Gebrakan Kang Dedi Mulyadi Ini Diapresiasi Menhub dan Wapres Gibran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengapresiasi kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang responsif dan strategis dalam menghentikan sementara kegiatan angkutan tradisional di wilayah Jawa Barat selama puncak arus mudik Lebaran 2025. Dudy mengatakan kebijakan ini menunjukkan perhatian besar Dedi terhadap kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat yang melaksanakan perjalanan mudik.

‘’Kami berterima kasih dan sangat mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat yang tidak hanya mengutamakan aspek keselamatan, tetapi juga memberikan perhatian kepada para pekerja andong, becak, dan sopir angkot lainnya,’’ ujar Dudy dalam keterangan tertulis di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Dudy, kompensasi yang diberikan Dedi selama periode puncak arus mudik dan balik Lebaran 2025 merupakan tindakan yang sangat mulia, peduli rakyat, dan memperlihatkan rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Dudy menegaskan kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi kelancaran arus mudik dan juga meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pihak yang terlibat.

"Kami berharap kerja sama yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat terus terjalin untuk memastikan transportasi yang aman, lancar, dan nyaman bagi masyarakat," kata Dudy.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengumumkan akan memberi kompensasi bagi angkutan tradisional seperti delman dan becak agar tidak beroperasi selama masa arus mudik Lebaran 2025. Kompensasi diberikan dengan nominal Rp 3 juta per angkutan.

Kepala Dinas Perhubungan Jabar A. Koswara mengatakan, kebijakan memberi kompensasi bagi delman dan becak ini untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan di titik-titik tertentu. Koswara menjelaskan ada potensi terjadinya kemacetan saat diberlakukannya rekayasa lalulintas di jalan tol seperti one way saat arus mudik nanti.

"Karena itu, Gubernur Jabar meminta agar angkutan tradisional tidak beroperasi sementara selama dua pekan," kata Koswara.

Hapus tunggakan pajak

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan kebijakan untuk menghapus seluruh tunggakan pajak kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat bagi masyarakat yang hingga kini belum membayarkan kewajiban hingga tahun 2024.

Dedi di Bandung, Rabu, menyampaikan kebijakan ini berlaku dalam membebaskan tunggakan pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat dan badan usaha yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya, hingga tahun 2024 ke belakang, tanpa batasan jumlah tahun.

Masyarakat, diberikan kesempatan untuk memperpanjang masa berlaku pajak kendaraannya mulai 20 Maret - 6 Juni 2025, dengan hanya membayar pajak tahun berjalan tanpa harus melunasi tunggakan sebelumnya.

"Kami Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengampuni, memaafkan seluruh tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotornya tetapi setelah lebaran mohon diperpanjang," ujar Dedi.

Dedi mengingatkan bahwa pajak kendaraan memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan. Oleh karena itu, ia menegaskan setelah masa penghapusan tunggakan ini berakhir, kendaraan yang belum membayar pajak tidak akan diizinkan melintas di jalan raya, di seluruh Jawa Barat.

Terkait kemungkinan hilangnya potensi pendapatan daerah akibat kebijakan ini, Dedi menegaskan jangan berpikir soal kehilangan potensi, karena hal ini akan menciptakan pembayar pajak baru.

Karena, kata Dedi, masyarakat tidak mau membayar pajak, karena tunggakannya sudah menumpuk dan tidak mampu bayar.

"Logikanya jangan potensi kehilangan pajak, tapi mendapatkan yang baru. Karena dia tidak bisa bayar. Dengan ini bisa ada pemotongan dan stimulus untuk semangat membayar pajak," ujarnya.

Diapresiasi Wapres

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan apresiasi terhadap upaya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam menangani permasalahan banjir di wilayahnya.

Gibran dalam agenda Buka Puasa Bersama jajaran Kamar Dagang dan Industri (Kadin), di Jakarta, Jumat, menyoroti pentingnya peran kepala daerah dalam menjaga lingkungan.

"Ini sekali lagi, gambar-gambar dan foto-foto yang ditampilkan tadi, saya juga ingin mengapresiasi kepala-kepala daerah, Bupati, Wali Kota, Gubernur yang sudah aktif untuk menjaga lingkungannya," ujar Gibran.

Secara khusus, Wapres menyoroti langkah berani yang dilakukan Dedi Mulyadi dalam menertibkan bangunan yang tidak sesuai regulasi.

"Terutama kemarin yang paling viral adalah Gubernur Jawa Barat yang sudah sangat berani melakukan gebrakan untuk menertibkan beberapa bangunan-bangunan yang tidak sesuai regulasi," katanya.

Langkah Gubernur Dedi dalam menertibkan bangunan liar dan memperbaiki tata kelola lingkungan dinilai sebagai tindakan konkret dalam mengurangi risiko banjir yang kerap melanda beberapa daerah di Jawa Barat.

"Pak Dedi Kepala daerah yang berani dan hal itu harus tegas, apalagi perusahaan yang sudah tidak sesuai aturan harus ditindak tegas. Saya sangat mengapresiasi karena saya sendiri turun ke Bekasi, Sukabumi dampaknya luar biasa," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wapres juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga keseimbangan lingkungan serta mencegah dampak buruk dari perubahan iklim.

Ikuti Whatsapp Channel Republika