REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seratus hari pertama pemerintahan biasanya menjadi tolok ukur awal bagi masyarakat untuk menilai langkah pemerintahan dalam mewujudkan visi dan misinya. Akhir Januari akan menjadi momen 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto.

Meski demikian, 100 hari pertama pemerintahan belum akan menunjukkan keseluruhan visi, misi, dan program pemerintahan. Banyak kebijakan uji coba yang akhirnya memicu kontroversi publik. Akan tetapi, tidak sedikit pula yang menuai apresiasi.

Salah satu pencapaian signifikan yang dapat dicatat adalah upaya memperkuat pertahanan keamanan serta mencapai swasembada di sektor pangan. Salah satu kunci utama keberhasilan tersebut adalah kolaborasi yang erat antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, dan Kementerian Perdagangan yang memegang peranan strategis dalam pemerintahan.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan pertahanan dan swasembada pangan merupakan hasil dari kolaborasi dan komitmen yang kuat di bawah arahan Presiden Prabowo.

"BUMN mendukung penuh dan berkolaborasi dengan intensif dengan berbagai kementerian, badan, dan lembaga dalam mewujudkan program swasembada pangan," kata Erick dalam keterangan di Jakarta, Rabu (28/1/2025).

Beberapa kolaborasi yang menjadi catatan dalam 100 hari kerja Presiden Prabowo di Kementerian BUMN adalah adanya kolaborasi dengan Kementerian Pertahanan dalam penguatan sistem pertahanan keamanan.

Sejak awal masa pemerintahan, Kementerian BUMN telah memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Pertahanan untuk mempercepat proses produksi dan penyediaan alutsista melalui BUMN yang bergerak di sektor manufaktur pertahanan.

Kolaborasi ini mencakup berbagai perusahaan BUMN seperti Pindad, yang bertanggung jawab untuk menyediakan produk pertahanan darat; PT PAL untuk pertahanan laut; PT Dirgantara Indonesia untuk pertahanan udara; dan PT Dahana yang memproduksi bahan baku amunisi.

BUMN bekerja bersama untuk mendukung kebutuhan sistem pertahanan yang semakin maju, guna menjaga kedaulatan Indonesia.

Langkah ini juga mengarah pada penguatan industri dalam negeri yang tidak hanya mengandalkan impor, namun dapat memproduksi alat pertahanan yang dibutuhkan di dalam negeri, memberikan dampak positif bagi ekonomi dan kemandirian teknologi pertahanan Indonesia.

Selanjutnya, Kementerian BUMN juga bersinergi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kepala Badan Pangan Nasional untuk mendukung swasembada pangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan produksi pangan yang cukup untuk kebutuhan masyarakat Indonesia.

Kementerian BUMN mendorong sinergi antara BUMN, seperti BULOG, RNI atau ID FOOD, dan Pupuk Indonesia. Berbagai langkah telah diambil untuk memperkuat sektor pangan, di antaranya BULOG, sebagai off-taker pangan utama, bekerja sama dengan kementerian terkait untuk memastikan distribusi pangan yang tepat sasaran, sementara Pupuk Indonesia berfokus pada penyediaan pupuk yang dibutuhkan oleh petani untuk meningkatkan hasil pertanian.

Selain itu, PTPN mendukung alokasi lahan pertanian strategis yang dapat meningkatkan ketahanan pangan di seluruh Indonesia. Selanjutnya, Kementerian BUMN juga berperan aktif dalam mendorong sektor logistik yang efisien untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan hilirisasi produk dalam negeri.

Dalam hal ini, kolaborasi antara Kementerian BUMN dengan Kementerian Perhubungan sangat penting, yang mana sektor transportasi dan logistik didorong untuk lebih efisien. Pelindo, KAI, dan InJourney Airports, yang merupakan bagian dari BUMN, berkontribusi besar dalam mengurangi biaya logistik, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok.

Sebagai contoh, KAI memperkuat sistem transportasi berbasis rel, memungkinkan distribusi logistik menjadi lebih efisien melalui integrasi moda transportasi antar daerah. Pelindo juga berperan penting dalam pengelolaan pelabuhan yang mendukung kelancaran ekspor-impor, termasuk distribusi bahan pangan dan energi yang vital bagi perekonomian Indonesia.

Dari sisi hilirisasi industri dan swasembada energi serta pangan, Kementerian BUMN bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung efisiensi logistik.

Infrastruktur yang lebih baik, termasuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan fasilitas lainnya, memungkinkan distribusi barang dan energi menjadi lebih murah dan lebih cepat, yang pada gilirannya mendukung kebutuhan industri dan sektor pangan nasional.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Kementerian BUMN dengan Kementerian terkait bekerja secara intensif untuk berbagai inisiatif strategis guna mewujudkan cita-cita besar Indonesia, di antaranya memperkuat pertahanan keamanan serta mencapai swasembada pangan untuk Indonesia yang lebih aman, mandiri, dan sejahtera.

Tarif tiket pesawat

Pemerintahan Prabowo juga memberikan diskon tarif tiket pesawat untuk mendukung kelancaran arus mudik Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Diskon tarif diberikan maksimal 10 persen untuk rute tertentu.

Pemberlakuan penyesuaian tarif berlaku selama 16 hari pada masa periode Nataru 2024/2025, tanggal 19 Desember 2024 sampai 3 Januari 2025 untuk tiket yang belum terjual.

Program 3 juta rumah

Pemerintah Republik Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama dan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka Jakarta.

Hal ini menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah untuk MBR setiap tahunnya. Selain Qatar, Uni Emirat Arab dan beberapa negara lain dijadwalkan mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat untuk menjajaki peluang investasi sektor perumahan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait mengatakan bahwa minat investor asing dalam sektor perumahan di Indonesia semakin meningkat.

Kementerian PKP diminta Presiden untuk menyiapkan kebutuhan lahan bagi investor melalui pembentukan tim yang berkoordinasi dengan Satgas Perumahan untuk membuka akses dengan para investor.

Dalam mewujudkan itu, pemerintah menyiapkan lahan dari berbagai sumber, seperti tanah sitaan kasus BLBI dan korupsi yang dikelola oleh Ditjen Kekayaan Negara di bawah Kementerian Keuangan. Selain itu, lahan dari BUMN juga akan dioptimalkan, termasuk milik PT Kereta Api Indonesia, Perkebunan Nusantara dan Perumnas.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan masuknya investasi asing dari Qatar dan kemudian dari beberapa negara lainnya pada Program 3 Juta Rumah dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi peluang positif untuk membantu dan memudahkan rakyat memiliki rumah.

"Dari sisi aspek positif terutama dari sisi investor saya rasa itu juga salah satu peluang untuk bisa katakanlah sifatnya mungkin berinvestasi karena kita punya target 3 juta rumah dari pemerintah, sehingga dengan adanya investor dan nanti dengan berbagai skema yang memudahkan masyarakat untuk memiliki rumah itu harapannya bisa terealisasi," ujar Eko di Jakarta.

Dalam Program 3 Juta Rumah, kehadiran investor swasta baik nasional maupun asing menjadi penting mengingat jika hanya mengandalkan sektor perbankan dalam negeri maka akan menghadapi keterbatasan karena bank-bank dalam negeri juga dituntut untuk membiayai program-program lainnya di luar sektor perumahan.

"Sehingga masuknya investor ini saya rasa, asalkan mereka segera merealisasikan investasinya, itu bagus," katanya.

Masuknya investasi dari Qatar untuk membantu pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini juga harus segera direalisasikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan menyiapkan detailing mengenai Program 3 Juta Rumah per tahun tersebut.

"Masuknya investor dari Qatar, Singapura, Turki, Uni Emirat Arab, itu merupakan hal-hal yang positif dan tentu harus segera merealisasikannya. Detailing dari Program 3 Juta Rumah per tahun juga harus benar-benar disiapkan oleh pemerintah seperti lokasinya, skemanya, profil konsumennya nanti seperti apa," kata Eko.

Ikuti Whatsapp Channel Republika