Efisiensi Anggaran Pemerintah, Pengusaha: Jangan Sampai Korbankan Layanan Publik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah menimbulkan ragam reaksi dari dunia usaha. Kebijakan yang disinyalir sebagai upaya penghematan uang negara itu dikhawatirkan bisa menggoyangkan kondisi iklim usaha. Pemerintah justru diminta untuk menyiapkan dana dengan instrumen investasi yang menarik.

Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana mengungkapkan, niat pemerintah melakukan efisiensi anggaran akan bagus jika memang untuk menghemat anggaran dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya administrasi dan sosialisasi, atau tidak substantif. Namun, jika pemangkasan anggaran dilakukan juga pada sektor layanan publik dan infrastruktur, kondisi itu akan memukul perekonomian serta dunia usaha.

“Jangan mengorbankan belanja pemerintah di sektor-sektor pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur karena multi-effect-nya pada pertumbuhan ekonomi sangat besar,” ujar Danang saat dihubungi Republika, Kamis (13/2/2025).

Menurut hematnya, pemangkasan anggaran yang dilakukan pada sektor-sektor tertentu, bakal memukul dunia usaha. Namun, ia mengaku belum ada assessment yang dilakukan Apindo untuk menghitung berapa kerugian dunia usaha atas kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tersebut, mengingat detail belanja pemerintah belum benar-benar diketahui.

“Yang pasti akan berpengaruh karena ada kontraktor-kontraktor swasta yang bekerja atas dasar APBN dan APBD. Kalau itu dipangkas, maka kontraktor-kontraktor swasta ini akan kehilangan sumber income-nya. Kalau kehilangan income, mereka tidak membelanjakan pada bentuk layanan distributor. Jadi, penghematan pemerintah ini berdampak pada mata rantai perputaran supply chain di domestik,” jelasnya.

Secara umum, Danang menyebut ada banyak sektor yang bakal mengalami pukulan akibat kebijakan tersebut. Di antaranya, bisnis jasa perhotelan, MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition), dan event organizer (EO). Juga pada industri perjalanan dan transportasi.

Lebih lanjut, Danang meyakini pada akhirnya kondisi itu akan berdampak pada sumber daya manusia (SDM) yang bakal dikurangi, alias pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Ada banyak yang bisa rentan terdampak (PHK). Itu akan memangkas revenue. Kalau terpangkas, bisa mengakibatkan mereka mengurangi SDM-nya,” ujarnya.

Menurut Danang, pemerintah perlu mencermati kembali kebijakan efisiensi anggaran tersebut. Terutama dampaknya bagi dunia usaha, dan imbasnya tak lain pada pertumbuhan ekonomi yang secara ambisius ditargetkan mencapai 8 persen.

“Ada risiko bahwa kalau pemerintah mengencangkan government spending, maka pertumbuhan ekonomi tidak bisa mencapai target,” tuturnya.

Terpisah, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Juan Permata menanggapi bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah akan menimbulkan dampak negatif bagi dunia usaha, hingga ke akar rumput.

“Perputaran uang dan barang tidak jalan akan membuat kita jadi lebih sulit. Bank ikut serta tidak akan bisa memberikan fasilitas kredit. Perusahaan yang bermasalah semakin banyak. Ini semua tidak diharapkan,” ungkap Juan kepada Republika, Kamis (13/2/2025).

Juan menekankan bahwa memotong anggaran akan lebih banyak dampak buruknya, dibandingkan dengan pemerintah menjalankan anggaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Menurutnya, dunia usaha akan lebih menggeliat dengan pemanfaatan anggaran yang maksimal dan produktif, tanpa adanya pemangkasan.

“Jika perlu Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menyiapkan dana dengan instrumen investasi yang menarik. Membuka saluran investasi baru dan membangun ekosistem yang belum ada dalam institusi permodalan. Aktivasi Danantara sebagai investment jangka panjang yang profitable sekaligus ekosistem industrinya bertumbuh,” ujar Juan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika