Media Israel Sebut Netanyahu dan Rezimnya tak Ingin Beranjak dari Lebanon Selatan

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV— Saluran televisi Israel, Channel 13, melaporkan bahwa Israel ingin tetap berada di beberapa lokasi di Lebanon selatan untuk waktu yang tidak terbatas.

Saluran tersebut mengatakan bahwa kepemimpinan politik Israel mengumumkan, dalam sebuah pertemuan yang diadakan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, keinginannya untuk mempertahankan kehadiran Israel di beberapa lokasi di Lebanon selatan.

Hal ini terjadi sehari setelah Menteri Pertahanan Israel Yisrael Katz mengatakan pada Ahad (5/1/2025), bahwa jika Hizbullah tidak menarik diri di luar Sungai Litani, tidak akan ada kesepakatan dan Israel akan dipaksa untuk bertindak, dikutip dari Aljazeera, Selasa (7/1/2025). 

Media Israel sebelumnya telah mengungkapkan keinginan Israel untuk tetap berada di Lebanon selatan. Israel Broadcasting Corporation (IBC) mengatakan pada hari Sabtu bahwa Tel Aviv diperkirakan akan memberi tahu Washington bahwa mereka tidak akan menarik diri dari Lebanon setelah batas waktu 60 hari yang ditetapkan dalam perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah yang mulai berlaku pada tanggal 27 November.

Surat kabar Haaretz mengkonfirmasi pada akhir Desember lalu bahwa tentara Israel telah merencanakan kemungkinan untuk tetap tinggal di Lebanon selatan setelah batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.

Surat kabar tersebut mengutip sumber-sumber militer yang mengatakan bahwa mereka berniat untuk tinggal lebih dari dua bulan setelah tanggal 27 Januari jika tentara Lebanon tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian untuk memperluas kekuasaan mereka di wilayah selatan.

Sumber-sumber tersebut menambahkan bahwa dalam kasus ini, pasukan Israel akan tetap berada di wilayah yang saat ini mereka kuasai hingga tentara Lebanon menyelesaikan pengerahannya.

Haaretz menjelaskan bahwa IDF saat ini hadir di semua desa Lebanon di dekat pagar perbatasan, dan telah mulai membangun infrastruktur untuk mendirikan pos-pos militer di sepanjang perbatasan utara, dan berniat untuk mendirikan beberapa pos di sisi perbatasan Lebanon.

Tentara Lebanon telah dikerahkan ke sejumlah kota di mana pasukan Israel baru-baru ini menarik diri, termasuk kota Khiam di Distrik Marjayoun di Gubernuran Nabatiyeh.

Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati meminta komite yang mensponsori perjanjian gencatan senjata untuk menekan Israel agar segera menarik mundur pasukannya dari wilayah-wilayah yang didudukinya.

 Pemimpin Hizbullah Lebanon, Sheikh Naim Qassem, memperingatkan rezim Israel agar tidak melanjutkan pelanggaran perjanjian gencatan senjata, dan menyatakan bahwa “kami mungkin akan kehabisan kesabaran sebelum gencatan senjata selama 60 hari berakhir.”

Pemimpin Hizbullah Lebanon Naim Qassem menyampaikan pidato pada hari ulang tahun kesyahidan mantan Komandan Pasukan Quds IRGC Letnan Jenderal Qassem Soleimani pada hari Sabtu (5/1/2025).

“Jenderal Soleimani adalah seorang pemimpin strategis di tingkat intelektual dan politik,” kata pemimpin Hizbullah itu, seraya menambahkan bahwa ”Jenderal Soleimani membongkar plot Amerika Serikat di Irak dan Afghanistan.”

“Jenderal Soleimani memberikan pukulan telak kepada rezim Israel,” kata Naim Qassem, seraya menambahkan bahwa ”Jenderal Soleimani tidak tunduk pada para penindas.”

“Martir Abu Mahdi A-Muhandis memainkan peran utama dalam menyelamatkan Irak dari kekuasaan terorisme ISIL,” katanya.

Pemimpin Hizbullah itu melanjutkan sumpahnya bahwa “Kami terus melawan sampai kami membebaskan wilayah kami.”

“Perlawanan masih kuat, berpengaruh, dan menghalangi tujuan musuh,” katanya, seraya menekankan bahwa ”Perlawanan memiliki kapasitas pencegahan.”

“Kami mencegah proyek Israel untuk mengakhiri perlawanan kami,” kata dia menambahkan. 

“Apa yang terjadi di Suriah bisa saja terjadi di Lebanon,” katanya, seraya menambahkan bahwa ”Kepemimpinan Perlawanan memutuskan apa yang harus dilakukan dan kapan harus dilakukan pada waktu yang tepat.”

“Kemampuan kami mencegah rezim Israel melanjutkan agresinya terhadap Lebanon,” tegasnya.

Dia memperingatkan rezim Israel agar tidak melanjutkan pelanggaran perjanjian gencatan senjata, dengan mencatat bahwa “Tidak ada aturan atau jadwal khusus untuk tindakan perlawanan.”

“Perjanjian kami hanya di sebelah selatan Sungai Litani,” katanya lebih lanjut, seraya menambahkan bahwa ”Kesabaran kami selama perjanjian tergantung pada perilaku musuh, dan kesabaran kami bisa saja habis sebelum gencatan senjata selama 60 hari.

Sementara itu, di lokasi terpisah, Menteri Pertahanan Israel Yisrael Katz menekankan bahwa jika Hizbullah tidak menarik diri di luar Sungai Litani, maka tidak akan ada kesepakatan dan Israel terpaksa akan bertindak.

“Israel prihatin dengan implementasi perjanjian di Lebanon dan akan terus mengimplementasikannya secara penuh dan tanpa kompromi untuk memastikan bahwa penduduk utara kembali ke rumah mereka dengan aman,” kata Katz dalam sebuah kunjungan ke Komando Utara.

“Namun syarat pertama untuk pelaksanaan perjanjian tersebut adalah penarikan sepenuhnya organisasi teroris Hizbullah di luar Sungai Litani, pembongkaran semua senjata, dan pemindahan infrastruktur teroris di daerah tersebut oleh tentara Lebanon, yang belum terjadi,” tambahnya.

“Jika kondisi ini tidak terpenuhi, tidak akan ada kesepakatan, dan Israel akan dipaksa untuk bertindak secara independen untuk memastikan bahwa penduduk utara kembali ke rumah mereka dengan aman.”

Serbuan Israel

Sementara itu, Kantor Berita Lebanon (LNA) mengatakan bahwa pasukan tentara pendudukan Israel menyerbu pada hari Ahad pagi di lingkungan kota al-Taybeh di Lebanon selatan dan melakukan operasi penyisiran yang ekstensif dengan berbagai macam senjata.

Badan tersebut mengkonfirmasi bahwa pasukan Israel menyerbu daerah Zoukak di pinggiran kota Aytaroun dan membuldoser tanah dan jalan.

Sumber-sumber Lebanon melaporkan bahwa helikopter-helikopter Israel terbang di atas dataran tinggi Shabaa Farms di Lebanon selatan.

Sejak 27 November, telah terjadi gencatan senjata yang rapuh yang mengakhiri pemboman timbal balik antara Israel dan Hizbullah yang dimulai pada 8 Oktober 2023 dan berubah menjadi perang besar-besaran Israel di Lebanon pada 23 September yang menewaskan lebih dari 4.000 orang dan melukai lebih dari 16 ribu orang.

Dengan dalih menanggapi “ancaman dari Hizbullah”, Israel telah melakukan 367 pelanggaran hingga akhir Jumat, menyebabkan 32 orang gugur dan 39 lainnya luka-luka, menurut Anadolu Agency.

Pelanggaran-pelanggaran ini mendorong Hizbullah untuk merespons pada tanggal 2 Desember, untuk pertama kalinya sejak perjanjian itu berlaku, dengan serangan rudal yang menargetkan situs militer Ruwaysat al-Alam di perbukitan Kafr Shuba, Lebanon yang diduduki Israel.

Ketentuan utama dari perjanjian gencatan senjata tersebut termasuk penarikan mundur Israel secara bertahap ke selatan Garis Biru dalam waktu 60 hari, dan pengerahan tentara dan pasukan keamanan Lebanon di sepanjang perbatasan, titik-titik penyeberangan, dan wilayah selatan.

Berdasarkan perjanjian tersebut, tentara Lebanon akan menjadi satu-satunya entitas yang berwenang untuk membawa senjata di wilayah selatan negara itu, dengan infrastruktur dan posisi militer yang dibongkar dan senjata-senjata yang tidak sah disita.

Ikuti Whatsapp Channel Republika