Ternyata Ini yang Memotivasi Warga Israel Tempati Daerah Jajahan

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Warga Israel biasanya bersemangat menempati tanah Palestina yang baru direbut tentara IDF. Ternyata bukan dengan cuma-cuma, mereka mendapatkan imbalan jika mau menempati daerah itu.

Seorang perwira senior Israel mengungkapkan, biasanya pemerintah Israel memberikan insentif kepada warga yang mau menempati daerah yang baru direbut. Namun kali ini insentif tersebut tidak ada. Tidak ada insentif bagi pemukim untuk kembali ke tanah Palestina yang dijajah di bagian utara, setelah perang berakhir dan batas waktu 60 hari bagi penarikan Israel dari Lebanon selatan.

Petugas tersebut mengatakan, dalam sebuah wawancara dengan saluran Kan Israel: “Saya berharap kita melihat di antara penduduk Israel utara motivasi yang sama di antara penduduk Lebanon selatan untuk kembali ke rumah mereka dan menghancurkan desa-desa.”

Ungkapan petugas itu muncul sebagai jawaban atas pertanyaan wartawan media zionis dalam sebuah wawancara mengenai perasaan kurangnya keamanan yang dberikan Israel. Oleh karena itu, mereka tidak terburu-buru untuk kembali ke pemukiman mereka di wilayah utara Palestina yang dijajah.

Sementara itu, pawai yang berlangsung di jalan-jalan kota Lebanon selatan berlangsung meriah. Orang-orang yang semula mengungsi kini kembali ke desa-desa perbatasan mereka yang mereka masuki hari ini dan kemarin. Israel terbukti melanggar perjanjian gencatan senjata karena masih berada di Lebanon selatan meski sudah melampaui batas waktu yang ditentukan. Namun demikian, pasukan zionis itu dihujani kegagalan demi kegagalan.

Pasukan IDF melepaskan tembakan ke arah warga yang kembali ke desa-desa di garis depan, yang mengakibatkan dua orang tewas dan 17 lainnya terluka. Termasuk seorang anak dan seorang paramedis, menurut apa yang diumumkan Kementerian Kesehatan Lebanon.

Di tengah kembalinya rakyat Lebanon, ketua Dewan Metula, David Azoulay, mengakui bahwa perjanjian gencatan senjata dengan Lebanon berdampak buruk bagi “Israel,” menekankan bahwa Perdana Menteri telah menandatangani perjanjian penyerahan diri sebagai ganti Hizbullah.

Kecaman Iran

Iran mengutuk keras serangan mematikan Israel terhadap warga Lebanon yang mengungsi yang mencoba kembali ke rumah mereka di Lebanon selatan, yang melanggar perjanjian gencatan senjata.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Esmaeil Baghaei mengatakan pada hari Senin bahwa pelanggaran berulang terhadap kesepakatan gencatan senjata oleh pasukan Israel merupakan pelanggaran hukum humaniter dan contoh nyata kejahatan perang.

Pada hari Ahad, pasukan Israel menembaki mereka yang berusaha kembali ke desa mereka di dekat perbatasan setelah gagal memenuhi tenggat waktu enam puluh hari untuk menarik diri dari Lebanon selatan berdasarkan kesepakatan gencatan senjata.

Baghaei juga mengatakan Amerika Serikat dan Prancis bertanggung jawab sebagai penjamin dan pengawas kesepakatan gencatan senjata di Lebanon.

Ia mengatakan bahwa kehadiran pasukan Israel di Lebanon selatan merupakan kelanjutan dari invasi militer rezim tersebut terhadap negara Arab dan pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas teritorialnya.

Ia mendesak Dewan Keamanan PBB dan Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) untuk meminta pertanggungjawaban rezim Israel atas tindakan agresinya.

Iran berkomitmen untuk mendukung pemerintah dan negara Lebanon, serta kelompok perlawanan di negara itu, melawan ekspansionisme rezim Israel, kata juru bicara tersebut.

Pasukan Lebanon dikerahkan

Tentara Lebanon, Senin (27/1), mengumumkan bahwa pihaknyq telah menempatkan personelnya di Deir Mimas, kota di Distrik Marjayoun, Lebanon selatan, dan daerah perbatasan lainnya setelah penarikan pasukan Israel.

Tentara Lebanon menyatakan bahwa pasukan tersebut ditempatkan di Deir Mimas dan wilayah perbatasan Litani selatan sebagai bagian dari operasi yang dikoordinasikan dengan Komite Lima Pihak yang mengawasi kesepakatan gencatan senjata.

Komite tersebut beranggotakan Lebanon, Israel, Amerika Serikat, Prancis, dan UNIFIL.

Tentara Lebanon menekankan peran mereka dalam membantu para warga yang kembali ke desa-desa mereka dan menjaga koordinasi erat dengan Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) untuk menstabilkan wilayah tersebut di bawah Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701.

Resolusi 1701, yang diadopsi pada 11 Agustus 2006, mengamanatkan gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel, serta pembentukan zona bebas senjata antara Garis Biru (yang menandai penarikan Israel dari Lebanon pada 2000) dan Sungai Litani, dengan pengecualian bagi personel militer Lebanon dan UNIFIL.

Penempatan pasukan itu dilakukan menyusul pengumuman Gedung Putih pada Ahad mengenai perpanjangan gencatan senjata antara Lebanon dan Israel hingga 18 Februari.

Perpanjangan itu memberi Israel waktu tambahan untuk menarik diri dari Lebanon selatan, melebihi tenggat waktu awal yang ditetapkan pada 26 Januari sesuai dengan jadwal penarikan 60 hari yang disepakati pada November 2024.

Meskipun ada jadwal tersebut, Israel menunda penarikannya, dengan alasan adanya ketidakjelasan dalam kesepakatan tersebut.

Sejak Ahad pagi, warga sipil Lebanon yang mengungsi mulai kembali ke desa-desa mereka, yang sebelumnya mereka tinggalkan saat serangan Israel.

Pasukan Israel, yang menentang penarikan itu, menembaki warga-warga yang kembali. Akibatnya puluhan orang tewas dan terluka.

Gencatan senjata yang rapuh dan telah berlaku sejak 27 November 2024 itu mengakhiri periode saling serang artileri antara Israel dan kelompok Hizbullah yang terjadi sejak 8 Oktober 2023.

Saling serang Hizbullah-Israel itu meningkat menjadi konflik skala penuh pada 23 September tahun lalu.

Menurut ketentuan gencatan senjata, Israel diharuskan menarik pasukannya ke selatan Garis Biru – sebuah perbatasan de facto – secara bertahap. Sementara tentara Lebanon diminta untuk diterjunkan di Lebanon selatan dalam waktu 60 hari.

Data dari Kementerian Kesehatan Lebanon menunjukkan bahwa sejak dimulainya serangan Israel terhadap Lebanon pada 8 Oktober 2023, setidaknya 4.080 orang telah tewas, termasuk wanita, anak-anak, dan tenaga kesehatan. Konflik tersebut juga melukai 16.753 orang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika