Soal Kabar Rusia Ingin Tempatkan Pesawat Tempur di Papua, Ini Jawaban Tegas RI
Menhan Australia disebut telah menghubungi Menhan RI terkait kabar tersebut.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri (RI) mengatakan, Indonesia tidak pernah memberikan izin kepada negara manapun untuk memiliki pangkalan militer di Tanah Air. Hal itu disampaikan menyusul laporan yang menyebut bahwa Rusia hendak menempatkan armada pesawat milik angkatan udaranya di Papua.
"Indonesia tidak pernah memberikan izin kepada negara manapun untuk membangun atau memiliki pangkalan militer di Indonesia. Indonesia, sebagai negara yang memiliki tradisi politik luar negeri yang bebas aktif, akan menerima dan mengizinkan pesawat atau kapal militer negara lain dalam misi damai untuk berkunjung ke Indonesia," kata Juru Bicara Kemlu RI Roy Soemirat dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (16/4/2025) malam.
Roy menambahkan, Indonesia memiliki rencana untuk membangun tempat peluncuran satelit di Biak. "Pembicaraan mengenai hal tersebut telah dimulai beberapa tahun yang lalu namun belum sampai kepada keputusan apapun," ujarnya.
Pada Senin (14/4/2025) lalu, situs berita pertahanan internasional, Janes, menerbitkan artikel berjudul "Indonesia mulls options after Russia seeks access to air force base". Dalam artikel tersebut, Janes mengungkapkan bahwa Indonesia telah menerima permintaan resmi dari Moskow agar Angkatan Udara Rusia dapat menempatkan pesawatnya di Papua.
"Dalam permintaan tersebut, Rusia berupaya untuk menempatkan beberapa pesawat jarak jauh di Pangkalan Angkatan Udara Manuhua, yang berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kaisiepo," tulis Janes dalam laporannya.
Pangkalan tersebut berlokasi di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Ia merupakan rumah bagi Skuadron Penerbangan 27 Angkatan Udara Indonesia, yang mengoperasikan armada pesawat pengintai CN235.
"Sumber terpisah dari pemerintah Indonesia telah mengonfirmasi kepada Janes bahwa permintaan tersebut diterima oleh kantor Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin setelah pertemuannya dengan Menteri Dewan Keamanan Federasi Rusia Sergei Shoigu pada Februari 2025," tulis Janes dalam laporannya.
Kemlu RI kemudian membantah kabar yang menyebut bahwa Rusia sudah menyampaikan permintaan resmi kepada Indonesia untuk menempatkan pesawat milik angkatan udaranya di Papua. "Kami belum pernah mendengar mengenai permintaan Rusia untuk menempatkan pesawatnya di pangkalan udara milik Indonesia di wilayah Papua," kata Juru Bicara Kemlu RI Roy Soemirat dalam keterangannya pada Selasa (15/4/2025) malam.
Namun Roy tak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kabar tersebut. "Silakan dapat menghubungi kementerian/instansi terkait," ujarnya.
Laporan yang diterbitkan Janes turut menarik perhatian Pemerintah Australia. Merespons laporan tersebut, Menteri Pertahanan (Menhan) Australia Richard Marles mengaku telah menghubungi Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin.
“(Dia) mengatakan kepada saya dengan sejelas-jelasnya, laporan tentang prospek pesawat Rusia yang beroperasi dari Indonesia sama sekali tidak benar,” kata Marles pada Selasa malam menyinggung tentang percakapannya dengan Sjafrie, dikutip laman the Guardian.
Pada konferensi pers terpisah, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengaku sudah turut membaca laporan yang diterbitkan Janes. "Kami, sebagai pemerintah, telah menghubungi untuk mengonfirmasi laporan tersebut dan untuk mengetahui apakah laporan tersebut akurat atau tidak dan apa status permintaan dari Rusia tersebut," ujar Wong.
Pada Selasa, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menegaskan dukungan negaranya untuk Ukraina. "Kami jelas tidak ingin melihat pengaruh Rusia di wilayah kami, sangat jelas," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika