Gus Ipul Santai Saja Namanya Masuk Bursa Ketua Umum PPP

Bantah Romy, Mardiono menegaskan Mukernas PPP tidak membahas calon ketum baru.

Dok Pemkot Pasuruan
Menteri Sosial (Mensos) sekaligus Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.
Rep: Antara Red: Erik Purnama Putra

REPUBLIKA.CO.ID, JOMBANG -- Sekjen PBNU sekaligus Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf menanggapi dengan santai seiring dengan namanya yang masuk bursa calon Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Gus Ipul, sapaan akrabnya, menilai bahwa nama-nama yang masuk bursa, termasuk dirinya adalah hal yang biasa menjelang Muktamar X PPP.

Baca Juga


"Itu biasa. Jadi, memang setiap mau muktamar beberapa nama disebut. Biasanya Bu Khofifah juga disebut, siapa pun bisa disebut. Pak Suharso bisa disebut, wacana biasa," katanya ditemui saat mengunjungi korban banjir di Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu (15/12/2024).

Ia mengaku belum fokus apakah hendak gabung di PPP atau tidak. Dirinya masih belum memikirkan langkah pasti untuk bergabung dengan partai politik. "Itu saya setiap muktamar disebut-sebut. Itu biasa," kata Gus Ipul.

Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy alias Romy mengungkapkan, sejumlah nama yang sudah muncul disuarakan untuk didorong maju sebagai calon Ketua Umum PPPP di Muktamar 2025. Beberapa nama yang santer antara alin Taj Yasin Maimoen, Sandiaga Salahuddin Uno, Gus Ipul, dan mantan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman.

Romy berharap agar PPP membuka diri menerima calon-calon ketua umum yang berasal dari eksternal partai dalam muktamar nantinya. Mereka diproyeksikan menggantikan Mardiono,

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengatakan, Muktamar X PPP akan dipercepat untuk mempersiapkan Pemilu 2029 yang akan datang agar partai berlambang Ka'bah itu bisa kembali masuk ke Senayan. Menurut dia, percepatan muktamar PPP ini agar pengurus yang nantinya terpilih memiliki waktu yang panjang untuk konsolidasi dalam rangka persiapan Pemilu 2029.

Untuk itu, kata Mardiono, DPP PPP saat ini sedang menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II guna mempersiapkan Muktamar X yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Pada Mukernas II ini nantinya pengurus akan memutuskan jadwal muktamar, lokasi dan juga tempat yang akan digunakan agar dapat menampung kader, pengurus dan tamu undangan.

Mukernas II ini bertujuan untuk melakukan evaluasi apa saja dalam pelaksanaan Pemilu 2024 maupun Pilkada 2024 yang digelar serentak. Selain itu pada kesempatan kali ini, DPP PPP ingin membangun soliditas dengan seluruh para kader di seluruh Indonesia, karena tanpa adanya kader partai ini tidak ada apa-apanya.

Sementara itu, Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono memastikan Mukerqnas PPP II di Ancol, Jakarta Utara, tidak membahas tentang calon ketua umum partai. "Bahwa di dalam mukernas ini saya garisbawahi, tidak sama sekali membahas calon ketua umum," tegas Mardiono menjawab pers usai mukernas itu, Sabtu malam.

 

Mardiono mengatakan, mukernas kali ini membahas beberapa isu di antaranya wacana penggantian AD/ART dan persiapan untuk menggelar Muktamar X yang diperkirakan usai Lebaran 2025. Mardiono mengaku tidak mengetahui alasan mengapa muncul nama-nama calon Ketua Umum PPP di beberapa media massa belakangan ini.

Keramaian di media massa akan bursa calon ketua PPP, lanjut Mardiono, berbanding terbalik dengan kondisi yang terjadi dalam mukernas. "Tidak satu pun para peserta mukernas ini, menyebut para calon ketua umum. Jangankan sampai tiga, empat atau satu pun, sekali pun, tidak ada yang disebut dan para peserta mukernas ini adalah bagian dari para pemegang hak kedaulatan partai," kata Mardiono.

Kendati demikian, Mardiono tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya PPP akan memiliki pemimpin baru, bahkan yang berasal dari luar partai. Walau kesempatan tersebut terbuka, Mardiono tetap menilai hal tersebut sukar untuk terjadi. Hal itu, tambahnya, karena perlu sosok yang mengetahui dinamika dan peta internal partai untuk mampu memimpin PPP.

"Menurut pandangan pikiran saya dan rekan-rekan memang sulit untuk bisa dipahami. Kader yang sudah berpuluh-puluh tahun mengabdi ini saja, belum tentu bisa memahami secara totalitas, apalagi misalnya orang lain. Tetapi sesekali lagi, itu tidak menutup," kata Mardiono.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler