Pemprov akan Terapkan Kebijakan WFH untuk ASN Jika Jakarta Banjir

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah melakukan upaya untuk mengantisipasi banjir yang biasa terjadi di musim hujan. Bahkan, Pemprov Jakarta telah menyiapkan skema kebijakan apabila sejumlah wilayah tetap terdampak banjir.

Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk menghadapi banjir. Bahkan, Pemprov Jakarta telah menyiapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bila terjadi banjir pada hari kerja (weekday).

"Jika memang banjirnya terjadi pada hari kerja atau weekday, kami juga mungkin akan mempertimbangkan mengeluarkan kebijakan WFH," kata dia Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Selasa (10/12/2024).

Namun, kebijakan itu hanya akan berlaku untuk aparatur sipil negara (ASN) di bawah naungan Pemprov Jakarta. Selain itu, pihaknya juga akan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Meski demikian, Teguh berharap, kebijakan itu juga dapat diterapkan oleh kementerian/lembaga. "Mudah-mudahan juga bisa diberlakukan di kementerian dan lembaga, karena banjir ini risiko dan dampaknya berbeda dengan banjir saat weekend," kata dia.

Dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno itu, Teguh juga menyebutkan sejumlah upaya untuk menghadapi banjir akibat cuaca ekstrem. Salah satunya mitigasi antisipasi banjir dan mengoptimalkan seluruh infrastruktur pengendalian banjir, sehingga genangan cepat surut dan tertangani dengan baik.

Teguh menyebutkan, infrastruktur eksisting penanganan banjir yang berada di saluran makro di Jakarta mampu menampung curah hujan hingga 150 mm per hari. Sementara saluran pendukung dapat menangani hingga 100 mm per hari.

"Tapi kalau sudah di atas 250 mm per hari, ini yang memang kita kewalahan. Kemudian kami bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan modifikasi cuaca sebagaimana yang sudah kami lakukan pada 7-9 Desember 2024 dan akan kami lakukan secara bertahap sampai awal tahun 2025," kata dia.

Ia memastikan anggaran yang digunakan untuk modifikasi cuaca melalui pos anggaran rutin Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masih cukup. Namun, bila anggaran yang disiapkan sebesar Rp 4,3 miliar tersebut sudah habis, maka Pemprov DKI sudah siap menggunakan anggaran belanja tak terduga (BTT).

"Kalau menggunakan dana (BTT) ini, maka kami harus mengeluarkan status kondisi darurat. Untuk tahun depan, kami juga sudah anggarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025," kata dia.

Selain itu, Pemprov Jakarta juga telah mengidentifikasi titik-titik rawan banjir dan menyiapkan posko bantuan untuk meminimalkan dampak banjir terhadap masyarakat. Ia berharap, dengan langkah yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah, dampak musim hujan ekstrem dapat ditekan seminimal mungkin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika