Cegah Banjir di Bekasi, ini yang Dikatakan Menko PMK Pratikno

Banjir di Bekasi menelan banyak kerugian.

Republika/Edwin Dwi Putranto
Penampakan banjir di Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025). Sebanyak 7 kecamatan di Kota Bekasi terdampak banjir akibat meluapnya Kali Bekasi. Kecamatannya meliputi Jatiasih, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bantargebang, Medan Satria, dan Pondok Gede. Terdapat sekitar 20 lokasi posko pengungsian yang disiapkan. Posko-posko ini tersebar di kawasan Perum Pondok Gede Permai dan wilayah terdampak lainnya. Pemerintah Kota Bekasi telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir. Total pengungsi akibat banjir bekasi mencapai 5.000 KK, dengan jumlah jiwa yang terdampak 16 ribu jiwa secara keseluruhan.
Red: Erdy Nasrul

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno berharap operasi modifikasi cuaca dapat membantu mengurangi curah hujan yang berlebihan di sejumlah wilayah terdampak banjir di Bekasi, Jawa Barat.

Baca Juga


"Untuk mengurangi curah hujan yang berlebihan, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) melakukan tambahan pesawat untuk modifikasi cuaca, dengan menurunkan mendung di laut supaya tidak turun di daratan. Tadi malam, semalam penuh ada penambahan untuk operasi modifikasi cuaca," kata Pratikno di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, kondisi cuaca di Bekasi pada Rabu sudah lebih baik.

"Kita lihat hari ini juga sudah mulai jauh lebih baik. Kita terus memonitor, termasuk kondisi di Bekasi sudah jauh lebih baik," kata Pratikno.

Upaya modifikasi cuaca dilakukan mengingat curah hujan yang diprakirakan masih tinggi di Jabodetabek dalam 10 hari ke depan.

Selain melakukan operasi modifikasi cuaca, pemerintah juga melakukan pemompaan air untuk mempercepat banjir surut.

"Tadi malam, pompa-pompa air dikerahkan untuk mempercepat genangan-genangan air surut di Kota Bekasi," kata Pratikno.

Pemerintah kini masih terus melakukan evakuasi masyarakat yang terdampak banjir di Bekasi. Selain itu, juga menyalurkan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat terdampak banjir.

"Evakuasi ini penting untuk tanggap darurat dan juga pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar ya, seperti makanan, pakaian, baik di pengungsian maupun di luar pengungsian," kata Pratikno.

Berdasarkan data Satgas Tanggap Darurat Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Barat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi, terdapat tujuh kecamatan yang terdampak bencana banjir, yakni Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Medan Satria, Jatiasih, Pondok Gede, dan Kecamatan Rawalumbu.

Banjir yang terjadi di Kota Bekasi akibat curah hujan ekstrem sejak Senin (3/3) yang menyebabkan sungai-sungai meluap dan menggenangi permukiman warga serta beberapa fasilitas umum.

Kondisi lapangan per 4 Maret 2025, banjir belum surut dan di beberapa lokasi terdampak mengalami listrik padam.

Pihak berwenang masih dalam tahap evakuasi warga dan mendata korban serta fasilitas umum yang terdampak.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Khoirudin meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk terus melakukan pengerukan di seluruh sungai guna mengatasi banjir.

“Memang ada pendangkalan sungai, aliran air. Lumpur-lumpur semakin meninggi yang membuat debit air menjadi berkurang tampungannya. Saya minta kepada pemerintah agar segera mengeruk seluruh saluran air dan sungai,” kata Khoirudin saat dijumpai di Jakarta Selatan, Rabu.

Khoirudin berharap ke depannya, Jakarta memiliki kanal pengendali banjir, seperti di beberapa kota di dunia, salah satunya Kuala Lumpur.

Khoirudin mengatakan, Kuala Lumpur memiliki terowongan sehingga air dapat dipompa ke bawah dan kemudian dibuang ke laut.

Lebih lanjut dia juga menyampaikan, pengerukan sungai harus rutin dilakukan. Tahun depan saat musim hujan kembali, Jakarta perlu melakukan pengerukan.

 

“Karena memang endapan itu mengalir bersama aliran air. Jadi, pengerjaan banjir terus kita lakukan. Karena memang ini PR kita bersama,” katanya.

Khoirudin pun menyampaikan duka cita untuk korban yang terdampak banjir.

Pihak DPRD DKI Jakarta, katanya, juga turut melakukan peninjauan langsung ke masyarakat.

Dia berharap, dengan bersama-sama eksekutif dan legislatif menangani masalah banjir, Jakarta dapat segera teratasi dari musibah ini.

“Nanti prioritas anggaran tetap untuk banjir dan kemacetan,” kata Khoirudin.

DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,6 triliun untuk penanganan banjir pada 2025.

Anggaran ini merupakan salah satu yang terbesar dalam APBD 2025 dan mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengatasi permasalahan banjir di ibu kota.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler