RI Gabung BRICS, Gubernur Lemhannas: Sesuai Konstitusi Politik Bebas RI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Republik Indonesia (RI) mengajukan diri untuk bergabung dengan BRICS. Adapun BRICS merupakan organisasi antarpemerintah yang fokus pada perdagangan, yang merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa (Afrika Selatan).

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Ace Hasan Syadzily mendukung penuh langkah pemerintah RI menjadi anggota BRICS. "Ini kan dilakukan pemerintah RI satu prinsip sesuai semangat konstitusi kita, RI memerankan politik bebas aktif, kita tidak berada di blok tertentu, tidak di blok A dan B," kata Ace dalam taklimat akhir tahun di Gedung Trigrata Lemhannas, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

Menurut Ace, justru dengan menjadi partner BRICS maka bisa memberikan keleluasaan bagi RI untuk tidak teridentifikasi ke dalam blok tertentu. "Fleksibilitas RI dalam hubungan internasional ditunjukkan dengan bagaimana RI terpenting adalah hubungan internasional dengan membangun aliansi organisaisi multilateral dan bilateral itu untuk kepentingan rakyat dan kepentingan nasional," ucap politikus Partai Golkar tersebut.

Ace malah menilai, dengan RI bergabung ke BRICS maka bisa mendorong perluasan perdagangan. Dengan menjadi anggota BRICS, sambung dia, hambatan perdagangan RI dengan negara-negara tertentu, bisa diatasi. Pun produk dalam negeri bisa dioptimalkan untuk dipasarkan ke anggota BRICS yang memiliki 45 populasi Bumi.

"Kita bisa ekspor ke negara luar, ke negara yang selama ini membangun kerja sama perdagangan. Kita mendorong deversifikasi perdagangan kita makin luas spektrum dan makin mendorong ekonomi kita. Dan, paling penting hubungan perdagangan dan investasi kita pun juga tanpa meninggalkan hubungan positif dengan salah satunya dengan kerangka BRICS juga organisasi ekonomi maju OECD, kepercayaan internasional justru kita harapkan mendorong upaya bagi kemajuan ekonomi kita," kata Ace.

Dia pun menekankan, bergabung dengan BRICS bukan berarti RI memihak blok politik tertentu. "Intinya politik bebas aktif, ini akan kita utamakan untuk kepentingan nasional kita, tanpa harus terjebak daam blok politik dan geopolitik, justru yang membuat kepentingan negara kita tak terwadahi dengan baik," ujar Ace.

Sementara itu, Ace juga menjelaskan, selama 2024, berdasarkan data hasil Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas), skor indeks ketahanan nasional berada di angka 2,87. "Pengukuran Labkurtannas Lemhannas RI tahun 2024 berada di skor 2,87, kondisi cukup tangguh," kata Ace.

Menurut dia, pengukuran indeks Labkurtannas itu dilakukan berdasarkan delapan gatra pertahanan dan keamanan. Di antaranya, gatra geografi, sosial budaya, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan.

Dari delapan gatra tersebut, kata Ace, hanya satu gatra yang dinilai masih kurang selama kinerja 2024. "Kondisi kurang tangguh, hanya pada gatra sosial budaya," kata Ace yang didampingi Wagub Lemhannas Letjen Eko Margiyono dan Sekretaris Utama Lemhannas Komjen Ridwan Zulkarnain Panca Putra Simanjuntak.

Dia pun memastikan, Lemhannas akan mengevaluasi serta menyusun kebijakan agar penguatan di bidang sosial budaya dapat diperbaiki pada 2025. Upaya perbaikan tersebut dapat dilakukan Lemhannas dengar beragam cara, salah satunya memperkuat masukan-masukan akademis kepada pemerintah tentang penguatan sosial budaya.

Tidak hanya itu, Lemhannas selaku lembaga pendidikan juga akan bekerja sama dengan beragam pihak untuk memperkuat pemahaman sosial budaya. Kolaborasi itu diyakini dapat membantu Lemhannas dalam mencetak calon pemimpin bangsa yang dapat mempertahankan sosial budaya bangsa.

Namun demikian, Ace memastikan seluruh indeks pertahanan dan keamanan selain sosial budaya juga akan tetap ditingkatkan guna mendukung kemajuan bangsa. "Lemhannas RI menyakini bahwa ke depan kondisi ini semakin baik, tangguh, apabila didukung kolaborasi antarpemangku kepentingan, serta persatuan dan kesatuan bangsa yang kuat," kata Ace.

Ikuti Whatsapp Channel Republika