DPR akan Kaji Wacana Pembatasan Medsos untuk Anak
Presiden dan Menkomdigi bahas strategi melindungi anak Indonesia di ruang digital.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya akan mengkaji wacana pembatasan penggunaan media sosial (medsos) bagi anak-anak. Ia menyebut, Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid kini sedang membahas rencana tersebut.
Menurut Dasco, banyak anggota legislatif menerima aspirasi ide pembatasan medsos tersebut. Wacana ini pun sudah sempat dibicarakan. Karena itu, lanjutnya, DPR akan membahas persoalan tersebut secara lebih mendalam.
"Dan tentunya dari pihak pemerintah, kemudian dari legislatif, kita kaji dan kita bicarakan bersama," kata Dasco di Kompleks MPR/DPR RI, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Di antara hal-hal yang bakal dikaji adalah dampak baik dan buruk dari pembatasan medos bagi anak-anak. Kemudian, apa saja manfaatnya bagi orang tua dan masyarakat bila penggunaan medos dibatasi. Pasalnya, beberapa negara lain sudah membatasi penggunaan medsos berdasarkan usia.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai, harus ada keberpihakan dari pemerintah untuk melindungi anak-anak bangsa dari dampak negatif penggunaan medsos.
Menurut dia, medsos berdampak negatif yang "sangat besar" bagi anak-anak, khususnya mereka yang di bawah umur. Dave memandang, kemampuan anak-anak belum mumpuni untuk menyerap dan menyeleksi konten-konten yang berseliweran di jagat internet.
Bagaimanapun, ia mengaku belum bisa berspekulasi terkait potensi perancangan undang-undang untuk pembatasan penggunaan medsos tersebut. Menurutnya, Komisi I DPR RI akan mengkaji lebih lanjut perihal ini.
"Jangan sampai anak-anak bangsa kita tumbuh dengan pemikiran atau konten yang mereka terima, yang tidak layak untuk seumur mereka, dan berpotensi merusak jiwa serta pikiran mereka. Ini bisa berdampak pada akhlak dan moral mereka," kata dia.
Saat ini, Presiden Prabowo dan Menkomdigi Meutya Hafid dikabarkan sedang membahas strategi pemerintah untuk melindungi anak-anak di ruang-ruang digital. Dilansir kantor berita Antara, Meutya mengakui adanya kemungkinan untuk menyusun draf peraturan pemerintah terlebih dulu. Ini sembari mengkaji regulasi yang lebih kuat untuk melindungi anak-anak di ruang digital.
"Kami pelajari dulu betul-betul, tetapi pada prinsipnya sambil menjembatani aturan yang lebih ajeg, pemerintah akan mengeluarkan aturan pemerintah terlebih dahulu,” kata Menteri, Senin (13/1/2025).
Ikuti Whatsapp Channel Republika