Pusat Minta Pemda Patungan Rp 5 Triliun untuk Program MBG, Ini Penjelasan Wamendagri

Pusat berharap daerah yang punya kapasitas fiskal tinggi dapat menyumbang untuk MBG.

Dok Kogabwilhan III
Pelajar menerima paket makanan Makan Bergizi Gratis di SD Santo Michael Bilogae, Distrik Sugapa, Kabupaten Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, Senin (20/1/2025).
Rep: Bayu Adji Prihammanda Red: Mas Alamil Huda

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyatakan permintaan pemerintah pusat kepada daerah menyumbang APBD hingga terkumpul Rp 5 triliun untuk program makan bergizi gratis (MBG) tidak bersifat wajib. Meski demikian, pemerintah pusat berharap daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang tinggi dapat menyumbangkan APBD untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

Baca Juga


"Iya (sukarela). Tidak wajib, tapi sangat sesuai, sangat tergantung, kepada kapasitas fiskal di daerah. Itu poin utamanya," kata dia di Balai Kota Jakarta, Senin (20/1/2025).

Ia mengatakan, banyak daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang kuat. Artinya, transfer anggaran dari pusat lebih kecil daripada pendapatan daerah. Meski demikian, ia mengakui, ada juga daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang lemah.

Karena itu, permintaan menyumbang APBD untuk melaksanakan program MBG tidak bersifat wajib. Apalagi, untuk daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang lemah.

"Tapi, bagi yang kapasitas fiskalnya kuat seperti Kabupaten Badung di Bali dan beberapa tempat lainnya, yang memungkinkan mengalokasikan itu, maka silakan," kata Bima.

Ia menambahkan, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyiapkan sejumlah model kemitraan untuk program MBG. Menurut dia, APBD dapat diarahkan dengan model kemitraan yang sesuai di daerah masing-masing.

 

Bima menilai, dengan mendukung program MBG, roda ekonomi di daerah juga juga bisa terbantu. Pasalnya, program MBG juga melibatkan pengusaha lokal.

"Karena ujung-ujungnya bukan saja untuk kesehatan dan kesejahteraan, tetapi juga untuk pertumbuhan ekonomi," kata dia.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan, pihaknya telah menyediakan anggaran untuk mendukung program MBG. Menurut dia, anggaran itu akan digunakan apabila sudah ada penugasan dari pemerintah pusat.

"Kami tahun ini kan diharapkan katakanlah katanya ada sekitar 153 SPPG. Kalau misalnya, dihitungnya satu SPPG kurang lebih, ini kurang lebih hanya perlu sekian rupiah atau Rp 3 juta, berarti kami siap dengan anggaran Rp 459 juta untuk bersama-sama men-support program MBG itu," kata dia.


BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler