DPR Soroti Kebijakan Pembatasan Angkutan Nataru Turunkan Distribusi Barang
Tolong jangan disamakan liburan akhir tahun dengan liburan Lebaran.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyatakan, kebijakan pengaturan pembatasan angkutan logistik sumbu III pada masa libur Natal 2024 dan Libur Tahun Baru 2025 berpotensi bisa menurunkan angka distribusi barang.
"Hal ini bertolak belakang dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto, yang ingin menumbuhkan perekonomian Indonesia hingga 8 persen, yang tentunya salah satu pilar yang harus mendukung adalah hasil industri dan perdagangan," kata BHS di Jakarta, Jumat (13/12/2024).
Dia menyatakan, seharusnya sebelum mengeluarkan kebijakan, harus melibatkan kementerian terkait serta mendengarkan aspirasi dari para pelaku usaha, baik industri maupun perdagangan serta pengusaha transportasi logistik darat dalam negeri. Hal itu karena untuk kepentingan logistik dalam negeri dan ekspor impor yang semuanya terkait dengan pendistribusian barang, hasil industri untuk perdagangan.
Apalagi, kata BHS, industri dan perdagangan di setiap momen akhir tahun, selalu mengejar target hasil produksi dan pendistribusian serta target pendistribusian perdagangan. Hal itu ditempuh untuk mengejar ketertinggalan pada bulan-bulan sebelumnya pada setiap tahunnya.
"Bagaimana mereka bisa mencapai target kalau distribusi logistiknya melambat? Dan bahkan kebijakan ini bisa berpeluang mengakibatkan kelangkaan barang. Sehingga akan terjadi hukum pasar dimana harga barang akan meningkat disaat Masyarakat membutuhkan barang tersebut tetapi terjadi kelangkaan," ucap BHS.
Anggota Fraksi Gerindra DPR tersebut menilai, peningkatan target dan perdagangan tersebut memang selaras dengan amanat Presiden Prabowo, yang menginginkan pertumbuhan signifikan di sektor ekonomi nasional. Seharusnya, menurut BHS, kebijakan pembatasan operasional kendaraan logistik tidak diberlakukan secara nasional.
Pasalnya, hal itu jelas kepadatan yang ekstrem biasanya ada di jalur tertentu yang ada di Pulau Jawa. Sedangkan yang di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, NTB, serta daerah-daerah lainnya di Indonesia, tidak terjadi kepadatan
"Tolong jangan disamakan liburan akhir tahun dengan liburan Lebaran. Kalau liburan Lebaran, semua pegawai pabrik industri dan perdagangan serta UMKM libur dan sebagian besar usahanya akan tutup dan jangka waktunya pendek. Sehingga semua jalur jalan raya sangat padat dengan arus pemudik. Karena 85 persen mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim," kata BHS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika