Amerika Komplain QRIS, Yogyakarta Malah Geber Semua Parkiran Pakai QRIS
Yogyakarta optimalkan QRIS.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Amerika menyebut QRIS menjadi hambatan bagi produk perbankan asing. AS komplain atas kebijakan pemerintah yang membatasi kepemilikan asing di Indonesia. Mereka protes dan menjadikan aturan itu sebagai salah satu hambatan hingga Indonesia dikenakan tarif resiprokal oleh Presiden Donald John Trump.
Dalam Laporan Perkiraan Perdagangan Nasional 2025 tentang Hambatan Perdagangan Luar Negeri AS, menyoroti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 56/03/2016 membatasi kepemilikan bank tidak lebih dari 40 persen oleh satu pemegang saham, yang berlaku untuk pemegang saham asing dan domestik. Dalam kasus tertentu, OJK dapat memberikan pengecualian terhadap aturan umum ini.
"Berdasarkan Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2021, OJK meningkatkan batasan ekuitas asing untuk bank umum menjadi 99 persen dengan penilaian sebelumnya dari unit pengawas perbankan di OJK. Bank sentral Indonesia, Bank Indonesia (BI), membatasi kepemilikan asing di perusahaan pelaporan kredit swasta hingga 49 persen berdasarkan Surat Edaran BI No. 15/49/DPKL," begitu isi dokumen tersebut dikutip Republika.co.id di Jakarta, Ahad (20/4/2024).
Berdasarkan Peraturan BI Nomor 18/40/PBI/2016 tentang operasi pemrosesan transaksi pembayaran, BI membatasi kepemilikan asing atas perusahaan pembayaran hingga 20 persen (tetapi mengecualikan investasi yang ada yang melebihi batasan ekuitas asing ini). Peraturan BI No. 19/08/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) mewajibkan seluruh transaksi debit dan kredit ritel domestik diproses melalui lembaga switching GPN yang berlokasi di Indonesia dan memiliki izin dari BI.
Parkir di Yogya akan pakai QRIS semua
Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan seluruh juru parkir (jukir) di wilayahnya menggunakan QRIS yang merupakan sistem pembayaran nontunai dengan QR Code untuk mendukung layanan perparkiran.
"Secara terus menerus seluruh jukir di Kota Yogyakarta nanti kita harapkan sampai pada titik itu dan digitalisasi hal yang familiar oleh para jukir. Sehingga ada kepastian layanan, kepastian tarif dan mekanisme perparkiran," ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Agus Arif Nugroho di Yogyakarta, Kamis.
Menurut dia, digitalisasi pembayaran termasuk pada layanan parkir akan memberikan kemudahan bagi masyarakat serta menciptakan kepastian layanan perparkiran.
"Agar masyarakat yang menggunakan jasa layanan parkir bisa membayar tanpa harus ribet. Juru parkir tidak usah ribet menyiapkan uang kembalian. Tinggal membuka rekening," ujar dia.
Sebagai tahap awal, 10 jukir yang menjadi sasaran "pilot project" atau program percontohan tersebar di Jalan Diponegoro, Brigjend Katamso, Mataram, Laksda Adisutjipto, dan Jalan KH Ahmad Dahlan yang masing-masing jalan terdapat dua jukir.
Mereka dibekali seragam baru dan kalung QRIS sebagai sarana pembayaran nontunai, sementara pengguna parkir tetap mendapatkan karcis sebagai bukti pembayaran.
Agus menargetkan jumlah jukir pengguna QRIS akan bertambah menjadi 100 orang pada akhir Mei 2025.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY Sri Darmadi Sudibyo mendukung langkah tersebut dan menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar terbiasa dengan sistem pembayaran digital.
Dia juga berharap para jukir di Kota Gudeg dapat menjadi agen edukasi bagi masyarakat di lapangan.
Salah satu jukir, Uhlul Intanti yang bertugas di Jalan Laksda Adisutjipto mengaku senang dengan adanya sarana pembayaran digital itu karena memudahkan transaksi, terutama saat pengguna membawa uang pecahan besar.
"Harapannya ke depan, misalnya ada pengguna yang bawa uang besar atau kita 'enggak' ada uang kembalian, mereka bisa pakai QRIS," ucap Uhlul.
Melonjak
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan mencatat peningkatan transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) hingga Februari 2025 sebanyak 7,87 juta transaksi atau tumbuh 134,42 persen secara tahunan (yoy).
"Peningkatan volume transaksi itu juga diikuti dengan nilai transaksi QRIS yakni Rp967,3 miliar atau naik 111,46 persen (yoy)," kata Kepala Perwakilan BI Sulsel Rizki Ernadi Wimanda di Makassar, Kamis.
Dia mengatakan volume dan nominal transaksi yang tumbuh signifikan tersebut mencerminkan semakin luasnya adopsi masyarakat tentang sistem pembayaran digital.
Sementara capaian yang diperoleh Sulsel ini, lanjut dia, sejalan dengan Implementasi QRIS sepanjang 2024 yang menunjukkan kinerja positif, dengan jumlah pengguna mencapai 55,42 juta dan merchant sebanyak 35,85 juta.
Menurut Rizki, peningkatan penggunaan QRIS di kalangan masyarakat itu tidak terlepas dari peran aktif perbankan dalam mengedukasi dan mendorong masyarakat serta pelaku usaha untuk beralih ke transaksi digital dan memanfaatkan besarnya generasi produktif di Sulsel.
Dia menjelaskan ada tiga poin utama yang menjadi fokus Bank Indonesia dalam transformasi keuangan digital di Sulsel.
Selain pertumbuhan positif QRIS, juga diperkenalkan inovasi terbaru QRIS fitur berbasis teknologi Near Field Communication (NFC) yang memungkinkan transaksi hanya dengan satu sentuhan antarperangkat.
"Fitur ini dianggap sangat cocok untuk sektor transportasi, parkir, ritel, hingga layanan publik. Dengan QRIS Tap, masyarakat dapat melakukan transaksi secara cepat dan praktis, tanpa perlu memindai kode QR," ujarnya.
Rizki mengatakan, potensi besar penerapan QRIS Tap secara luas di Sulsel, mengingat tingginya populasi generasi muda, penetrasi smartphone, dan jumlah pelaku UMKM yang signifikan.
"Kami mengajak seluruh penyedia jasa pembayaran yang telah siap untuk bersama-sama memperluas penggunaan QRIS Tap di berbagai sektor," kata Rizki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika