Tsamara Amany Ceritakan Ruang Kerja Suportif Bagi Perempuan di Kementerian BUMN

Desember 2023, Kementerian BUMN sudah memiliki tempat penitipan anak.

Dok. Republika/Prayogi
Staf khusus Menteri BUMN, Tsamara Amany (paling kiri), dalam talkshow bertajuk Menciptakan Ruang Kerja yang Aman dan Nyaman bagi Perempuan di acara Jakarta Mother’s Day 2024 yang digelar Republika di kawasan SCBD, Jakarta, Ahad (22/12/2024).
Rep: Eva Rianti Red: Qommarria Rostanti

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Staf Khusus Menteri BUMN, Tsamara Amany, menyoroti kemajuan signifikan dalam mewujudkan kesetaraan gender di lingkungan kerja Kementerian BUMN. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, Kementerian BUMN dinilai telah berhasil menciptakan ruang kerja yang semakin aman dan nyaman bagi seluruh karyawan, terutama perempuan.

Baca Juga


Terkait isu kesetaraan gender di ruang kerja yang berlaku di Kementerian BUMN pada era kepemimpinan Erick Thohir, Tsamara menekankan ada dua poin penting yakni ruang kerja yang aman dan nyaman. Tsamara mengatakan, tantangan bagi para perempuan pekerja adalah dipahami soal kebutuhan-kebutuhan perempuan yang beragam. Sedangkan, perusahaan-perusahaan belum tentu paham dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang relevan bagi kebutuhan perempuan pekerja, yang memahami prospektif gender.

“Di Kementerian BUMN ketika pertama kali Pak Erick masuk BUMN hal pertama yang dilakukan adalah menciptakan ruang yang aman, karena challenge perempuan bukan hanya punya kebutuhan khusus, tapi stigma di tempat kerja. Bahasanya ‘relasi kuasa’,” ujar Tsamara dalam talkshow bertajuk "Menciptakan Ruang Kerja yang Aman dan Nyaman bagi Perempuan" di acara Jakarta Mother’s Day 2024 di kawasan SCBD, Jakarta, Ahad (22/12/2024).

Menciptakan ruang yang aman, menurut Tsamara, adalah poin pertama paling penting yang perlu dibangun di sebuah lingkungan kerja. Kebijakan yang dibangun di Kementerian BUMN sendiri dinamakan respectful working policy.

“Kita bikin respectful working policy, kebijakan ini mengatur enggak ada deskriminasi, baik verbal maupun nonverbal. Sanksinya bisa sampai pada level pemecatan,” kata dia.

Dalam pelaksanaannya, Tsamara menyebut jika terjadi pelanggaran atas kebijakan tersebut, misalnya kekerasan seksual terhadap perempuan, akan ada pendampingan terhadap para korban. Bahkan jika yang menjadi terduga pelaku memiliki posisi level yang tinggi atau petinggi kementerian, pendampingan dipastikan dilakukan pula terhadap korban.

“Kedua, menciptakan ruang yang nyaman. Jadi, bukan hanya untuk mematahkan stigma-stigma, tapi juga menciptakan perempuan untuk tetap bekerja,” ujarnya.

Ia menyebut, kebanyakan dari perempuan berhenti bekerja ketika memiliki anak. Sebab, mayoritas perempuan tidak mendapatkan support system untuk bisa mengurus anak. Sehingga hal yang dilakukan adalah berhenti bekerja dulu untuk mengurus anak, lalu sekitar empat atau lima tahun kembali terjun ke dunia kerja. Padahal landscape lapangan pekerjaan tidak semudah itu untuk terbuka pada perempuan-perempuan yang sempat berhenti bekerja dalam beberapa tahun.

“Yang kita ciptakan adalah bentuk support system. Sejak Desember 2023, Kementerian BUMN sudah memiliki tempat penitipan anak. Januari, Pak Erick Thohir mengeluarkan kebijakan BUMN-BUMN sehat dan punya kebutuhan mendesak wajib menyediakan day care, lalu bulan Maret kita bikin pedoman day care yang bagus seperti apa,” jelasnya.

Dengan adanya kebijakan tersebut, para perempuan bisa kembali bekerja setelah melakukan cuti melahirkan. Sehingga tidak perlu berhenti bekerja. Dengan jasa day care tersebut, mereka juga bisa mengeluarkan biaya yang lebih efisien dibandingkan dengan jasa day care pada umumnya karena harga yang dipatok lebih affordable.

“Jadi, kita mendorong kebijakan-kebijakan seperti itu. Supaya mereka stay di angkatan kerja, dan supaya tetap produktif,” ujarnya.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Berita Terpopuler