DPD: Tidak Ada Capres yang Berani Menjamin Transparansi Lifting Migas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masing-masing kubu pasangan capres dan cawapres yang akan bertarung pada Pilpres 9 Juli mendatang dinilai belum memiliki visi dan misi yang jelas terkait tata kelola minyak bumi dan gas (migas) untuk lima tahun ke depan. Padahal, sektor ini masih menjadi salah satu tulang punggung bagi penerimaan negara.

"Negara ini cukup besar. Yang akan diurus itu dari Aceh sampai Papua. Tapi tidak ada satu pun pasangan capres/cawapres yang saya lihat punya visi yang tegas terkait masalah migas," kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Hasbi Anshory, Ahad (1/6).

Menurutnya, baik pasangan Prabowo-Hatta maupun Jokowi-JK, belum berani menjamin lifting migas secara transparan kepada daerah-daerah, jika mereka berhasil menjabat nanti. Hal ini bisa dilihat dari visi dan misi yang diserahkan masing-masing capres/cawapres tersebut ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), beberapa waktu lalu.

Selama ini, kata Hasbi lagi, daerah-daerah tinggal menerima bersih saja dana bagi hasil (DBH) pengelolaan migas dari pemerintah pusat. Akan tetapi, mereka tidak pernah diberi tahu seperti apa rincian proses lifiting-nya, mulai dari saat pengerukan dari perut bumi, hingga menjadi bahan bakar siap pakai. 

Karena itu, ia meminta siapa pun kandidat yang terpilih nanti agar memaparkan lifting migas secara transparan kepada daerah-daerah lewat.

"Jika ada capres/cawapres yang berani menjamin lifting migas secara transparan kepada daerah-daerah, itu baru namanya merdeka dari asing," ujar senator asal Provinsi Jambi itu lagi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika