Teruskan Pesan Prabowo, Dahnil Ungkap Raja-Raja Kecil Ganggu Transisi Haji, Siapa Dia?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) RI Dahnil Anzar Simanjuntak merilis fotonya bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025) di X. Dahnil pun mengungkapkan, dirinya berkesempatan melaporkan perkembangan BP Haji dan proses revisi UU No 8 Tahun 2019 setelah berbicara soal efisiensi anggaran kepada Prabowo yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Dahnil mengaku dirinya mendapatkan pesan dari Prabowo agar proses revisi beleid tersebut dikawal penuh oleh pimpinan DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sehingga bisa selesai. “Agar semua otoritas regulasi dan operasi perhajian di bawah institusi yakni BP Haji semua proses transisi dari Kemenag ke Badan Penyelenggaraan Haji harus sesuai instruksi beliau,”ujar dia.

Termasuk,  ujar dia, semua sumber daya manusia dan badan milik negara perhajian yang selama ini sudah menjadi otoritas BP Haji. Menurut Dahnil, Prabowo mengingatkan jangan sampai ada "raja-raja kecil" yang mengganggu jalannya perintah presiden tersebut.

"Perbaikan sektor perhajian adalah mutlak demi melayani cita-cita beragama Umat Islam dan menebar semangat toleransi dan nasionalisme dari berhaji. Para haji-haji harus lebih banyak berkontribusi untuk negeri,"ujar dia.

Diksi raja kecil ini juga digungakan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan sambutan pada pembukaan Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama di Surabaya, Senin lalu.

Prabowo kala itu, menyentil oknum-oknum yang tidak menyetujui kebijakan efisiensi anggaran dan merasa kebal hukum menghadapi keputusan-keputusan yang diambil oleh dirinya saat memperjuangkan kemakmuran rakyat.

Prabowo mengatakan dirinya tak masalah dengan pembangkangan tersebut, namun oknum itu harus berani berhadapan langsung dengan rakyat, terutama kalangan ibu-ibu yang disebutnya dengan emak-emak."Kau boleh melawan Prabowo, tetapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel, dablek!" kata Prabowo dalam siaran langsung di akun YouTube Sekretariat Presiden.

Di hadapan para Muslimat NU yang merupakan kalangan ibu-ibu, Presiden Prabowo menceritakan langkah efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga diambil agar pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperlukan dan berpotensi menjadi ladang korupsi bisa dihilangkan.

Namun, pada praktiknya ada saja pihak-pihak yang kontra dengan keputusan tersebut dan bahkan merasa kebal dari keputusan yang diambil Prabowo itu sehingga mengabaikannya.

"Ada, yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada," ujar Prabowo.

Padahal, menurut Prabowo, langkah efisiensi yang diambilnya sudah tepat karena program-program yang terdampak efisiensi merupakan kegiatan bersifat seremonial dan hanya untuk menggugurkan syarat formal di atas kertas.

Dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR beberapa waktu lalu, Menteri Agama Nasaruddin Umar berharap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 akan berjalan lancar meski tengah berlangsung proses transisi organisasi.

Ia mengatakan, saat ini, proses penyelenggaraan haji 2025 sudah berjalan. Ia akan terus berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Haji demi kesuksesan haji 2025.

"Haji tidak boleh gagal gara-gara transisi organisasi," tegas Menag. Ia menekankan bahwa Ia akan bekerja keras untuk memastikan transisi berjalan mulus tanpa mengorbankan kualitas pelayanan jemaah.

Untuk memastikan hal tersebut, Menag menilai perlu adanya komunikasi intensif dengan berbagai pihak baik dengan Badan Haji maupun komisi VIII DPR RI.

"Insya Allah transisi berjalan dengan halus sehingga tidak adanya kendala bagi jemaah haji. Kita sudah bersepakat anatara Badan Penyelenggara Haji dan Kementerian Agama RI. Karena yang utama adalah keselamatan dana kenyamanan jamaah haji," harapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika