Penyuluh Pertanian Kembali Dikelola Pusat, Ini Kata KTNA

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), M Yadi Sofyan Noor, mendukung langkah pemerintah mengembalikan kewenangan pengelolaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) ke tingkat pusat. Langkah ini dinilai krusial untuk memperbaiki efektivitas penyuluhan sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional.

“Saat ini, posisi penyuluh tersebar di berbagai instansi tanpa konsistensi dalam pengelolaan dan koordinasi. Kondisi ini membuat mereka kesulitan bekerja secara optimal,” ujar Yadi saat, dalam keterangan resmi  Kementerian Pertanian (Kementan), dikutip Senin (2/12/2024).

Yadi menilai peran penyuluh sangat vital dalam mendampingi petani. Terutama untuk memastikan pengelolaan pertanian dilakukan secara efisien dan produktif. Ia menyoroti pentingnya rasio ideal satu penyuluh untuk satu desa sebagai kunci keberhasilan program pertanian pemerintah.

“Satu penyuluh untuk satu desa sangat krusial. Mereka adalah penghubung langsung antara petani dan pemerintah, membantu mengimplementasikan program, memberikan pelatihan, serta memastikan petani mendapatkan akses ke teknologi dan sumber daya. Jika ini tercapai, swasembada pangan bukan hanya visi, tapi menjadi realitas,” ujarnya, menegaskan.

Menurutnya, kondisi saat ini yang membuat satu penyuluh harus melayani hingga lima desa sangat tidak ideal dan menjadi hambatan besar dalam mendukung petani.  "Koordinasi antara penyuluh dan petani tetap berjalan. Tapi, wadah penyuluh saat ini tidak nyaman bagi mereka. Oleh karena itu, mengembalikan penyuluh ke pusat adalah langkah yang tepat untuk memaksimalkan dampaknya bagi petani,” kata Yadi.

Pada intinya, KTNA mendukung penuh program swasembada pangan yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto. Ia optimistis langkah ini akan menekan angka kemiskinan, terutama di sektor pertanian, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia.

“Visi Presiden sangat tepat. Swasembada pangan adalah solusi untuk mengentaskan kemiskinan di sektor pertanian dan memastikan Indonesia menjadi lebih kuat secara global,” ujar Yadi.

Untuk mendukung pemerintah, KTNA telah menetapkan delapan poin program dalam Sarasehan Nasional KTNA. Di antaranya adalah mendukung brigade swasembada pangan dan transformasi pertanian tradisional ke modern melalui mekanisasi teknologi.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti krisis tenaga penyuluh yang hanya berjumlah 38 ribu orang. Itu jauh dari kebutuhan ideal sebanyak 83 ribu penyuluh. Saat ini, satu penyuluh harus melayani hingga lima desa.

"Penyuluh adalah ujung tombak dalam pendampingan petani. Idealnya, satu desa memiliki satu penyuluh. Namun, saat ini kondisinya sangat jauh dari ideal. Karena itu, Presiden Prabowo telah menyetujui kewenangan penyuluh ditarik ke pusat,” ujar Amran.

Menurutnya, pemindahan kewenangan ini akan mempermudah koordinasi dari pusat dan mempercepat program kerja. Terutama untuk meningkatkan produktivitas petani melalui pendampingan yang lebih intensif.

“Langkah ini sangat penting untuk memastikan setiap desa mendapatkan pendampingan optimal, mulai dari penggunaan pupuk, teknologi, hingga teknik bertani yang lebih efisien. Ini adalah langkah besar menuju swasembada pangan,” kata Amran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika