Ketum Pemuda Parmusi Soroti Judol Hingga Gaza
Pemuda Parmusi dukung Palestina merdeka sepenuhnya.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Parmusi, Kifah Gibraltar Bey, menyoroti sejumlah persoalan strategis bangsa mulai dari polemik judi online (judol), tawuran remaja, hingga isu evakuasi warga Gaza oleh pemerintah Indonesia. Hal ini ia sampaikan dalam acara Halalbihalal GP Parmusi di Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Dalam kesempatan itu, Kifah menyoroti maraknya judi online di kalangan pemuda. Ia menyebut judol sebagai ancaman serius bagi masa depan generasi muda.
"Gerakan Pemuda Parmusi sangat anti-judi online. Itu haram, merugikan karakter bangsa, dan berdampak buruk secara mental maupun finansial," ujar Kifah kepada Republika di sela acara Halalbilal GP Parmusi.
Kifah menambahkan bahwa GP Parmusi juga secara aktif menyuarakan bahaya judol dan pinjaman online (pinjol) kepada komunitas pemuda dan keluarga-keluarga di masyarakat.
"Ini sangat merugikan karakter bangsa dan kualitas pemuda kita di masa depan. Karena terjeratnya pemuda-pemuda di judol, bahkan pinjol pun sekalipun, itu membuat mereka tidak bisa mengupayakan usaha-usaha yang bersifat ekonomis dan finansial," ucap Kifah.
Selain itu, dia juga turut menyoroti maraknya tawuran di kalangan remaja yang menurutnya dipicu oleh pengangguran dan minimnya ruang ekspresi positif.
“Di depan rumah saya sendiri, beberapa hari lalu ada tawuran jam tiga pagi. Mereka bawa celurit. Ini akibat pengangguran, kurangnya wadah intelektual, dan lemahnya perhatian terhadap generasi muda,* ucap dia.
Untuk mengatasi hal ini, menurut Kifah, negara perlu hadir secara aktif, termasuk memperkuat pengawasan dan patroli di malam hari, serta memberi ruang positif bagi anak muda untuk menyalurkan energi mereka.
Tidak hanya itu, Kifah juga menyoroti masalah kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Dia pun menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah Indonesia yang berencana mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Menurut dia, langkah tersebut justru berpotensi mengaburkan isu kedaulatan Palestina.
“Untuk kebijakan evakuasi Gaza, memang awalnya kami mengapresiasi. Namun kami rasa belum sangatlah genting untuk Indonesia melakukan kebijakan pemindahan warga Gaza ke Indonesia,” kata Kifah.
Dia menilai, selama masih ada ruang bagi dialog dan diplomasi di Gaza, pendekatan yang lebih tepat adalah dengan mengirim bantuan, bukan menarik pengungsi ke tanah air.
“Kalau kita alih-alih memindahkan, lebih baik kita memberikan bantuan, membangun shelter di sana, atau mengirim pasukan perdamaian,” jelas dia.
Kifah memperingatkan bahwa langkah pemindahan warga Gaza dapat berdampak buruk, baik secara ideologis maupun sosial, bagi bangsa Indonesia. Ia menilai kebijakan itu berpotensi melemahkan semangat perjuangan Palestina dan mengganggu stabilitas sosial dalam negeri.
“Jika mereka dipindahkan ke Indonesia, maka ada efek domino. Apalagi kondisi ekonomi kita sedang goyang. Ini bisa memicu kecemburuan sosial,” ucap dia.
Kifah juga meminta pemerintah untuk kembali bersuara lantang dalam membela Palestina, seperti sikap Indonesia di masa lalu.
"Kami minta pemerintah untuk meninjau kembali, meninjau kembali skala prioritas tentang kebijakan evakuasi Gaza. Dan kami mendorong pemerintah untuk sedikit bersuara," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika