Guru dan Tendik Honorer Demo Tuntut Pengangkatan Jadi PPPK di Bandung
Pada 2024, baru 1.529 guru honorer yang diangkat PPPK dari total 4.000 guru honorer
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Ratusan guru dan tenaga pendidikan (tendik) honorer dari berbagai wilayah di Jawa Barat melakukan aksi demonstrasi menuntut pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), Senin (13/1/2025). Mereka melakukan aksi long march dari Masjid Pusdai menuju ke Gedung DPRD Jawa Barat (Jabar).
Ketua Forum Komunikasi Guru Honorer SMK, SMA dan SLB Negeri se Jabar, Yudi Nurman Fauzi mengatakan, hanya sedikit guru dan tendik honorer di Jabar yang diangkat sebagai PPPK melalui proses seleksi yang dibuka pemerintah pusat. Bahkan, masih terdapat guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun dan tinggal menunggu pensiun masih belum diangkat menjadi PPPK.
"Banyak temen-temen yang satu tahun lagi pensiun dan sudah mengabdi selama 20 tahun tapi belum ada kejelasan," ujar Yudi di depan Gedung DPRD Kota Bandung, Senin (13/1/2025).
Yudi menuntut pemerintah agar serius mengatasi masalah yang dihadapi oleh guru dan tenaga pendidikan honorer. Ia menyebut tahun 2024, baru 1.529 guru honorer yang diangkat PPPK dari total 4.000 guru honorer tingkat SMA, SMK dan SLB negeri.
Sedangkan tenaga pendidikan yang diangkat PPPK lebih sedikit hanya 65 orang. Dengan kondisi tersebut, ia mengatakan guru honorer kecewa dengan tidak adanya perhatian pemerintah tersebut. "Segera tuntaskan saja, kami sudah mengabdi, meski digaji berbeda dengan ASN tapi kami masih loyal," katanya.
Salah seorang guru honorer Dian Nugraha mengatakan, para guru honorer diberi kesempatan untuk mengikuti tes PPPK pada gelombang satu. Akan tetapi, kenyataannya hanya diberi kesempatan paruh waktu dan gaji seadanya. "Kita mendapat status ASN tetapi dengan kondisi seperti honorer inilah yang membuat kami sakit hati," kata dia.
Selain itu, kata dia, pihaknya menemukan kecurangan saat proses tes. Ia berharap honorer yang diangkat menjadi PPPK menjadi penuh waktu. Ia mengatakan bekerja penuh waktu akan tetapi hanya di gaji Rp 2 juta. "Kami sering menjadi kambing hitam untuk melaksanakan tugas PNS kami dianggap hanya honorer untuk disuruh-suruh," katanya.
"Kami menemukan formasi yang tidak seimbang jadi honorer jumlahnya sangat banyak tapi formasi yang disediakan sangat minim," imbuhnya.
Tenaga pendidikan SMAN 27 Bandung Umar Fajar mengaku bekerja sebagai pustakawan dan berstatus honorer. Tahun 2026, ia mengaku akan pensiun akan tetapi dengan status yang masih belum jelas dan diangkat.
"Saya ngabdi itu sudah 11 tahun di SMA 27, sebelumnya di Unwin dari tahun 1992 perguruan tinggi milik pemerintah berarti 35 tahun," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika