Megawati: Aku Capek Urusin Orang Plintat-Plintut, Gak Cocok Keluar dari PDIP!

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mempersilakan kadernya untuk keluar ketika sudah tidak sejalan dengan partai. Pasalnya, ia tidak ingin ada kader PDIP yang tak memiliki pendirian atau plintat-plintut.

"Makanya Ibu itu minta seluruh yang mendengarkan omongan Ibu, kalau enggak cocok sama PDIP, keluar aja gitu. Gampang. Bukannya terus plintat plintut. Aku tuh capek tau enggak, ngurusin orang plintat-plintut," kata dia dalam pidato politiknya saat HUT ke-52 PDIP, Jumat (10/1/2025).

Menurut dia, orang yang plintat-plintut itu adalah sikap yang munafik. Sebab, mereka selalu memiliki muka dua.

"Kaya'e PDIP, tapi nang mburi, ne dee ngomongin opo, ngono-ngono lo (Kayaknya PDIP, tapi di belakang ngomongin apa, gitu-gitu lo)," kata Megawati.

Karena itu, ia meminta kader yang sudah tidak sejalan dengan pendirian partai untuk keluar dari PDIP. Apalagi, saat ini terdapat banyak partai baru apabila ingin pindah haluan.

Menurut Megawati, berpindah ke partai lain setelah keluar dari PDIP adalah hal yang mudah untuk dilakukan. Sebab, ia menilai, tidak mudah untuk membuat partai baru di Indonesia.

"Maksud saya bukan menggurui bikin partai enggak gampamg lo. Nah mangkanya ayo kalau mau ikut PDI yo ikut, kalau enggak ya metu (keluar), ngono wae. Lah kok susah men to," ujar dia.

Ia pun meminta kader yang ingin keluar dari PDIP untuk segera membuat surat pengunduran diri. Hal itu lebih baik daripada sikapnya tidak bisa dipegang atau mencla-mencle.

"Siapa yang mau keluar dari PDIP? Ngomong. Loh ojo guyu (jangan tertawa), cepet tulis surat. Kok tumben gak ada? Entar tau-tau di belakang ada berita, lo mau dicari loh sama KPK. Ah keluar dari PDI, keluar dari PDI. Gile," kata dia.

Pecat Jokowi

Sebelumnya DPP PDIP resmi memecat Presiden Ke-7 RI Jokowi, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, dan Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai kader partai terhitung sejak Sabtu (14/12/2024). Pemecatatan ini dilakukan karena mereka melanggar kode etik partai.

Jika Jokowi dan Gibran belum pindah partai maka Bobby sudah berstatus kader Partai Gerindra. PDIP juga memecat mantan anggota DPR RI Effendi Simbolon.

Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan, alasan partai moncong putih tidak memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai kader saat masa kampanye Pilpres 2024, lantaran masih menghormati statusnya sebagai RI 1.

"Kita memiliki nilai etik dan moralitas politik untuk menjaga martabat Jokowi sebagai presiden yang harus dihormati semasa menjabat," kata Deddy di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Menurut Deddy, saat itu partai banteng masih fokus dalam pemenangan kader-kader PDIP di tingkat eksekutif, legislatif, hingga Pilkada Serentak 2024. Setelah pesta demokrasi selesai, sambung dia, PDIP baru mengumpulkan seluruh kader-kadernya untuk dievaluasi secara menyeluruh.

Momentum itu dipakai PDIP untuk memecat Jokowi sebagai kader. "Jadi proses ini bukan khusus hanya soal Jokowi dan keluarga, tetapi kader-kader di seluruh Indonesia," kata Deddy.

Selain itu, Deddy juga menghindari narasi jahat yang kemungkinan muncul jika Jokowi dipecat saat masa Pilpres 2024. Narasi yang mungkin muncul yakni pemecatan Jokowi dikarenakan anaknya yakni Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden diusung oleh lawan politik PDIP.

"Jadi tentu yang terbaik adalah melakukan pemecatan setelah semua kontestasi politik selesai. Sehingga jelas dan tegas bahwa proses ini semata-mata untuk menegakkan aturan dan disiplin partai," kata Deddy.

Ikuti Whatsapp Channel Republika