Ini Langkah yang Diambil Gubernur Jateng Agar Buruh Sritex Bisa Bekerja Kembali

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gubenur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi, di Semarang, Senin (3/3/2025), mengatakan ada beberapa upaya yang dilakukan Pemprov Jateng untuk mengurangi dampak sosial dari pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 10 ribu buruh PT Sri Rejeki Isman atau Sritex di Sukoharjo. Pemprov Jateng merangkul sembilan perusahaan untuk mengupayakan agar para buruh terdampak PHK bisa bekerja kembali.

"Pemprov (Jateng) sifatnya membantu, agar tidak terjadi dampak sosial (akibat PHK). Harus kita bantu betul," kata Luthfi.

Hal tersebut disampaikan Luthfi usai memberikan arahan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang. Ia mengatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng Ahmad Aziz sedang ke Jakarta untuk berkomunikasi dengan instansi terkait guna menjamin hak-hak buruh atau pekerja.

"Hak mereka harus terpenuhi, mulai Jaminan Hari Tua (JHT),j aminan putus hubungan kerja, kita upayakan harus diselesaikan sebelum Lebaran. Kita tekankan, kewajibannya ada di BP Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan), kita (Pemprov Jateng) membantu," katanya.

Selanjutnya, kata dia, Pemprov Jateng mengupayakan buruh untuk bisa bekerja kembali dengan merangkul sembilan perusahaan.

"Ada (perusahaan) garmen, sepatu, dan lainnya. Nanti HRD-nya akan kami rapatkan dengan dinas kita, agar mereka bisa ditampung. Kemarin info awal mereka menyanggupi kalau akan menerima bekerja bila usianya tidak lebih dari 45 tahun," katanya.

Bagi eks karyawan Sritex yang memilih jalan untuk berwirausaha, lanjut dia, Pemprov Jateng juga akan memfasilitasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK). "BLK sudah ada. Tinggal programnya yang diselaraskan. Mereka yang punya wirausaha, kami masukkan ke situ untuk bisa berwirausaha," katanya.

Luthfi menegaskan poin pentingnya bahwa Pemprov Jateng mengupayakan agar hak-hak tenaga kerja tetap dapat dipenuhi. Dan saat ini, menurut Luthfi, telah koordinasi dengan kurator yang saat ini masih terus mendata aset milik PT Sritex.

"Selain komunikasi dengan kurator, kami juga koordinasi dengan Pemkab Sukoharjo," katanya.

Pemerintah Kota Surakarta pun mengupayakan peluang kerja untuk korban PHK PT Sritex. "Jadi tadi pagi saya sudah koordinasi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja untuk segera mendata 600 karyawan yang ter-PHK," kata Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Solo, Jawa Tengah, Senin.

Selanjutnya, Respati akan segera menemui mereka untuk kemudian memfasilitasi para korban PHK itu ke peluang kerja yang baru. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pendampingan agar hak-hak mereka sebagai pekerja bisa terpenuhi sesuai aturan.

"Segera penyaluran tenaga kerjanya. Kan memang keahlian mereka di garmen, tekstil, saya akan titipkan ke perusahaan garmen yang masih eksis sekarang. Saya upayakan bisa menyalurkan dengan baik," katanya.

Pihaknya akan memberikan advokasi khususnya yang ber-KTP Solo agar mendapatkan hak-haknya. Sementara itu, Pemkot Surakarta juga tengah menggodok program jangka menegah yang dimasukkan dalam Asta Cita Surakarta.

"Yang paling utama, prioritas anggaran nanti kami fungsikan semua ke Disnaker karena tidak hanya masalah Sritex, 2030 ada bonus demografi," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika