Mahasiswa Tolak Kenaikan PPN 12 Persen, Ancaman Baru Kaum Menengah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persebyang akan berlaku pada 1 Januari 2025 menuai gelombang kritik dari berbagai kalangan. Di DKI Jakarta, mahasiswa dari bernagai organisasi turun ke jalan memprotes kebijakan tersebu. Pun Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pamekasan. 

Ketua umum PC PMII Pamekasan, Homaidi mengatakan, kenaikan PPN 12 memberatkan masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Ini juga berpotensi memperburuk perekonomian nasional.

Sejumlah ekonom menyatakan bahwa kenaikan tarif PPN 12 persendapat menambah pengeluaran rumah tangga kelas menengah hingga Rp 354.000 per bulan atau lebih dari Rp 4 juta per tahun. 

"Beban ini dinilai berat, mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi," kata Homaidi dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Homaidi juga menyoroti dampak lain yang diantisipasi, yakni kenaikan harga barang dan jasa hingga 5 persen yang diprediksi akan memicu inflasi. Kenaikan ini berisiko menekan daya beli masyarakat terhadap barang nonesensial dan menurunkan omzet pelaku UMKM, sektor yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. 

"Jika daya beli terus melemah, sektor usaha yang bergantung pada konsumsi domestik pun terancam mengalami penurunan kinerja, sehingga memicu potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meningkatnya angka pengangguran," terangnya.

Homaidi menegaskan, kenaikan tarif PPN tidak hanya menambah beban bagi masyarakat luas, tetapi juga membahayakan kelangsungan UMKM.

“Kebijakan ini tidak lagi bijak di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Kami mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang rencana tersebut dengan mempertimbangkan dampak sistemiknya, yang berpotensi memperburuk kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah membatalkan keputusan tersebut. Pemerintah seharusnya fokus pada kebijakan yang mendukung pemulihan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat, katanya. 

Sebanyak 300 mahasiswa dari berbagai organisasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat. 

Aksi ini dimulai pada pukul 15.30 WIB dengan komitmen untuk terus bertahan hingga malam, bahkan akan terus dilanjutkan hingga 1 Januari 2025.

Demonstrasi ini dihadiri oleh sejumlah organisasi mahasiswa di antaranya Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Pers Mahasiswa, Yakusa (Yakin Usaha Sampai), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang Jakarta Raya dan Koalisi Nasional Perempuan Republik Indonesia (KNPRI).

Spanduk bertuliskan "Tolak PPN 12%" dan "Menolak Kenaikan PPN" menjadi simbol utama perjuangan massa yang mengkritisi kebijakan pemerintah karena dinilai memberatkan masyarakat.

Dalam orasi yang disampaikan, para peserta menyoroti dampak negatif PPN 12 persen terhadap kebutuhan sehari-hari masyarakat, terutama di tengah masa pemulihan ekonomi pasca pandemi.

"PPN 12 persen ini dirasa sangat merugikan rakyat, terutama bagi mereka yang pendapatannya masih belum stabil," ujar salah satu orator dalam aksi tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika