Basuki Lapor Prabowo: IKN 2028 Sebagai Ibu Kota Politik RI
Progres pembangunan IKN periode 2022-2024 sudah menelan APBN Rp 89 triliun.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (OIKN) Basuki Hadimuljono ingin agar tiga tahun lalu, Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sudah berstatus menjadi ibu kota politik Republik Indonesia. "Jadi targetnya satu tadi, tahun 2028 agar bisa ditetapkan IKN ini sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2025).
Basuki menyebut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait progres tahap awal pembangunan di IKN. Hal itu meliputi pembangunan infrastruktur prasarana untuk bisa dimanfaatkan oleh aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat periode 2025 sampai 2028.
"Jadi kami melaporkan pada saat tahap awal 2022 sampai 2024, APBN telah menginvestasikan Rp 89 triliun untuk jalan tol, 47 tower hunian, air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, kemudian kantor sekretariat, dan sarana peribadatan seperti masjid dan basilika dan gereja yang kesemuanya dikerjakan oleh Kementerian PU sebelumnya," kata Basuki.
Di samping itu, kata Basuki, juga ada investasi swasta yang sudah melakukan groundbreaking sampai September 2024. Nilai investasinya mencapai Rp 58,41 triliun. "Ini progresnya sekarang ada beberapa yang sudah jalan, ada yang sudah selesai, ada yang sedang dalam persiapan desain," ucap Basuki.
Kemudian yang tahap kedua, menurut Basuki, Presiden Prabowo mempunyai target IKN pada 2028 sudah menjadi ibu kota politik. Sehingga, OIKN diberi tugas untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif dan semua kantor pendukung serta hunian pegawai.
"Untuk yudikatif dan legislatif, dulu sudah pernah ada desain dari Kementerian PUPR, basic desainnya. Beliau minta direview lagi. Kemudian kami nanti dengan Kementerian PU bersama IKN akan membentuk tim desain yang nanti bisa diarahkan oleh Bapak Presiden tentang ke depannya. Untuk itu, dalam menyelesaikan program dari 2025 sampai 2029, dibutuhkan APBN Rp48,8 triliun," kata Basuki.
Dia menyebut, OIKN untuk menyelesaikan kompleks perkantoran legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukungnya, harus membuka akses baru kawasan wilayah perencanaan (WP) 2 IKN. "Karena kita tadi kan WP1, ini ke WP2. Termasuk juga dalam Rp 48,8 triliun ini adalah untuk memelihara, untuk mengelola prasarana dan sarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal tadi," kata Basuki.
Dia juga melaporkan ke Presiden Prabowo terkait rencana groundbreaking tahap ke-9. "Ini kami mohon tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk kegiatan pembangunan hotel, hunian, retail, dan perkantoran sebesar Rp 6,49 triliun. tadi ada swasta murni, investasi murni, direct investment, KPBU, APBN. Inilah kerja sama yang disampaikan oleh Pak Menko (AHY) tadi," kata Basuki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika