Dedi Mulyadi Bantah Ada Persyaratan Vasektomi untuk Penerima Bansos

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa tidak ada kebijakan pemerintah yang mensyaratkan prosedur vasektomi bagi penerima bantuan sosial (bansos). Pernyataan tersebut disampaikan Dedi untuk merespons kritik dan kesimpangsiuran informasi yang berkembang di media sosial.

"Tidak ada kebijakan vasektomi (untuk menerima bansos)," kata Dedi, Kamis (8/5/2025).

Dedi juga menampik bahwa akan ada rencana penerapan vasektomi. Menurut dia, penerima bansos yang anggota keluarganya banyak diharapkan mengikuti program Keluarga Berencana (KB).

Ia menekankan, program KB tidak hanya berarti vasektomi, melainkan mencakup berbagai metode kontrasepsi yang bisa dipilih sesuai kebutuhan dan keyakinan masing-masing keluarga.

"Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada kebijakan itu. Bisa dilihat di media sosial saya. Media sosial saya adalah, pada penerima bantuan yang anaknya banyak diharapkan berkeluarga berencana," katanya. 

"Dan berkeluarga berencana itu, kalau bisa laki-laki, dan tidak vasektomi saja. kan ada yang lain. Ada pengaman," kata dia, menambahkan. 

Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengungkapkan rencana kebijakan KB itu dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk "Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah" di Pusdai Jawa Barat, yang dihadiri oleh Mensos Saifullah Yusuf, Mendes PDT Yandri Susanto, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), guna meminta dukungan.

Dalam rapat tersebut, Dedi mengatakan, KB, terlebih KB pria berupa vasektomi (Metode Operasi Pria/MOP), akan menjadi syarat untuk penerimaan bantuan sosial. Dia mengatakan, dari temuannya banyak keluarga prasejahtera ternyata memiliki banyak anak, padahal kebutuhan tidak tercukupi.

"Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp 2 miliar tetap tidak punya anak. Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, punya 16 anak. Saya di Majalengka bertemu dengan anak-anak yang jualan kue di alun-alun. Akhirnya saya bertemu dengan orang tuanya yang lagi di kontrakan. Bapaknya ada, anaknya jualan kue. Ternyata sudah punya 10 anak dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11," ucap Dedi.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pun angkat bicara soal wacana vasektomi untuk syarat bansos dianggap haram oleh MUI ini. Menurutnya, wacana tersebut merupakan bagian dari program nasional dari Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana.

"Saya sudah komunikasi langsung dengan menterinya, dan beliau tegaskan program ini legal," ujar Dedi Mulyadi saat meninjau aktivitas siswa yang dididik oleh TNI di Resimen Armed 1, Purwakarta, Jawa Barat, akhir pekan ini.

Dedi menilai, terdapat turunan aturan MUI Jabar terkait vasektomi yang masih bisa digunakan. Karena, vasektomi bukan untuk disalahgunakan bebasnya berhubungan. Vasektomi bukan mematikan kejantanan namun vasektomi berperan untuk menjaga keseimbangan perekonomian.

"Dan saya sendiri kan bisa dilihat tayangan-tayangan YouTube saya sejak dulu anggota DPR saya menemukan orang yang anaknya banyak saya bantu kemudian karena anaknya sudah banyak banget boleh deh kamu ikutin program vasektomi. Pinsip dasar orang yang keluarga anaknya sudah banyak menerima bantuan sosial tidak akan punya implikasi apapun bagi kehidupan," paparnya

Menurut dia, program keluarga berencana pun memiliki banyak cara dan pilihan, bukan hanya vasektomi melainkan penggunaan alat pengaman bisa dilakukan juga melakukan program KN yang juga dilakukan oleh kaum laki-laki.

"Banyak dong alternatif lain misalnya ya sudah laki-lakinya pakai pengaman programnya kan karena problem nanti pemerintah nyiapin alat pengamannya, kan enggak ada problem hanya satu pilihan kan banyak pilihan berkeluarga berencana, tetapi saya tetap menekankan yang menjadi pesertanya laki-laki karena laki yang paling bertanggung jawab terhadap anak-anaknya," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika