Pemuda ICMI Soroti Isu yang Dapat Menghambat Proyek Strategis Nasional
Pemuda ICMI berkomitmen menguatkan PSN.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (Pemuda ICMI) menyoroti sejumlah isu krusial yang dapat menghambat keberlangsungan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam diskusi daring di penghujung tahun 2024.
Dengan berbagai argumen dan bukti yang disampaikan, Pemuda ICMI menegaskan bahwa jika pemerintah tidak segera melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan PSN, maka proyek-proyek tersebut berisiko untuk dibatalkan.
Salah satu masalah utama yang diungkapkan adalah kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan PSN. Banyak proyek yang dinyatakan sebagai PSN tidak melibatkan suara rakyat, sehingga menimbulkan keraguan akan manfaatnya bagi masyarakat luas.
Mantan wakil ketua KPK, Saut Situmorang menegaskan bahwa proyek yang tidak memenuhi kriteria strategis seharusnya tidak dilanjutkan. Jika terus dipaksakan akan berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.
Selain itu, kritik juga datang dari Dewan Pakar ICMI Pusat, Prof Andi Faisal yang menekankan bahwa pelaksanaan PSN dilakukan secara terburu-buru dan tanpa perencanaan yang matang. Hal ini berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik dari segi sosial maupun lingkungan.
"Proyek yang tidak dirancang dengan baik dapat merusak ekosistem dan mengabaikan kepentingan masyarakat," ujar Prof Andi dalam keterangannya, Rabu (1/1/2025).
Dalam kesempatan yang sama, Pengamat M Said Didu menambahkan, dominasi oligarki dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi di Indonesia menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan PSN.
Dia pun mengingatkan bahwa jika pemerintah tidak segera mengambil langkah untuk membatalkan kebijakan yang merugikan rakyat, maka proyek-proyek tersebut akan semakin jauh dari tujuan awalnya, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pakar hukum tata negara, Teguh Setya Bakti juga menyoroti aspek hukum dari PSN yang dianggap melanggar berbagai peraturan yang lebih tinggi. Ia menegaskan bahwa penetapan proyek tanpa dasar hukum yang jelas dapat berujung pada pembatalan proyek tersebut.
Dengan adanya potensi pelanggaran hukum, Pemuda ICMI menyerukan perlunya tindakan konkret, seperti pengajuan judicial review, untuk menentang kebijakan yang dianggap tidak adil dan merugikan rakyat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika