Reaksi Anis soal Kasino untuk Tambah Pemasukan Negara
Pendapatan negara sangat tergantung pada realisasi penerimaan perpajakan.
REUTERS/Bobby Yip
Ilustrasi kasino di China.
Rep: Muhammad Nursyamsi Red: Muhammad Hafil
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota DPR RI Anis Byarwati menyatakan ketidaksetujuan terkait usulan legalisasi kasino untuk menambah pemasukan negara. Anis menyebutkan penerimaan perpajakan memang merupakan sumber utama pendapatan negara.
Baca Juga
"Kontribusinya mengisi sekitar 80 persen dari pendapatan negara. Dengan porsi yang sedemikian besar, pendapatan negara sangat tergantung pada realisasi penerimaan perpajakan setiap tahunnya," ujar Anis dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (16/5/25).
Anggota Komisi XI DPR ini mengungkapan secara umum penerimaan perpajakan di Indonesia belum maksimal. Anis menyebut Tax ratio atau rasio penerimaan perpajakan dibanding Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih rendah atau di bawah 10 persen.
"Level tersebut sangat kecil dibandingkan kapasitas ekonomi nasional yang telah melebihi Rp 20 ribu triliun. Dengan tax rasio yang terbatas, Indonesia akan kesulitan dalam memacu kontribusi konsumsi pemerintah. Jika pun dipaksakan maka hal itu akan meningkatkan utang dalam jumlah besar," sambung Anis.
Legislator PKS ini menjelaskan memang tantangan untuk memacu penerimaan perpajakan perlu menjadi perhatian pemerintah. Anis mengatakan pemerintah memerlukan dana besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi delapan persen.
“Sebetulnya, kita masih punya banyak peluang menghasilkan penerimaan perpajakan karena banyak sektor perekonomian yang masih undertax alias belum optimal penerimaan pajaknya, justru perlu intensifikasi tanpa mengabaikan ekstensifikasi," lanjut Anis.
Anis menyebut intensifikasi perpajakan bisa dilakukan dengan menekan undertax pada berbagai sektor perekonomian. Undertax tersebut, misalnya, disinyalir terjadi pada sektor ekonomi digital dan sektor pertambangan.
"Ini yang harus dikejar,” ucap Anis.
Anis mengaku sangat khawatir wacana melegalkan kasino karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait pidana perjudian. Anis mengingatkab pemerintah terkait posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.
"Ini akan memperburuk citra Indonesia di mata dunia selain berdampak negatif bagi generasi ke depan, Judi ilegal online saja sudah sangat mengacam perekonomian," tegas Anis.
Anis tak ingin pembangunan dibiayai dari uang-uang yang tidak halal. Anis menyebut pemerintah belum optimal dalam menggali banyak sumber pendapatan lain
"Logikanya, kalau belanja perpajakan yang diarahkan untuk mendukung peningkatan aktivitas ekonomi maka ketika lapangan usaha tersebut terakselerasi maka penerimaan perpajakan seharusnya meningkat," kata Anis.
Ikuti Whatsapp Channel RepublikaBACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler