Peta Israel Caplok Palestina Yordania Hingga Suriah, Qatar Murka

REPUBLIKA.CO.ID, DOHA -- Publikasi peta oleh otoritas Israel yang mengeklaim wilayah Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah sebagai bagian dari Israel telah dikecam oleh mediator gencatan senjata Gaza, Qatar. Publikasi itu dinilai hanya akan menghalangi peluang perdamaian. 

"Kami memperingatkan bahwa publikasi peta yang dituduhkan akan menghalangi peluang perdamaian di kawasan tersebut," kata Kementerian Luar Negeri Qatar dalam sebuah unggahan di X.

"Kami menekankan perlunya masyarakat internasional untuk melaksanakan tanggung jawab hukum dan moralnya untuk memaksa pendudukan Israel mematuhi resolusi legitimasi internasional."

Yordania juga mengutuk peta tersebut, yang dipublikasikan di media sosial resmi 'Israel bersejarah' yang meliputi wilayah negara-negara tetangga, pada Selasa.

"Tindakan yang menghasut dan klaim tak berdasar ini - yang dipromosikan oleh para ekstremis dalam pemerintahan Israel - melanggengkan kekerasan dan ketidakstabilan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Sufian Qudah.

Kecurigaan terhadap Israel untuk mencaplok wilayah tetangga sudah terdengar dari pejabat-pejabat Zionis.  Sebelumnya, Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi dan para pemukim ilegal Yahudi memaksa masuk ke dalam Masjid Al Aqsa di Yerusalem Timur, wilayah Palestina yang diduduki Israel, pada Ahad (29/12).

Karhi bahkan mengomentari tindakannya itu di platform X dengan memuji aksi itu sebagai kemenangan di semua lini tentara Israel. Ia pun mengutip penggalan teks Midrash. "Di masa depan, gerbang-gerbang Yerusalem akan mencapai Damaskus (Suriah)."

Kecaman Saudi

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengecam perampasan tanah oleh Israel di wilayah yang dikuasai Suriah di Dataran Tinggi Golan.

Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di X, pejabat Saudi menulis bahwa serangan yang dilakukan oleh pemerintah pendudukan Israel dengan merebut zona penyangga di Dataran Tinggi Golan, dan penargetan wilayah Suriah oleh pasukan pendudukan Israel, mengonfirmasi pelanggaran berkelanjutan Israel terhadap aturan hukum internasional

"Ini menunjukkan tekad Israel untuk menyabotase peluang Suriah dalam memulihkan keamanan, stabilitas, dan integritas teritorialnya," kata otoritas Saudi.

Pasukan penjaga perdamaian PBB di Suriah juga telah memberi tahu pasukan Israel bahwa perampasan tanah di Suriah merupakan pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat pada 1974.

Saat itu, Suriah dan Israel menandatangani Perjanjian Pelepasan, yang mengakhiri Perang Yom Kippur. Pasukan penjaga perdamaian PBB juga dibentuk, UNDOF, yang bertugas menjaga gencatan senjata antara kedua negara.

Setelah Bashar al-Assad digulingkan, Israel menganggap kesepakatan itu batal dan karena itu menduduki tanah Suriah di dekat Dataran Tinggi Golan yang telah diduduki.

“Pasukan penjaga perdamaian di UNDOF memberi tahu rekan-rekan Israel bahwa tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap perjanjian pelepasan tahun 1974 bahwa tidak boleh ada pasukan militer atau kegiatan di wilayah pemisahan, dan Israel dan Suriah harus terus menegakkan ketentuan perjanjian tahun 1974 itu dan menjaga stabilitas di Golan,” kata juru bicara sekretaris jenderal PBB Stephane Dujarric.

Israel mengambil kesempatan setelah kejatuhan Presiden Bashar al-Assad. Media AS Axios melaporkan bahwa Israel telah memberi tahu Washington bahwa mereka akan memindahkan pasukan ke zona penyangga di sepanjang perbatasan Dataran Tinggi Golan yang diduduki.

Ikuti Whatsapp Channel Republika