Israel Kembali Khianati Gencatan Senjata, Hamas Tangguhkan Semua Negosiasi

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSSALEM — Penjajah Israel kembali berkhianat terhadap kesepakatan gencatan senjata dengan kelompok perlawanan Palestina, Hamas. Militer Israel menunda pembebasan sebanyak 620 tahanan Palestina yang dijadwalkan pada Sabtu (22/2/2025) setelah pihak Hamas membebaskan enam tawanan Israel di Jalur Gaza.

Hamas menilai penundaan oleh Israel melanggar kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza dan pertukaran tawanan. Di sisi lain, Israel menunda pembebasan itu karena proses penyerahan sandera oleh Hamas dinilai "memalukan".

"Klaim Israel itu salah dan lemah serta bermaksud untuk menghindari kewajiban sesuai kesepakatan," kata pemimpin Hamas, Ezzat Al Rishq, dalam sebuah pernyataan."Upacara penyerahan tidak menghina tawanan, tetapi menunjukkan perlakuan manusiawi terhadap mereka," kata dia.

Israel mengatakan akan menunda pembebasan hingga penyerahan sandera berikutnya dilakukan tanpa upacara "yang merendahkan".

"Penghinaan sesungguhnya adalah perlakuan terhadap tahanan Palestina dalam proses pembebasan mereka, yang kerap melibatkan penyiksaan, pemukulan, dan penghinaan yang disengaja hingga saat-saat terakhir," kata Rishq.

"Para tahanan Palestina dibebaskan dengan tangan diborgol dan mata tertutup, keluarga mereka diancam agar tidak merayakan kepulangan mereka,” kata dia.

Rishq menuduh pemimpin Israel Benjamin Netanyahu sengaja menyabotase kesepakatan Gaza. Netanyahu disebutnya terang-terangan melanggar perjanjian dan Israel kurang bertanggung jawab memenuhi komitmennya.

Rishq mendesak para mediator dan komunitas internasional untuk menekan Israel agar menghormati kesepakatan dan membebaskan para tahanan tanpa menunda-nunda. Kesepakatan gencatan senjata yang mulai diberlakukan bulan lalu itu telah menghentikan perang genosida yang dilancarkan Israel di Jalur Gaza.

Hamas menangguhkan semua negosiasi akibat dari pengkhianatan Israel tersebut. Hamas bersikeras bahwa tahanan yang disepakati harus dibebaskan terlebih dahulu.

"Tidak akan ada pembicaraan dengan musuh (Israel) melalui mediator sebelum adanya pembebasan tahanan yang disepakati sebagai ganti enam tawanan Israel," kata pemimpin Hamas Mahmoud Mardawi. Gencatan senjata Gaza dan kesepakatan pertukaran tahanan mulai berlaku bulan lalu.

Militer Israel pada Ahad (23/2/2025), menyatakan peningkatan kesiapan pasukannya di Jalur Gaza setelah ketegangan meningkat di tengah gencatan senjata.

"Setelah penilaian situasional, diputuskan untuk meningkatkan kesiapan operasional di area sekitar Jalur Gaza," kata tentara Israel dalam sebuah pernyataan, seraya mengklarifikasi bahwa "tidak ada perubahan pada pedoman Komando Front Dalam Negeri" yang sedang dilakukan.

Bersamaan dengan itu, pembatasan di komunitas perbatasan Gaza dicabut, yang memungkinkan aktivitas penuh di wilayah tersebut.

Mahkamah Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan pada November untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong itu.

Perang tersebut telah menewaskan lebih dari 48.300 warga Gaza, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan menghancurkan wilayah kantong Palestina itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika