Presiden Prabowo Ajak Negara D-8 Dorong Perekonomian Demi Dukung Palestina

REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Presiden RI Prabowo Subianto mengajak anggota delapan negara berkembang yang tergabung dalam forum D-8 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi demi mendukung dan memberi bantuan Palestina.

Saat menyampaikan pidato di depan pimpinan negara anggota D-8, Presiden menekankan bahwa tanpa persatuan dan tanpa mengatasi perbedaan, kelompok D-8 tidak bisa kuat dalam menghadapi situasi geopolitik yang saat ini sedang terjadi.

"Kita mengatakan bahwa kita mendukung Palestina. Tetapi jika kita lemah, bagaimana kita bisa mendukung Palestina? Oleh karena itu, Yang Mulia, mari kita memanfaatkan kolaborasi kita. Kita harus mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Presiden Prabowo dalam KTT D-8 di Istana Kepresidenan, New Administrative Capital Kairo, Mesir, Kamis.

Presiden mengatakan bahwa upaya yang harus ditempuh dalam mendorong perekonomian dapat dilakukan melalui kekuatan industri dan teknologi.

Selain itu, Prabowo mengajak agar kelompok D-8 bisa bersama-sama membuat dunia Muslim menjadi dunia yang makmur dan dapat mengatasi kemiskinan.

"Mari kita bersatu untuk membuat D-8 katalis untuk perubahan positif untuk menjadi pemenang bagi aspirasi Dunia Selatan dan bagi umat Muslim," kata Prabowo.

Sebagaimana Indonesia bersiap menghadapi masa depan, Prabowo menegaskan kembali keteguhan komitmen dengan visi bersama ini.

Presiden meminta agar kelompok D-8 bisa menjadi mercusuar harapan bagi semua bangsa dan dunia.

Turut mendampingi Presiden dalam KTT D8 yaitu Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir Lutfi Rauf.

Fraksi PKS

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mendatangi Markas Besar Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, untuk melakukan diplomasi parlemen, termasuk memperjuangkan nasib anak-anak di Palestina yang menjadi korban dari agresi Israel.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menjelaskan pertemuan itu membahas agenda perlindungan anak dari kekerasan, khususnya dari konflik dan peperangan. Delegasi F-PKS secara khusus mengangkat nasib anak-anak di Gaza, Rafah, dan Tepi Barat.

“F-PKS mengapresiasi dan terus mendukung Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Isu Kekerasan terhadap anak yang sesuai mandat PBB bekerja melakukan pencegahan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap anak,” kata Jazuli sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Minggu.

F-PKS pun menyoroti laporan Kementerian Kesehatan Palestina bahwa kekejaman Israel menewaskan lebih dari 42.800 korban jiwa warga sipil Palestina. Adapun, sebanyak 14.000 korban tewas merupakan anak-anak, sementara ribuan anak lainnya harus menanggung luka, baik fisik maupun psikis.

War Child Alliance, kata Jauli, mendapati bahwa lebih dari 16.000 anak di Gaza telah menjadi yatim sejak agresi Israel Oktober 2023. Sementara itu, lebih dari 17.000 anak di Gaza terpisah dari orang tuanya di tenda-tenda pengungsian dan mengalami gangguan psikis.

“Tidak ada tempat yang aman di Gaza, Rafah, dan seluruh wilayah Palestina. Semua anak-anak Palestina telah terpapar pada pengalaman traumatis perang yang konsekuensinya akan berlangsung seumur hidup,” ujarnya.

Oleh sebab itu, F-PKS meminta agar PBB mengambil langkah konkret berupa gencatan senjata segera dan permanen, sehingga nyawa warga sipil, khususnya anak-anak, dapat diselamatkan.

“F-PKS mengetuk rasa kemanusiaan dunia. Stop agresi Israel, stop segala bentuk pelanggaran berat terhadap anak termasuk penahanan, penculikan, hingga mutilasi yang dilakukan Israel. Kita semua berharap tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan di Palestina dan di berbagai belahan dunia,” ucap Jazuli.

Delegasi F-PKS yang dipimpin Ketua Fraksi Jazuli Juwaini bertemu dengan Pablo Espiniella dari Kantor Perwakilan Khusus Sekjen PBB untuk Isu Kekerasan terhadap Anak di New York, Kamis (12/12).

Delegasi itu terdiri dari Anggota Komisi XI Ecky Awal Mucharam, Anggota Komisi I Habib Idrus Al Jufri, Anggota Komisi V Yanuar Arif Wibowo, Anggota Komisi VI Ismail Bachtiar, Anggota Komisi XII Meitri Citra Wardani dan Muhammad Haris, serta Anggota Komisi XIII Meity Rahmatia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika