Kagumi Pidato Prabowo, Imam Asal AS: Ada 4,5 Juta Muslim Dibunuh tapi tak Ada Air Mata
Ada 400 juta Muslim di berbagai belahan dunia yang menjadi minoritas dan menderita.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tokoh Muslim berpengaruh asal Amerika Serikat, Abdul Malik Mujahid, mengungkapkan kekagumannya kepada Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di Mesir beberapa waktu lalu. Saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 di Mesir pada 20 Desember 2024, Prabowo mengatakan, hak asasi manusia bukan untuk umat Muslim.
“Saat Presiden Prabowo Subianto di Mesir menyatakan Muslim tak punya hak asasi manusia ini apa yang dirasakan Muslim di Amerika Serikat,”ujar Mujahid yang juga merupakan imam masjid di Chicago sekaligus pendiri Justice For All dalam pernyataannya yang disampaikan di kantor Dewan Dakwah Islam (DDI), Jakarta, Sabtu (31/1/2025).
Mujahid mengungkapkan, dia merasa beruntung sebagai Muslim masih mendapatkan perlindungan dari hukum dan konstitusi AS. Hanya saja, ujar dia, ada 400 juta Muslim di berbagai belahan dunia lainnya yang saat ini menjadi minoritas dan mengalami penderitaan. “Menurut universitas Brown, sebanyak 4,5 juta Muslim dibunuh di bawah teror tapi tidak ada yang menjatuhkan air mata untuk mereka,”ujar dia.
Dia mengatakan, pidato Presiden Prabowo sebagai pemimpin negara Muslim terbesar di dunia meningkatkan respek Muslim AS kepada Indonesia. Untuk itu, Mujahid mendorong agar Indonesia memainkan perannya untuk menjadi pelindung bagi kelompok minoritas Muslim dimanapun berada.
“Dengan strategi yang baik dan hubungan bilateral bisa menjalin hubungan dan mendorong negara lain untuk menjalankan haknya. Hak untuk minoritas Muslim dan komunitas minoritas lainnya,”ujar dia.
Salah satu permasalahan hak asasi manusia bagi minoritas Muslim yang tengah disorot yakni India. Lembaga penelitian, India Hate Lab, yang berbasis di Washington menemukan ujaran kebencian anti-Islam di India melonjak 62 persen pada paruh pertama 2023 dibandingkan enam bulan pertama tahun itu. India Hate Lab menambahkan perang Israel di Gaza memainkan peran besar dalam tiga bulan terakhir.
Dalam laporannya yang dirilis Senin (26/2/2024), India Hate Lab mendokumentasikan 668 insiden ujaran kebencian yang mengincar Muslim pada tahun 2023. Sebanyak 225 insiden pada paruh pertama tahun itu dan 413 insiden pada enam bulan terakhir tahun 2023.
Laporan itu menyebutkan 75 persen atau 498 insiden terjadi di negara-negara bagian yang dikuasai partai nasionalis Hindu, Bharatiya Janata Party (BJP) yang diketuai Perdana Menteri Narendra Modi. Negara bagian Maharashtra, Uttar Pradesh, dan Madhya Pradesh merupakan negara bagian yang paling banyak menyebarkan ujaran kebencian.
Laporan itu menambahkan antara 7 Oktober ketika Hamas menggelar serangan mendadak ke Israel, sampai 31 Desember, terjadi 41 insiden ujaran kebencian terhadap muslim India terkait perang Israel di Gaza. Sekitar 20 persen ujaran kebencian terjadi di tiga bulan terakhir 2023.
Lembaga penelitian itu mengatakan mereka menggunakan definisi ujaran kebencian PBB yaitu bahasa diskriminatif atau berprasangka terhadap individu atau kelompok berdasarkan agama, etnis, kewarganegaraan, ras atau gender.
Kelompok hak asasi manusia itu mengatakan terjadi perlakuan buruk terhadap muslim selama pemerintah Modi yang naik ke tampuk kekuasaan pada 2014 lalu. Ia diperkirakan akan mempertahankan kekuasaannya setelah pemilihan umum 2024.
Mereka merujuk undang-undang kewarganegaraan tahun 2019 yang menurut kantor hak asasi manusia PBB sebut "diskriminatif secara fundamental;" legislasi anti-pindah agama yang menolak hak kebebasan beragama yang dilindungi konstitusi dan mencabut hak khusus provinsi mayoritas muslim Kashmir.
Di bawah pemerintah Modi juga terjadi penghancurkan properti-properti muslim dengan alasan untuk menghilangkan bangunan ilegal. Negara bagian Karnataka yang dikuasai BPJ juga melarang hijab di dalam kelas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika