Ketua MPR Nilai Reshuffle Kabinet tak Tepat Dilakukan Saat Ini

Republika/Muhammad Subarkah
Ketua MPR, Zulkifli Hasan, dalam acara 'Press Gathering Pimpinan MPR RI dengan Wartawan 'Parlemen' di Medan pada Jumat (8/5).
Rep: C74 Red: Bayu Hermawan

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai desakan agar Presiden Joko Widodo mereshuffle kabinetnya bukanlah langkah tepat.

Sebab saat ini para menteri baru bekerja selama enam bulan, dan menurutnya waktu selama itu belum cukup untuk mengetahui berhasil tidaknya sebuah pemerintahan.



"Setidaknya satu tahun. Tapi kita tahu berhasil atau tidak pemerintah bila telah melaksakan lima aktivitas secara serentak dan berhasil," kata Zulkifli saat menjadi pembicara dalam Seminar Pengkaderan Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat (15/5).

Ia menjelaskan, ada lima indikator keberhasilan sebuah pemerintah yang dapat dinilai oleh masyarakat selama satu tahun. Zulkifli mengatakan hal pertama untuk mengetahui keberhasilan sebuah pemerintah masyarakat dapat menilai dari politik internalnya.

"Jika pemerintah berhasil mengkonsilidasikan politik internal negara maka satu indikator telah berhasil," ujarnya.

Indikator kedua, menurut Ketua Umum PAN itu dalah ekonomi. Ia mengatakan saat ini dapat dilihat akibat nilai tukar yang merosot tajam. Harga barang menjadi semakin mahal. Hal tersebut menyebabkan kelompok masyarakat yang dekat dengan kemiskinan menjadi semakin miskin.

Selanjutnya yang ketiga pertumbuhan ekonomi. Mantan Menteri Kehutanan ini mengatakan bila pertumbuhan ekonomi suatu negara berhasil meningkat dari tahun ke tahun maka pemerintah dapat dinyatakan berhasil. Lalu yang keempat mengelola hubungan antar lembaga.

 Zulkifli menyatakan Presiden sebagai kepala negara harus mampu mengelola hubungan antar lembaga pemerintah. "Kelima hubungan dengan luar negeri hal ini meningkatkan market confidence, keputusan hukuman mati memang milik kita tapi kita juga harus menjaga image kita pada negara lain," ujarnya.

Zulkifli mengatakan lima indikator tersebut harus dapat dilaksanakan secara serentak oleh pemerintah Presiden Joko Widodo. Karena bila tidak ada aktivitas pemerintah yang berhasil maka pemerintah harus segera melakukan terobosan dan inovasi.

"Kalau tidak ya kita akan seperti ini saja selama empat tahun ke depan," ujarnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler