Bisakah Indonesia Melawan Tarif Trump Ketika Kedelai untuk Tempe Saja Masih Impor dari AS?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengguncang dunia dengan pengumuman tarif resiprokal atau tarif balasan kepada banyak negara, termasuk Indonesia. Indonesia menjadi sasaran peluru perang dagang Trump dengan dikenakan tarif impor sebesar 32 persen. Ini karena Indonesia dianggap memberikan tarif ke AS mencapai 64 persen.

Indonesia tidak sendiri. Banyak negara maupun kawasan besar yang menjadi sasaran kebijakan Trump itu, seperti China, Uni Eropa, India, dan bahkan sekutu dekat AS sendiri, Jepang. China dikenakan tarif sebesar 34 persen. Tarif itu menjadi tambahan atas tarif sebelumnya yang sudah diberikan Trump pada awal tahun sebesar 20 persen. Sehingga, total tarif yang dikenakan untuk produk impor dari China mencapai 54 persen.

Banyak negara di dunia mengecam tindakan Trump karena telah mengusik tatanan perdagangan global dan multilateralisme. China adalah satu yang sudah mengamuk dan membalas tarif Trump dengan tarif sebesar 34 persen untuk produk impor dari AS.

Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Apakah melawan atau lebih memilih bernegosiasi dengan Trump?

Sejak Trump mengumumkan tarif baru tersebut pada Rabu (2/4/2025) waktu AS, Presiden Prabowo Subianto belum memberikan pernyataan langsung kepada publik. Kendati demikian, anak buahnya di kementerian telah menggelar rapat untuk merespons kebijakan tarif resiprokal itu.

Dalam keterangan tertulis yang dirilis oleh Kemenko Perekonomian pada Kamis (3/4/2025), Pemerintah mengakui pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS. Selama ini, produk ekspor utama Indonesia di pasar AS antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak sawit, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut.

"Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan," ungkap keterangan tersebut.

Disebutkan pula bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan deregulasi yaitu penyederhaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Measures (NTMs). Hal ini disebut sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang diusung pemerintah.

Langkah kebijakan strategis lainnya akan ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki iklim investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas. Indonesia pun telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pun langsung bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Jumat (4/4/2025) untuk membahas kondisi yang menantang ini.

Kedelai dan Kinerja Perdagangan Indonesia-Amerika Serikat

Posisi tawar Indonesia untuk bisa bernegosiasi dengan AS dapat dilihat dari kinerja perdagangan yang selama ini telah terjalin. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), AS adalah negara penyumbang surplus perdagangan terbesar bagi Indonesia. Dalam periode Januari-Februari 2025, Indonesia berhasil mencetak surplus sebesar 3,1 miliar dolar AS. Angka itu didukung oleh komoditas penyumbang surplus terbesar seperti mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, pakaian dan aksesorinya, dan alas kaki.

AS memang merupakan negara andalan penyumbang surplus bagi perdagangan internasional Indonesia. Selama setahun penuh 2024, surplus dagang bagi Indonesia atas AS mencapai 16,84 miliar dolar AS. Di tempat kedua penyumbang surplus terbesar bagi Indonesia adalah India dengan nilai 15,4 miliar dolar AS.

Secara keseluruhan, Indonesia merasakan surplus perdagangan 31,04 miliar dolar AS pada 2024. Neraca dagang Indonesia berhasil surplus dalam 56 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

Kondisi surplus dagang terhadap AS inilah yang membuat Indonesia menjadi target serangan tarif Trump. Mampukah Indonesia menyerang balik? Perlu untuk dilihat komposisi impor produk dari AS ke Indonesia.

Impor produk dari AS ke Indonesia relatif kecil dibandingkan negara lain. Bahkan, AS tidak termasuk dalam negara dan kawasan utama impor nonmigas Indonesia pada 2024. Paling banyak yakni dari China (40,65 persen), kemudian ASEAN (15,08 persen), Jepang (7,47 persen), Uni Eropa (6,38 persen), dan Australia (4,84 persen).

Akan tetapi, impor utama produk AS ke Indonesia justru relatif tak tergantikan yakni kedelai yang diketahui adalah bahan baku utama produk tahu dan tempe di Indonesia. Dikutip dari paparan rekomendasi Dewan Ekonomi Ekonomi Nasional (DEN) Antisipasi Pengumuman Resiprokal Tarif AS yang diterima Republika, kedelai menjadi komoditas dengan nilai ekspor terbesar dari AS ke Indonesia yakni mencapai 1,25 miliar dolar AS dalam setahun. Baru kemudian di bawahnya terdapat propane, liquefied (HS:271112) sebesar 0,85 miliar dolar AS dan saturated acyclic hydrocarbons (HS:290110) senilai 0,68 miliar dolar AS. Dengan demikian, kedelai menjadi pemain penting dalam hubungan perdagangan Indonesia dan AS.

Impor kedelai Indonesia pun mayoritas berasal dari AS. Berdasarkan data BPS pada 2023, impor kedelai dari AS mencapai 1,95 juta ton. AS menguasai mayoritas pangsa impor kedelai Indonesia mencapai 85,9 persen.

Kondisi ini pun sebelumnya telah direspons pemerintah dengan berupaya memperkuat diversifikasi pasar sekaligus menggenjot produksi kedelai dari dalam negeri.

Pemerintah Indonesia disarankan untuk tidak gegabah dalam merespons kebijakan tarif Trump. Hal ini karena dampak dari kebijakan tersebut bukan hanya berdampak pada sektor riil tapi juga sektor finansial.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong menilai, gejolak mata uang akan terjadi lantaran negara-negara seperti China, Uni Eropa, maupun Kanada berpotensi melakukan retaliasi. Untuk Indonesia, dia menganggap pemerintah takkan melakukan tindakan balasan karena ekonomi dalam negeri tidak besar dan kuat.

“Pemerintah sebaiknya berusaha menegosiasi dan wait and see perkembangan lebih jauh,” kata dia.

Senada, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai rupiah akan kembali menguat pada keseimbangan baru setelah pengumuman tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump.

“Dalam kondisi seperti sekarang ini, pelemahan ekonomi domestik dan pelemahan nilai tukar rupiah adalah hal yang lumrah terjadi dan rupiah akan berada dalam kondisi overshoot (pelemahan yang cepat dalam waktu pendek), untuk kemudian kembali menguat pada keseimbangan baru,” kata Fakhrul di Jakarta, Jumat (4/4/2025).

Ia menyoroti kebijakan baru Presiden AS Donald Trump yaitu penetapan tarif resiprokal untuk sejumlah negara termasuk Indonesia, yang dinilainya akan membawa kesempatan sekaligus keseimbangan baru. Fakhrul memandang, pemerintah RI sebaiknya tidak reaktif dan melakukan tindakan balasan yang terlalu cepat.

Belajar dari proses yang terjadi sebelumnya, ia menilai ada kecenderungan pemerintahan Donald Trump lebih menggunakan metode Carrot and Stick, dengan penetapan tarif baru ini sebagai permulaan.

“Negosiasi bilateral antarnegara terkait perdagangan adalah hal yang selanjutnya akan dilakukan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kondisi dunia sekarang ini mulai mengalami perubahan dengan terjadinya pelemahan multilateralisme. Ke depannya, perjanjian kerja sama ekonomi akan lebih banyak dilakukan langsung antar negara atau bilateral.

“Dalam kondisi seperti sekarang ini, pelemahan ekonomi domestik dan pelemahan nilai tukar rupiah adalah hal yang lumrah terjadi dan rupiah akan berada dalam kondisi overshoot (pelemahan yang cepat dalam waktu pendek), untuk kemudian kembali menguat pada keseimbangan baru,” katanya.

Untuk bisa memiliki keseimbangan baru rupiah yang kuat, Fakhrul menuturkan pemerintah harus melakukan beberapa hal. Beberapa yang bisa dilakukan adalah proses realokasi anggaran sehingga perputaran ekonomi dalam negeri bisa meningkat. Pemerintah juga perlu memberikan komunikasi baik kepada masyarakat dan pasar keuangan tentang langkah konkret untuk memastikan ketergantungan Indonesia pada ekonomi global bisa turun dalam jangka waktu yang cepat.

“Isu ketahanan pangan, energi dan kesehatan menjadi hal penting terkait dengan meningkatnya tensi perang dagang," ujarnya.

Selain itu, Fakhrul memandang tantangan perang dagang ini malah bisa membuka kesempatan khusus kepada Indonesia untuk bisa mendapatkan pasar tertentu dengan Amerika Serikat, mulai dari sektor tekstil, alas kaki, furnitur, komponen otomotif dan nikel.

“Namun sekali lagi, kita harus sadar bahwa tidak ada lagi kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat akan dilaksanakan dengan rule based. Kecenderungan untuk negosiasi yang alot akan terjadi,” tuturnya.

Menurut dia, para diplomat ekonomi Indonesia harus lihai dalam bernegosiasi terkait urusan ini, terutama peran Kementerian Luar Negeri yang akan semakin penting dalam membawa agenda-agenda ekonomi Indonesia ke tingkat global.

Indonesia disarankan harus tetap dalam posisi netral sambil terus membangun relasi dengan negara-negara anggota BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan) maupun Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

“Ke depannya, Indonesia harus tetap menjaga posisi netral dengan terus membangun relasi kepada berbagai negara, baik itu BRICS ataupun OECD untuk bisa memaksimalkan dampak positif untuk perekonomian Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut Fakhrul juga menyoroti pasar keuangan setelah adanya penurunan nilai indeks saham beberapa waktu lalu. Ia mengimbau kepada para investor untuk tidak takut atas sentimen baru soal perang dagang.

“Karena 80 persen dari situasi ini sudah priced in (terprediksi) di pasar. Kalau tak ada aral melintang, seharusnya kita bisa mulai melirik kesempatan yang muncul dari pasar saham yang telah murah,” tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika