prabowo Umumkan Anggaran Kesejahteraan Guru Naik Rp16,7 T, Ini Alokasinya pada 2025

Guru ASN akan dapat tambahan satu kali gaji pokok, non-ASN naik jadi Rp2 juta.

Biro Pers Istana
Presiden Prabowo Subianto (ketiga kiri) bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu
Red: Andri Saubani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Presiden Prabowo Subianto mengumumkan alokasi anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN akan meningkat pada 2025 menjadi Rp81,6 triliun. Angka itu naik sebesar Rp16,7 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca Juga


"Hari ini saya agak tenang berdiri di hadapan para guru, karena saya bisa menyampaikan bahwa kami walau baru berkuasa satu bulan, kami sudah bisa umumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kami tingkatkan," ujar Prabowo saat berpidato dalam agenda puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Velodrom Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).

Dalam kegiatan itu, Presiden menekankan pentingnya peran guru dalam pembangunan bangsa, sekaligus mengumumkan berbagai kebijakan baru yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan para pendidik. Presiden menguraikan bahwa pemerintah telah meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan guru Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta guru non-ASN.

Guru ASN akan menerima tambahan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok, sementara tunjangan profesi bagi guru non-ASN dinaikkan menjadi Rp2 juta per bulan. Presiden mengatakan bahwa anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN juga dialokasikan untuk kegiatan sertifikasi bagi para guru di seluruh daerah.

"Tahun 2025, terdapat 1.932.666 guru yang berserfitikat pendidik, yaitu 64,4 persen, terdapat peningkatan sebanyak 650 guru bersertifikat dibanding tahun 2024," katanya.

Sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru, sebanyak 806.486 guru ASN dan non-ASN yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan Diploma IV (D4) atau Sarjana (S1) akan mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada 2025.

Selain itu, pemerintah akan memberikan bantuan pendidikan bagi 249.623 guru yang saat ini belum memiliki gelar D4 atau S1 untuk melanjutkan studi mereka. Adapun bentuk dukungan untuk guru non-ASN yang belum bersertifikasi, kata Presiden, akan diberikan bantuan dana tunai melalui transfer perbankan yang sedang dirancang bersama Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membantu kelompok ini.

“Jumlah penerimanya akan disampaikan pada tahun 2025. Sekarang oleh BPS sedang dihitung dan dicari, baik nama dan alamat persis, siapa yang berhak menerima manfaat tersebut," katanya.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari langkah konkret pemerintah untuk memastikan guru mendapatkan penghargaan yang layak atas kontribusi mereka dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan akan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri terkait penugasan terbaru guru berstatus ASN, termasuk yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengajar di sekolah swasta guna meningkatkan kualitas pendidikan. Ia menerangkan SK Menteri yang akan keluar dalam waktu dekat tersebut nantinya akan memberikan kesempatan kepada guru berstatus ASN untuk tidak hanya mengajar di sekolah negeri, namun juga sekolah swasta.
 
“Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mulai tahun 2025 akan diterbitkan kebijakan yang memungkinkan para guru bekerja dengan lebih leluasa, termasuk kebijakan yang memungkinkan para guru bekerja tidak hanya di sekolah negeri, namun juga sekolah swasta,” kata Mu'ti dalam sambutannya pada acara puncak Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta International Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur pada Kamis.
 
Ia menambahkan kebijakan tersebut merupakan respon pihaknya atas aspirasi para guru dan masyarakat, khususnya penyelenggara pendidikan swasta yang menginginkan adanya pemerataan distribusi guru.

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler

Pertamax Dinarasikan Penyebab Kerusakan Mesin Kendaraan, Ini Temuan Pakar ITB

KPUD DKI Jakarta tak Pernah Keluarkan Hasil Real Count Pilkada

Ini Alasan Pramono-Rano Tolak Spekulasi Pilgub Jakarta Dua Putaran

Menang di Real Count dan Quick Count, Tri-Harris Minta Masyarakat Tetap Kawal Rekapitulasi

Australia Resmi Larang Medsos untuk Anak di Bawah 16 Tahun

Prabowo Umumkan Anggaran Kesejahteraan Guru Naik Rp16,7 T, Ini Alokasinya pada 2025

Yang Dikatakan Negara Arab Terkait Gencatan Senjata Israel dan Hizbullah

Cara Terbaik Seleksi Peserta untuk Jadi Juara MTQ

Ini Alasan KPU tak Tampilkan Grafik Perolehan Suara Paslon Pilkada

PBB Nilai Israel Persulit Distribusi Bantuan Kemanusiaan di Gaza