Gubernur Lemhannas Ingatkan Potensi Konflik di Laut China Selatan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily mengingatkan tentang potensi konflik besar di Laut China Selatan. Apalagi, di kawasan perairan tersebut banyak negara yang terlibat. Selain Indonesia dan China, sejumlah negara di Asia Tenggara, seperti Filipina, Vietnam, dan Malaysia juga terlibat klaim wilayah perairan.

"Potensi di kawasan Indo-Pasifik, dan jika memang tidak dikelola dengan baik isu kawasan ini juga akan menimbulkan ketegangan. Bagaimana posisi ASEAN itu sendiri masing-masing negara memiliki kepentingan atas Laut Tiongkok Selatan ini," kata Ace saat konferensi pers akhir tahun di Gedung Trigrata Lemhannas, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

Menurut Ace, Lemhannas memandang masalah kedaulatan sebagai harga mati. Karena itu, setiap wilayah milik Indonesia harus tetap dijaga dengan baik.

Ace menyoroti Peta Nine Dash Line dan yang terbaru Ten Dash Line versi pemerintah China yang mencaplok sebagian wilayah Laut Natuna Utara. Karena itu, pemerintah Imdonesia akan tetap berupaya mempertahankan wilayah yang diklaim oleh China.

"Bagi kami Lemhannas, kedaulatan negara kita harus menjadi prinsip utama. Sejauh ini kita melihat, kita konsisten prinsip UNCLOS yg dijadikan pegangan kita menjaga kedaulayam laut kita, karena itu, sejauh ini, kita berprinsi ke ZEE yang menjadi pegangan Indonesia," ucap Ace.

Dia pun mendorong TNI terus memperkuat armada di Laut Natuna Utara. "Karena itu, bagi Lemhannas tentun kami akan mendorong kita memperkuat terus upaya kita menjaga kedaulatan negara kita, terutama di wilayah berpotensi tercipta ketegangan di daerah Laut Tiongkok Selatan," kata Ace.

Ikuti Whatsapp Channel Republika