PDIP Tuding Parcok Biang Kekalahan Pilkada 2024, Kapolri Hanya Tersenyum

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menolak meladeni polemik tudingan 'parcok' atau 'partai cokelat' yang ikut bermain pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Istilah parcok santer disampaikan sejumlah politikus PDIP terhadap kepolisian yang ikut cawe-cawe politik.

Bahkan, parcok dituding melakukan intervensi dan juga intimidasi dalam pemenangan pasangan-pasangan calon di sejumlah wilayah selama kontestasi Pilkada Serentak 2024. Tudingan itu juga mengarah keterlibatan parcok pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah (Pilgub Jateng) 2024.

Jenderal Listyo pun hanya tersenyum ketika ditanya soal parcok tersebut. Dengan sedikit ungkapan, ia menegaskan, secara pribadi maupun institusi Polri bukan menjadi bagian parpol. "Saya kan bukan dari partai," katanya saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (5/12/2024).

Alih-alih menjawab, Listyo malah mengembalikan istilah parcok tersebut kepada kelompok penuding. "Tanyakan ke partainya (PDIP)," kata Sigit sambil tersenyum kepada wartawan.

PDIP memang gencar menyuarakan keterlibatan parcok pada Pilkada Serentak 2024. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus pernah menyampaikan, salah-satu wilayah pilkada yang terang melibatkan parcok adalah Pilgub Jateng 2024.

Jateng yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng akhirnya bisa direbut oleh paslon Ahmad Lutfhfi-Taj Yasin Maimoen yang unggul atas Andika Perkasa-Hendar Prihadi di kisaran 58-59 persen berbanding 41-42 persen. Keunggulan tersebut menyapu dominasi PDIP yang selama ini menguasai Jateng.

Karena Luthfi berlatar belakang kepolisian dan mantan kapolda Jateng, PDIP pun menuding biang kekalahan Andika-Hendi karena intervensi parcok selama pilkada. Alhasil, Deddy minta posisi Polri di evaluasi di bawah TNI atau Kemendagri, bukan langsung di bawah presiden.

Unggahan konten parcok...

Anggota Komisi I DPR RI Yulius Setiarto menjelaskan, tujuannya mengunggah konten video di akun media sosial pribadinya terkait dugaan institusi Polri dalam Pilkada 2024 guna meminta klarifikasi terkait kebenaran dari pihak terkait. Hal itu disampaikannya menanggapi pertanyaan yang dilontarkan oleh anggota MKD DPR RI Rano Alfath terkait niat dan tujuan Yulius mengunggah konten di akun Tiktok.

"Sebagaimana yang tadi sudah sampaikan, niat utama saya sebenarnya adalah meminta klarifikasi agar ada kejelasan tentang berita-berita ini benar atau tidak? Mengingat pilkada tinggal dua hari ketika saya membuat konten tersebut," kata Yulius dalam sidang etik MKD DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2024).

Politikus PDIP tersebut berharap, dengan adanya klarifikasi dari pihak Polri terkait keterlibatan polisi dalam menggalang dukungan untuk memenangkan calon tertentu pada Pilkada 2024 yang diistilahkan dengan partai cokelat atau 'parcok' dapat menepis isu yang beredar di publik.

"Harapan saya sebenarnya, kalau ada klarifikasi itu, perdebatan, isu mengenai polemik campur tangan Polri dalam Pilkada 2024 bisa lebih cooling down, bisa lebih ditenangkan karena ada klarifikasi," ujar Yulius.

Menurut dia, penegasan Kapolri terkait netralitas aparat kepolisian pada Pilkada 2024 belumlah cukup. "Ada data mengenai waktu, tempat, dan sebagainya yang sebenarnya itu bisa diklarifikasi," tutur Yulius.

Ikuti Whatsapp Channel Republika