Wamendagri Pastikan Presiden Prabowo Lantik Kepala Daerah 6 Februari 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan, pelantikan kepala daerah terpilih tidak dilakukan sekaligus. Proses pemilihan kepala daerah (pilkada) yang tidak digugat, pemenangnya akan dilantik lebih dulu oleh Presiden Prabowo Subianto. Total sekitar 270-an kepala daerah, termasuk gubernur Jakarta akan dilantik.

"6 Februari (2025) serentak dilantik oleh Presiden di Istana, di Jakarta. Tadi juga Pak Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) sudah melaporkan ke Bapak Presiden. Presiden merespons baik," kata Bima di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

Menurut Bima, pelantikan kepala daerah terpilih tanggal 6 Februari 2025 juga sudah disetujui oleh Komisi II DPR RI. "Tinggal untuk tanggalnya nanti akan dipastikan lagi. Tapi prinsipnya adalah gelombang pertama, kepala daerah yang tidak digugat di MK akan segera dilantik oleh Bapak Presiden, baik gubernur, bupati, wali kota," ucap mantan wali kota Bogor tersebut.

Bima memprediksi, pelantikan kepala daerah bisa jadi terdiri tiga termin. Hal itu merespons keputusan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK), di mana ada peluang pilkada ulang. Jika hal itu terjadi maka pelantikan bisa dibuat menjadi tiga tahap.

"Mungkin ada tiga. Kan yang kedua nanti yang gugatannya ditolak atau disemisal. Yang ketiga yang gugatannya diterima untuk kemudian perintah pilkada ulang atau pengebutan suara ulang," kata Bima.

Karena itu, pelantikan kepala daerah tahap pertama adalah mereka yang tidak menjalani prosesi gugatan di MK. "Ya, jadi yang penting gelombang pertama dulu.

Gelombang berikutnya menyesuaikan dengan sidang di MK selesainya kapan. (Gelombong dua dan tiga) belum, belum ada. Yang pasti yang sudah diusulkan tadi gelombang pertama tanggal 6 Februari," ujar Bima.

Dia memastikan, semua kepala daerah akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo. Bima juga menyebut, kemungkinan retreat kepala daerah akan digelar, konsepnya seperti menteri dan wakil menteri yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil). "Kemungkinan besar di Magelang," ucap Bima.

Karena pelantikan tidak sekaligus maka retreat juga akan digelar tahap selanjutnya. Terkait pelaksanaan di lapangan dan seragam, Bima mengaku, Kemendagri sedang merumuskan masalah teknis dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

"Pasti semua bertahap, jadi gelombang pertama tidak ada gugatan, gelombang kedua yang gugatanya dissmisal oleh MK atau ditolak, gelombang ketiga nanti kepala daerah yang memang diperintahkan oleh MK untuk pilkada ulang, tapi semuanya pasti ada pembekalan," ucap Bima.

Ikuti Whatsapp Channel Republika