Anggaran PU Dipangkas, AHY Sebut Pembangunan Infrastruktur Pakai Kerja Sama Internasional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat pembangunan infrastruktur. Langkah itu sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui skema pembiayaan inovatif dan kerja sama dengan lembaga internasional.

"Kami harus memastikan pembangunan infrastruktur tetap berjalan sesuai jalurnya untuk mendukung visi dan misi Presiden, termasuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen serta mewujudkan keberlanjutan dan kemandirian di sektor pangan, energi, dan air," ujar AHY di Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Untuk diketahui, anggaran untuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dipangkas sebagai dampak Inpres 1/2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD. Dari Rp 110 triliun anggaran Kemen PU di APBN 2025 dipangkas menjadi Rp 29 triliun saja.

AHY mengatakan, terkait infrastruktur, fokus utama mencakup proyek strategis, pemerataan pembangunan, serta keberlanjutan infrastruktur fisik dan digital. Prioritas tersebut guna mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pasalnya infrastruktur merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.

AHY juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. "Fokus utama kami adalah mengatasi disparitas antara Jawa dan non-Jawa, serta mempersempit kesenjangan digital, yang masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia," katanya.

Di tengah tantangan efisiensi anggaran, pemerintah tetap mencari solusi terbaik. AHY mengungkapkan bahwa pemerintah akan membentuk tim kecil guna membahas pengembangan perumahan dan infrastruktur dasar secara paralel untuk memastikan percepatan pembangunan yang signifikan.

Sebelumnya, AHY menerima kunjungan delegasi World Bank, Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), dan International Finance Corporation (IFC). Dalam pertemuan tersebut, AHY memaparkan peta jalan pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan, termasuk proyek strategis seperti pembangunan tanggul raksasa (giant sea wall) Jakarta untuk mengatasi penurunan tanah serta proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya.

Selain itu, pemerintah menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. "Saya optimistis kemitraan ini dapat semakin diperkuat dan melahirkan solusi inovatif yang relevan dengan tantangan di Indonesia," katanya.

Pihak World Bank, yang diwakili oleh Manuela Ferro dan Hiroshi Matano, menyampaikan dukungan mereka terhadap pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia. Mereka juga menegaskan pentingnya kerja sama pemerintah dan sektor swasta dalam pembiayaan infrastruktur guna mencapai hasil optimal.

Pemangkasan besar-besaran

Pemangkasan besar-besaran anggaran di Kementerian PU diyakini bakal berdampak terhadap ejumlah pembangunan infrastruktur strategis. Wakil Ketua Komisi V Syaiful Huda mengaku telah menerima pemberitahuan dari Kementerian PU jika terjadi pemangkasan anggaran sebagai dampak Inpres 1/2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD. Dari Rp 110 triliun anggaran Kemen PU di APBN 2025 dipangkas menjadi Rp 29 triliun.

“Pengurangan anggaran Kementerian PU hingga lebih dari 60% pasti berdampak pada keberlanjutan pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan, bendungan, hingga irigasi. Kami tentu menunggu strategi baru pembangunan infrastruktur dari Pemerintah karena tidak mungkin pembangunan tanpa dukungan infrastruktur memadai,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai kebangkitan Bangsa Syaiful Huda, Senin (3/2/2025).

“Kami telah menerima pemberitahuan dari Kementerian (PU) jika memang ada pemangkasan besar-besaran anggaran di sektor infrastruktur,” katanya menambahkan.

Pemangkasan anggaran di Kemen PU, lanjut Huda, menjadi penanda ada pergeseran strategi pembangunan di era Presiden Prabowo. Jika sebelumnya Presiden Jokowi bertumpu pada pembangunan infrastruktur sehingga alokasi APBN untuk Kemen PU begitu besar maka saat ini strategi tersebut tampak diubah.

“Tentu ini menarik untuk ditunggu bagaimana strategi pembangunan infrastruktur di era Presiden Prabowo dengan adanya pemangkasan besar-besar anggaran di Kemen PU,” katanya.

Huda yakin jika pemerintah telah menyiapkan skema baru pembangunan infrastruktur di Indonesia. Menurutnya dalam berbagai kesempatan Presiden Prabowo menegaskan jika pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak nyata kepada rakyat.

“Pernyataan Presiden tersebut menjadi indikasi jika Pemerintah akan selektif dalam memilih proyek pembangunan infrastruktur. Selain itu bisa jadi ada skema baru pembiayaan infrastruktur dengan tidak lagi bertumpu pada APBN,” katanya.

Legislator asal Dapil Jabar VII ini mengatakan pembangunan infastruktur selama 10 tahun terakhir memberikan pengaruh cukup besar dalam pembangunan nasional. Selain memenuhi ketersediaan infrastruktur di sektor logistik, pangan, dan energi, pembangunan infrastruktur juga menjadi bantalan ekonomi karena banyak menerap tenaga kerja melalui program padat karya.

“Meskipun pembangunan infrastruktur selama 10 tahun terakhir juga menyisakan banyak kritik terutama terkait efektivitas karena sebagain infrastruktur yang dibangun belum ditunjang dengan sarana prasarana pendukung memadai sehingga tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Huda.

Ikuti Whatsapp Channel Republika