Utusan Khusus PBB untuk Suriah Tiba di Damaskus, Dorong Proses Politik

Suriah kini berupaya mewujudkan stabilitas pemerintahan.

AP Photo/Omar Sanadiki
Warga Suriah menginjak foto Presiden Suriah Bashar Assad saat merayakan kedatangan pejuang oposisi di Damaskus, Suriah, Ahad (8/12/2024). Kekuasaan Partai Baath di Suriah tumbang pada Ahad (8/12/2024). Hal itu ditandai ibu kota Damaskus lepas dari kendali rezim Presiden Bashar al-Assad. Runtuhnya kekuatan pasukan Assad di ibu kota mengakhiri 61 tahun pemerintahan Partai Baath yang penuh kekerasan dan 53 tahun kekuasaan keluarga Assad. 
Red: Erdy Nasrul

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Suriah, Geir O. Pedersen, tiba di Damaskus pada Minggu (15/12) untuk melangsungkan sejumlah pembicaraan guna mendorong proses politik dan mengatasi tantangan di negara yang sedang dilanda konflik tersebut.

Baca Juga


“Perubahan yang kita saksikan setelah jatuhnya rezim Assad sangat besar dan amat memberikan harapan, namun masih banyak tantangan di depan,” ujarnya saat tiba, seperti dilansir Kantor Utusan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Suriah (OSES).

Kunjungan dilakukan Pedersen pada saat yang krusial bagi Suriah. Ia menekankan pentingnya proses politik yang inklusif dan dipimpin oleh rakyat Suriah sendiri.

“Proses ini harus dipimpin oleh orang-orang Suriah,” katanya, seraya menambahkan bahwa dukungan internasional tetap menjadi kunci dalam mempermudah jalan ke depan. Salah satu tantangan utama yang diidentifikasi oleh Pedersen adalah pemulihan kembali fungsi lembaga negara untuk memastikan pelayanan dasar, penegakan hukum, dan keamanan.

“Sangat penting untuk memastikan lembaga-lembaga negara berfungsi secara efektif,” katanya menekankan.

Ia juga menyoroti urgensi mengatasi krisis kemanusiaan di Suriah.


 

“Kita harus memastikan peningkatan dan percepatan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Suriah serta bagi semua pengungsi yang ingin kembali,” katanya menegaskan. Pemulihan Ekonomi dan Rekonstruksi Suriah

Pemulihan ekonomi juga menjadi perhatian utama dalam pernyataan Pedersen.

Ia menyerukan langkah-langkah untuk mendorong upaya rekonstruksi Suriah, termasuk penghapusan sanksi secara tertib yang diberlakukan oleh negara-negara seperti Amerika Serikat (AS) dan anggota Uni Eropa.

“Kita perlu melihat sanksi dihapuskan dengan cepat untuk mendukung upaya pembangunan kembali Suriah,” ujarnya.

Selain itu, Pedersen menekankan pentingnya sistem peradilan yang dapat dipercaya guna memastikan akuntabilitas dan mencegah tindakan balas dendam.

“Sebuah sistem peradilan yang dapat dipercaya sangat diperlukan untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah aksi balas dendam,” katanya. Pedersen juga menyoroti adanya keinginan rakyat Suriah untuk bersatu, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk mendukung upaya rekonstruksi Suriah.

“Saya telah dihubungi oleh berbagai kalangan warga Suriah dari dalam dan luar negeri, semuanya menyatakan kesiapan untuk membantu,” ungkapnya, mengacu pada momentum positif dari sejumlah pembahasan baru-baru ini di Provinsi Aqaba, Yordania.

Selama kunjungannya, Pedersen dijadwalkan bertemu dengan pihak berwenang Suriah dan pemangku kepentingan lainnya.



“Saya menantikan diskusi lebih lanjut di sini dan merencanakan acara yang lebih besar untuk merumuskan langkah ke depan,” ujarnya. Kunjungan utusan PBB itu merupakan langkah penting dalam menghidupkan kembali upaya untuk mencapai resolusi damai dan berkelanjutan atas krisis berkepanjangan di Suriah.

Bashar al-Assad, yang memerintah Suriah dengan tangan besi selama hampir 25 tahun, menerima tawaran suaka Rusia pada 8 Desember setelah kelompok anti rezim mengambil alih Damaskus. Pengambilalihan tersebut terjadi setelah kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) merebut kota-kota penting di seluruh Suriah dalam serangan cepat yang berlangsung kurang dari dua pekan. 



sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Berita Terpopuler