Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza Terancam Batal, Kantor PM Netanyahu Tunda Sidang

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Hamas dan Israel telah menyepakati gencatan senjata dalam perundingan yang dimediasi oleh AS, Mesir dan Qatar. Namun gencatan senjata tersebut terancam batal jika pemerintahan PM Netanyahu ogah untuk meratifikasinya.

Seperti dilansir the Guardian, Kamis (16/1/2025), Kantor PM Netanyahu mengatakan, kabinet tidak akan bertemu untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata sampai Hamas menarik kembali 'konsesi di menit terakhir'

Kantor PM Benjamin Netanyahu menuduh Hamas berusaha mendapatkan 'konsesi menit terakhir' pada beberapa aspek kesepakatan tersebut. "Kabinet keamanan Israel telah menunda pertemuan yang direncanakan untuk menyetujui gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan dengan Hamas di Gaza," tulis Kantor PM Netanyahu.

Reuters mengutip kantor Netanyahu yang mengatakan Hamas mengingkari bagian-bagian dari perjanjian yang dicapai dengan para mediator dan Israel.

Hamas disebut pejabat Israel mencoba untuk mengambil keuntungan di menit-menit terakhir. "Kabinet Israel tidak akan bersidang sampai para mediator memberi tahu Israel bahwa Hamas telah menerima semua elemen perjanjian tersebut."

Awalnya sidang dijadwalkan pada pukul 11 ​​pagi (9 pagi GMT). Jerusalem Post sebelumnya melaporkan penundaan kabinet keamanan disebabkan karena delegasi kesepakatan penyanderaan belum menyelesaikan pekerjaannya di Qatar dan kembali ke Israel.

Dilaporkan kabinet keamanan akan bersidang ketika negosiator telah balik ke Tel Aviv. 

Hamas menegaskan tetap berkomitmen pada perjanjian gencatan senjata yang diumumkan oleh mediator pada Rabu. Pejabat senior Hamas Izzat el-Reshiq telah mengonfirmasi komitmen itu.

Konsesi akhir

Menurut sumber, tim negosiasi Israel menginformasikan bahwa, Hamas memutuskan untuk mengajukan tuntutan baru pada menit akhir. Tuntutan itu terkait Koridor Philadepi, yakni koridor perbatasan antara wilayah Gaza dan Mesir yang berdekatan dengan Rafah.

Hamas menolak peta yang sebelumnya telah disetujui oleh Knesset dan mediator dari Amerika Serikat. Israel menolak keras perubahan peta koridor Philadelpi, namun Hamas berhasil menemukan celah atau 'loophole' sehingga berhasil menyegel kesepakatan.

Sebuah sumber dikutip Al-Araby, mengatakan, temuan 'loophole' terkait Koridor Philadelpi yang diminta oleh Hamas untuk diubah itu kemudian disetujui oleh pihak Mesir yang menutup celah itu berdasarkan permintaan Hamas.

Wakil Menteri Luar Negeri RI Anis Matta menilai gencatan senjata tersebut merupakan babak baru dalam komitmen internasional untuk mendukung kemerdekaan seluruh rakyat Palestina.

“Gencatan senjata ini, merupakan kemenangan Palestina. Dan yang paling utama adalah kemenangan untuk kemanusian,” begitu kata Anis dalam siaran pers yang diterima Republika di Jakarta, Kamis (16/1/2025). Anis menilai, selama 15 bulan atau 460 hari dalam invansi militer Zionis Israel masyarakat Palestina di Jalur Gaza sudah memberikan pengorbanan, dan perlawanan untuk memperjuangkan kemerdekaan.

Adanya penghentian perang, kata Anis, diharapkan tak mengendurkan usaha-usaha bersama untuk kemerdekaan Palestina. Pemerintah Indonesia, kata Anis menegaskan akan tetap konsisten memberikan dukungan bagi kemerdekaan Palestina. Pun kata Anis, internasional dalam posisi yang sama untuk usaha-usaha bangsa Palestina bisa lepas dari cengkraman ekspansi militer Zionis Israel.

Ikuti Whatsapp Channel Republika